Soal Ujian Advokad

SOAL UJIAN ADVOKAD

Marasi Sihaloho Partnership

Advokat & Legal Consultant

Contoh Soal Ujian Advokat 2011

MATERI UNDANG-UNDANG ADVOKAT

1.    Didalam pasal 32 (3) diatur profesi advokat yang terhimpun dalam Peradi

berjumlah

a. 6 organisasi advokat

b. 7 organisasi advokat

c. 8 organisasi advokat

d. 9 organisasai advokat

Jawaban C

Pasal 32 (3)

Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan

Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

2.    Yang tidak terhimpun dalam organisasi advokat

a. Asosiasi pengacara syariah indonesia

b. Serikat pengacara indonesia

c. Himpunan advokat dan pengacara indonesia

d. Peradin

Jawaban D

Pasal 32 (3)

Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

3.    Undang undang advokat 18 tahun 2003 berlaku tanggal

a. 5 april 2003

b. 5 april 2004

c. 5 april 2001

d. 5 april 2002

Jawaban A

Pasal 36

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2003

4.    Menurut Pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawasan berupa

a. Lembaga Pengawas

b. Komisi pengawas

c. Dewan pengawas

d. Komisi advokat

Jawaban B

Pasal 13

Pelaksanaan Pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat

5.    Pasal 29 mengatur buku daftar anggota yang wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan menteri setiap

a. Satu tahun

b. Perubahan

c. Pergantian pengurus

d. Satu bulan

Jawaban A

Pasal 29(4)

Setiap 1(satu) Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

6.    Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan menurut pasal 10

a. Permohonan sendiri

b. Dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun

c. Berdasarkan keputusan organisasi advokat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 10

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

a. permohonan sendiri;

b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau berlebih; atau

c. berdasarkan keputusan organisasi advokat

7.    Menurut pasal 12 pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh

a. Organisasi advokat

b. Menteri

c. Mahkamah agung

d. Komisi pengawas

Jawaban A

Pasal 12 (1)

Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat 

8.    Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan dalam pasal 7 dilakukan oleh

a. Organisasi advokat

b. Dewan kehormatan

c. Mahkamah agung

d. Komisi pengawas

Jawaban B

Pasal 12 (2)

Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat

9.    Pengertian Advokat sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah …

a.    Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini

b.    Orang yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat yang bertugas memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang

c.    Orang yang berprofesi memberi pelayanan hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang

d.    Jawaban A, B, C adalah benar

10. Berdasarkan pasal 28 ayat (3) UU Advokat,  Pimpinan Organisasi Advokat dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai …

A. Pimpinan Dewan Kehormatan

B. Pimpinan Partai Politik

C. Pimpinan DPR/MPR

D. Pimpinan Organisasi Terlarang

11. Wilayah hukum kerja praktek seorang advokat berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2003 …

A. Semua wilayah hukum pengadilan di seluruh Indonesia

B. Terbatas pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat

C. Terbatas hanya wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat

D. Advokat sendiri bisa bebas memilih wilayah tertentu suatu Pengadilan

     Tinggi/Pengadilan Negeri

12. Pada tanggal 21 Desember 2004 dibentuk suatu wadah sebagai wujud nyata dari kesatuan dan persatuan para Advokat Indonesia, yaitu …

A. Persatuan Advokat Indonesia ( PERADIN )

B. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia ( HAPI )

C. Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI )

D. Komite Kerja Advokat Indonesia ( KKAI )

13.             Dalam Undang-Undang Advokat diatur mengenai Hak Immunitas Advokat, Hak Imunitas advokat adalah…

a.    Hak Advokat untuk memperoleh informasi atau data dari instansi pemerintah guna kepentingan suatu perkara

b.    Hak Advokat untuk menolak suatu perkara jika diyakini tidak ada dasar hukumnya

c.    Hak Advokat untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika ia menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan

d.    Jawan A dan B benar

14. Undang-undang Advokat memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Organisasi Advokat, antara lain kewenangan untuk …

A. Mengadakan ujian bagi calon Advokat

B. Melakukan pengangkatan Advokat

C. Melakukan tindakan pemberhentian Advokat dari profesinya

D. Semua Jawaban Benar

15. Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh …

    A. Mahkamah Agung (MA)

    B. Menteri Hukum dan HAM

    C. PERADI

    D. Pengadilan Negeri setempat yang membawahi wilayah hukum kerjanya

MATERI KODE ETIK ADVOKAT

16. Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejak

a. 23 Mei 2002

b. 23 mei 2003

c. 5 april 2003

d. 5 april 2002

Jawaban A

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang- Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

17. Menurut pasal 3 Kode etik advokat indonesia, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum karena

a. Bertentangan dengan hati nuraninya

b. Tidak sesuai dengan keahliannya

c. Tidak ada dasar hukumnya

d. A dan B benar

Jawaban D

Pasal 3 a.

Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

18. Menurut pasal 4 hubungan dengan klien, advokat tidak dibenarkan

a. Menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang

b. Membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu

c. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak  

   menguntungkan

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 4

a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.

b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.

c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.

e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan

kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.

j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingankepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

19. Menurut pasal 5 hubungan dengan teman sejawat

a. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan

b. Hubungan harus dilandasi sikap saling hormat

c. Tidak dipekenankan merebut klien dari rekan sejawat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 5

a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan katakata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.

c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.

e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan

pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.

f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk

mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau dengan kliennya

20. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara menurut pasal 8 apabila

a. Timbul perbedaan dan tidak tercapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara

b. Karena tidak sesuai dengan keahliannya

c. Bertentangan dengan hati nuraninya

d. Jawaban b dan c benar

Jawaban A

Pasal 8

diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan

kliennya.

21. Selambatnya dalam waktu berapa hari teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan

a. 3 hari

b. 14 hari

c. 21 hari

d. 7 hari

Jawaban C

Pasal 13

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

22. Didalam pasal 14 setiap dilakukan persidangan majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh

a. Panitera

b. Ketua Majelis

c. Majelis

d. Semua benar

Jawaban B

Pasal 14

4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.

23. Menurut pasal 18 pemeriksaan tingkat banding, pengajuan banding beserta memori banding adalah wajib harus disampaikan dalam waktu

a. 7 hari

b. 14 hari

c. 21 hari

d. Semua benar

Jawaban C

Pasal 18

2. Pengajuan permohonan bandng beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

24. Menurut pasal 8 advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau penitera dari  suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama

a. 5 tahun

b. 4 tahun

c. 3 tahun

d. 2 tahun

Jawaban C

Pasal 8

h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

25. Menurut pasal 13 pemeriksaan tingkat pertama oleh dewan kehormatan cabang/daerah, pengadu dan yang teradu

a. Harus hadir secara pribadi

b. Tidak dapat menguasakan kepada orang lain

c. Jka dikehendaki dapat didampingi oleh penasehat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 13

7. Pengadu dan yang teradu:

a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.

b. Berhak untuk mengajukan saksisaksi dan bukti-bukti.

26. Menurut pasal 13 jika dalam waktu 21 hari teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu.. Maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya

a. 21 hari

b. 14 hari

c. 7 hari

d. 3 hari

Jawaban B

Pasal 13

3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jalaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

27. Apabila teradu dalam pasal 13 telah dipanggil sampai..tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu

a. 1 kali

b. 2 kali

c. 3 kali

d. Semua salah

Jawaban B

Pasal 13

kalinya salah satu pihak tidak hadir:

a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.

b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan  dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.

c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.

d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

28. Menurut pasal 16 sifat pelanggaran berat tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etikatau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi pelanggaran kode etik disebut

a. Pemecatan

b. Pemberhentian sementara

c. Peringatan keras

d. Peringatan biasa

Jawaban B

Pasal 16

c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

29. Advokat menurut pasal 10 uu advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesiya secara tetap karena

a. Permohonan sendiri

b. Dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hokum tetap karena tidak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih

c. Berdasarkan keputusan organisasi advokat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 10

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

a. permohonan sendiri;

b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau

c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat. 

30. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia berupa …

a.    Teguran, peringatan keras atau pemecatan keanggotaaan dari organisasi profesi

b.    Peringatan biasa, peringatan keras, pemecatan sementara untuk waktu tertentu  atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi

c.    Teguran, skorsing atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi

d.    Teguran lisan, teguran tertulis, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaaan organisasi

Jawaban : B

Pasal 16

Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

-       Peringatan biasa.

-       Peringatan keras.

-       Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.

-       Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

MATERI ACARA PERDATA

31.  Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, pernyataan tersebut diatas

a. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolut

b. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi relatif

c. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi absolut

d. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi relatif

Jawaban A

Pasal 134

Jika perselisihan suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

32. Sebelum dimulai dengan pembacaan surat gugatan, maka hakim

a. Mengusahakan perdamaian 130 HIR

b. Memerintahkan pihak untuk berdamai

c. Meminta penggugat untuk membaca gugatan

d. Tidak wajib mengusahakan perdamaian

Jawaban A

Pasal 130(1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri

dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

33. Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat menurut pasal 125 HIR disebut

a. Putusan Sela

b. Putusan Verstek

c. Putusan Kontradiktoir

d. Putusan Verzet

Jawaban B

Pasal 125

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek) kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

34. Menurut Pasal 129 HIR terhadap putusan tanpa kehadiran, tergugat dapat mengajukan

a. Verstek

b. Verzet

c. Derdenverset

d. Banding

Jawaban B

Pasal 129

Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat

memajukan perlawanan(verzet) atas keputusan itu. 

35. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atas

a. Surat

b. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah

c. Surat, saksi, persangkaan,pengakuan

d. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli

Jawaban B

Pasal 164

Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu Bukti dengan surat Bukti dengan saksi Persangkaan persangkaan Pengakuan Sumpah

36. Pasal berapa dalam HIR mengatur tentang gugat balik

a. Pasal 120 HIR

b. Pasal 132 HIR

c. Pasal 136 HIR

d. Pasal 130 HIR

Jawaban B

Pasal 132 (b)(1)

Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan

37. Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat meminta penyitaan:

a. Sita eksekusi

b. Sita conservatoir

c. Sita revindicatoir

d. Sita marital

Jawaban C

Sita revindicatoir

38. Menurut Pasal 390 HIR panggilan tergugat jika tidak ditemukan, maka surat panggilan diserahkan kepada

a. Camat yang bersangkutan

b. Kepala sektor kepolisian yang bersangkutan

c. Bupati yang bersangkutan

d. Kepala desa yang

bersangkutan

Jawaban D

Pasal 390(1)

Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut dibawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, kepada kepala desanya atau lurah bangsa tionghoa yang diwajibkan dengan segera pemberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dlam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut  hukum.

39. Menurut 122 HIR surat panggilan hari sidang tidak boleh kurang dari

a. 3 hari

b. 7 hari

c. 14 hari

d. 30 hari

Jawaban A

Pasal 122

Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang

dari tiga hari kerja.

40. Surat Gugatan menurut 118 (1) harus diajukan didaerah tempat

a. Penggugat

b. Tergugat

c. Benda

d. penanggung

Jawaban B

Pasal 118(1)

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya tempat tinggal sebetulnya.

41. Menurut pasal 118 (2) penggugat boleh memilih wilayah hukum tempat salah satu tergugat, namun jika terdapat hubungan debitor utama dan penanggung dimanakah gugatan diajukan

a. Tergugat

b. Penanggung

c. Penggugat

d. debitor

Jawaban D

Pasal 118(2)

Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penenggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berhutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan kehakiman(R.O)

42. Jika tergugat tempat diamnya tidak diketahui menurut pasal 118 (3) dimanakah gugatan diajukan

a. Penggugat

b. Tergugat

c. Penanggung

d. Salah seorang tergugat

Jawaban A

Pasal 118(3)

Bilamana tempat diam dari dari tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang tetap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa terletak barang itu.

43. Putusan ketidakhadiran verstek dapat diajukan upaya perlawanan 14 hari setelah pemberitahuan diatur dalam

a. 124 HIR

b. 125 HIR

c. 126 HIR

d. 129 HIR

Jawaban D

Pasal 129(1)

Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat

memajukan perlawanan atas keputusan itu.

Pasal 129(2)

Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, smapai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada pasal 197.

44. Unus testis nullus testis diatur dalam

a. 164 HIR

b. 180 HIR

c. 163 HIR

d. 169 HIR

Jawaban D

Pasal 169

Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain

didalam hukum tidak dapat dipercaya.

45. Lembaga paksa badan diatur dalam

a. PERMA 1/ 2000

b. PERMA 1/ 2001

c. PERMA 1/ 2002

d. PERMA 2/ 2003

Jawaban A

PERMA 1/ 2000

46. Class action diatur dalam

a. PERMA 1/ 2000

b. PERMA 1/ 2001

c. PERMA 1/ 2002

d. PERMA 2/ 2003

Jawaban C

PERMA 1/ 2002

47. Mediasi diatur dalam

a. PERMA 1/ 2000

b. PERMA 1/ 2001

c. PERMA 1/ 2002

d. PERMA 2/ 2003

Jawaban D

PERMA 2/ 2003

48. Ruang lingkup kasasi diatur dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

b. Salah menerapkan atau melnggar hukum yang berlaku

c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang

d. Semua benar

Jawaban D

pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang

49.  Berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBG dikenal alat-alat bukti, yaitu …

A. Alat Bukti Surat, Saksi, Pengetahuan Hakim, Keyakinan Hakim dan Sumpah

B. Alat Bukti Surat, Saksi, Yurisprudensi, Keyakinan Hakim dan Sumpah

C. Alat Bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Keyakinan Hakim dan Sumpah

D. Alat Bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah

Jawab : D

Pasal 164 HIR

Alat-alat bukti yaitu:

1. alat bukti tertulis/surat

2. alat bukti saksi 

3. alat bukti persangkaaan

4. alat bukti pengakuan

5. alat bukti sumpah

50.    Putusan yang amar putusnya adalah menghukum salah satu pihak yang berperkara disebut …

A. Putusan Deklaratoir

B. Putusan Konstitutif

C. Putusan Condemnatoir

D. Putusan Verstek

Jawab : C

-          Putusan Diklatoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hokum

-          Putusan Konstitutif yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.

-          Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi

-          Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.

51. Dalam hukum acara perdata dikenal Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij vooraad) yang syarat dan tata caranya selain diatur dalam HIR, juga diatur dalam..

A. SEMA Nomor 3 Tahun 2000

B. SEMA Nomor 3 Tahun 2001

C. SEMA Nomor 3 Tahun 2002

D. SEMA Nomor 3 Tahun 2003

Jawab : A

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta ( uitvoerbaar bij voorraad )

52. Jika dalam suatu perkara yang sedang berlangsung terdapat pihak ketiga yang dapat menggabungkan diri kepada salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, maka campuran pihak ketiga dalam perkara ini disebut …

A. Intervensi

B. Voeging

C. Derden verzet

D. Vridjwaring

Jawab : B

-          Tussenkomst (intervensi), mirip dengan vrijwaring namun perbedaannya adalah pihak ketiga tersebut masuk atas kemauannya sendiri dan tidak memihak salah satu pihak dan hanya mempertahankan kepentingannya sendiri.

-          Voeging, masuknya pihak ketiga yang merasa berkepentingan atas ijin Majelis Hakim untuk mencampuri perkara dengan memihak salah satu pihak.

-          Vrijwaring, diatur dalam pasal 70-76 Rv, yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan di pengadilan, di luar kedua belah pihak, ada pihak ketiga yang ditarik dalam perkara tersebut secara singkat tidak atas kemauannya sendiri

-          Derden Verzet adalah Perlawanan pihak ketiga atas putusan pengadilan. Dimana pihak ketiga merasa kepentingannya dilanggar atas putusan tersebut

53.    Dalam menghadapi suatu perkara perdata, hakim diberikan wewenang untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pasal dibawah ini, pasal berapakah yang mengatur tentang perdamaian …

A. Pasal 118 HIR

B. Pasal 130 HIR

C. Pasal 132 HIR

D. Pasal 133 HIR

Jawab : B

Pasal 130 HIR

54.    Amir mengajukan gugatan terhadap Budi, dengan tututan agar Budi segera menyerahkan tanah yang telah dibeli Amir dari Budi. Namun ternyata diketahui bahwa Amir belum melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut kepada Budi. Sehubungan dengan adanya gugatan dari Amir tersebut, maka guna mempertahankan haknya dan meminta pelunasan pembayaran kepada Amir. Budi dapat melakukan tindakan hukum, yaitu …

A. Budi melakukan upaya derden verzet

B. Budi dapat mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Amir

C. Budi tidak dapat menakukan upaya hukum apapun sampai gugatan yang

     diajukan Amir tersebut diputus oleh majlis hakim

B.   Budi dapat segera mengajukan gugatan baru dan terpisah

Jawab : B

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan dari penggugat terhadap tergugat.

55.    Kapan tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada nomor 40 di atas dapat diajukan …

A. Diajukan bersamaan dengan jawaban

B. Dapat diajukan kapan pun

C. Dapat dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan pengadilan negeri

D. Dapat dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan negeri

Jawab : A

Gugatan rekonvensi diajukan bersamaan pada saat tergugat mengajukan jawaban atas gugatan.

56.    Hukum Acara Perdata memberikan peluang untuk dicabutnya suatu gugatan dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh …

A.  Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, asalkan tergugat belum menyampaikan jawaban

B.  Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, meskipun tergugat telah menyampaikan jawaban

C. Dilakukan oleh penggugat atas persetujuan tergugat, meskipun tergugat belum menyampaikan jawaban

D. Dapat dilakukan oleh penggugat ataupun tergugat, meskipun perkara yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan.

Jawab : A

Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan tergugat (Pasal 271, 272 RV)

57.    Eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara perdata berkaitan dengan wilayah pengadilan disebut …

A. Eksepsi kewenangan absolute

B. Eksepsi dilatoir

C. Eksepsi koompetensi relatif

D. Eksepsi peremtoir

Jawab : C

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya.

58.    Kapan eksepsi kompetensi relatif dapat diajukan …

A.    Dapat diajukan selama proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama masih berlangsung

B.    Diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara

C.   Dapat diajukan dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding

D.   Dapat diajukan kapanpun, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi.

Jawab : B

eksepsi kompetensi relative diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara.

59.    Sita Revindicatoir (revindicatoir beslag) dapat dimintakan terhadap   …

A. Barang yang tidak bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai tergugat

B. Barang tidak bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat

C. Barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat

D. Barang bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai tergugat

Jawab : B

Sita revindicatoir adalah penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat (revindicatoir berasal dari kata revindicatoir, yang berarti meminta kembali miliknya).

60.    Dalam praktek sering dijumpai bahwa penyitaan telah dilakukan terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingannya tersebut adalah …

A. Perlawanan

B. Gugatan

C. Derden verzet

D. Verzet

Jawab : C

Derden verzet atau perlawanan pihak ketiga merupakan hak yang diberikan pasal 165 ayat 6 HIR atau pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Tindakan itu karena adanya suatu putusan yang dilawannya.

MATERI ACARA PIDANA

61. Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu

a. 20 hari

b. 14 hari

c. 7 hari

d. 3 hari

Jawaban C

Pasal 138(1)

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberithaukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

62. Penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penuntut umum untuk dilengkapi dalam waktu

a. 14 hari

b. 7 hari

c. 21 hari

d. 3 hari

Jawaban A

Pasal 138(2)

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

63. Yang berwenang melakukan penyitaan sebagaimana dalam pasal 38 KUHAP adalah

a. Penyidik

b. Penuntut Umum

c. Penasehat Hukum

d. Jawaban a,b, dan c semua benar

Jawaban A

Pasal 38

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

64. Menurut pasal 35 kecuali dalam halhal tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat-saat

a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD

b. Tempat di mana sedang berlangsung upacara keagamaan

c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan

d. Jawaban a, b dan c semua

Jawaban D

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan benar Ruang dimana  Sedang berlangsung sidang pengadilan

65. Menurut pasal 86 apabila seseorang telah melakukan tindak pidana di luar negeri dan dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang mengadili

a. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

b. Pengadilan Negeri setempat tersangka dilahirkan

c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

d. Pengadilan Negeri tempat tersangka berdomisili di Indonesia

Jawaban C

Pasal 86

Apabila seorang melakukan tindak

pidana di luar negeri yang dapat diadili

menurut hukum republik Indonesia

maka pengadilan negeri Jakarta pusat

yang berwenang mengadili.

66. Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahan yaitu:

a. Penahanan Rutan

b. Penahanan rumah dan penahanan kota

c. Penahanan badan

d. Jawaban a, b benar

Jawaban D

Pasal 22(1)

Jenis Penahanan dapat berupa:

Penahanan rumah tahanan negara

Penahanan rumah

Penahanan kota

67. Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak

a. Saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan

b. Setelah ditahan oleh Kejaksaan

c. Setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan negeri

d. Saat tersangka akan disidangkan pertama kali

Jawaban A

Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan undang-undang ini.

68. Mahkamah Agung berwenang melakukan penahan:

a. 110 hari

b. 100 hari

c. 90 hari

d. 60 hari

Jawaban A

Pasal 28

Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

69. Dalam hal dakwaan kurang lengkap/sempurna. Pasal 144 KUHAP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Berapa kali dan kapan selambat-lambatnya harus sudah diserahkan kembali ke pengadilan sebelum sidang dimulai

a. Satu kali dan selambatlambatnya 7 hari

b. Dua kali dan selambatlambatnya 14 hari

c. Berkali-kali dan selambatlambatnya 7 hari

d. Tiga kali dan selambatlambatnya 7 hari

Jawaban A

Pasal 144(2)

Pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali selambatlambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai

70. Alasan-alasan untuk kasasi menurut 253 KUHAP dibawah ini dibenarkan, kecuali:

a. Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak  sebagaimana mestinya.

b. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan

c. Pengadilan melampaui batas wewenangnya

d. Berat ringannya hukuman atau besar-kecilnya jumlah denda yang dijatuhkan

Jawaban D

253 KUHAP

a. Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

b. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan

c. Pengadilan melampaui batas wewenangnya

71. Menurut Pasal 245 KUHAP berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa

a. 7 Hari

b. 14 Hari

c. Tidak ada tenggang waktu

d. 30 hari

Jawaban B

Pasal 245

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesidah putusan pengadilan

yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

72. Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu (236 KUHAP)

a. 7 hari sejak permintaan banding diajukan

b. 14 hari sejak permintaan banding diajukan

c. 30 hari sejak permintaan banding diajukan

d. A,b,c semuanya salah

Jawaban B

Pasal 236

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat

bukti ke Pengadilan Tinggi

73. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHAP diajukan oleh

a. Jaksa Penuntut Umum

b. Majelis Hukum

c. Jaksa Agung

d. Terdakwa

Jawaban C

Jaksa Agung

74. Berikut ini adalah wewenag Praperadilan kecuali

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi

d. Sah atau tidaknya suatu penggeledahan

Jawaban D

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi

75. Pengurangan masa tahanan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan dengan cara mengurangkan jenis tahanan itu sendiri (pasal 22 ayat 5 KUHAP, dimana semakin ringan jenis tahanan, semakin kecil jumlah pengurangannya. Untuk tahanan kota berapa jumlah pengurangan masa penahannya

a. Sama dengan jumlah masa tahanan

b. Setengah dari masa tahanan

c. Sepertiga dari masa tahanan

d. Seperlima dari masa tahanan

Jawaban D

Seperlima dari masa tahanan 20 Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP).

76. Apa akibat hukumnya seorang saksi yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan sumpah/janji:

a. Batal demi hukum

b. Gugur

c. Tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah

d. Hanya sebagai petunjuk bagi hakim

Jawaban D

Hanya sebagai petunjuk bagi hakim

77. Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka/terdakwa hakim harus memenuhi minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Prinsip minimum pembuktian tersebut adalah

a. Keyakinan hakim

b. Keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

c. Keyakinan hakim dan alat bukti

d. Keyakinan hakim dan pengakuan

Jawaban B

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

78. Pasal 275 KUHAP mengatur masalah biaya perkara dan ganti kerugian. Dalam hal terpidana lebih dahulu satu orang dalam suatu tindak pidana, kepada siapa biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan

a. Secara sendiri-sendiri

b. Dibebankan secara berimbang

c. Dibebankan kepada negara

d. Tergantung tuntutan jaksa

Jawaban C

Pasal 275

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

79. Penggeledahan menurut pasal 33 KUHAP harus dengan izin

a. Ketua Pengadilan

b. Kajari

c. Ketua Pengadilan Negeri

d. Mahkamah Agung

Jawaban C

Pasal 33

Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.

80. Penyitaan menurut Pasal 38 KUHAP dilakukan dengan izin

a. Kapolri

b. Ketua Pengadilan Negeri

c. Kejaksaan

d. Ketua Pengadilan Tinggi

Jawaban B

Pasal 38

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

81. Dalam asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan sebagaimanan ketentuan pasal 67 KUHAP bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali

a. Putusan bebas

b. Putusan lepas

c. Jawaban a dan b semua benar

d. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Jawaban C

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

82. Berdasarkan ketentuan pasal 135 KUHAP penyidik dapat melakukan penggalian mayat. Adapun yang dimaksud dengan penggalian mayat adalah

a. Pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburannya

b. Penggalian dari tanah atau kuburan makam

c. Pengambilan mayat dari tempat pembakaran mayat maupun goa tempat penyimpaan mayat

d. Jawaban a, b dan c semua

benar

Jawaban A

Penjelasan Pasal 135

Yang dimaksud dengan penggalian mayat termasuk pengambilanmayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.

83. Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik menurut ketentuan pasal 113 dilakukan di tempat kediaman tersangka

a. Penyidik sendiri yang datang

b. Apabila tersangka dengan

alasan yang patut dan wajar yang tidak dapat datang

c. Tersangka bertempat tinggal jauh

d. Jawaban a dan b benar

Jawaban D

Pasal 113

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

84. Menurut pasal 19 KUHAP terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan untuk

paling lama____hari

a. Satu hari

b. Dua puluh hari

c. Empat puluh hari

d. Enam puluh hari

Jawaban A

Pasal 19

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

85. Menurut pasal 21 KUHAP dibawah ini terdapat beberapa alas an dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa,kecuali

a. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri

b. Tersangka atau terdakwa dikwatirkan akan menghilangkan barang bukti

c. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun

d. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana

Jawaban C

Pasal 21(1)

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawtiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

86. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecuali

a. Acara pemeriksaan biasa (152)

b. Acara pemeriksaan cepat (205)

c. Acara pemeriksaan luar biasa

d. Acara pemeriksaan singkat (203)

Jawaban C

Acara pemeriksaan luar biasa

87. Menurut pasal 233 KUHAP putusan perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding oleh

a. Hanya penuntut umum

b. Hanya terdakwa

c. Penuntut umum atau terdakwa

d. Penuntut umum bersamasama

dengan terdakwa

Jawaban C

Pasal 233(5)

Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

88. Berdasarkan pasal 89 KUHAP badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalah

a. Peradilan Militer

b. Peradilan Agama

c. Peradilan Tata Usaha Negara

d. Peradilan Umum

Jawaban D

Pasal 89

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

89. Menurut pasal 31 (1) KUHAP penangguhan penahanan itu dapat dilakukan

a. Karena permintaan tersangka atau terdakwa dan permintaan itu disetujui instansi menahan dengan syarat-syarat dan jaminan yang ditetapkan

b. Adanya persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan

c. Jawaban a, b benar

d. Adanya keyakinan tersangka atau terdakwa melarikan diri

Jawaban A

Pasal 31(1)

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan dasar atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

90. Menurut pasal 19 (2) dikatakan bahwa Tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap

a. tersangka yang melakukan

tindak pidana pelanggaran

b. Tersangka melakukan

kejahatan ringan

c. Tersangka melakukan

pelanggaran sedang

d. Jawaban a, b, dan c benar

Jawaban A

Pasal 19(2)

Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

MATERI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

91. Menurut pasal pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi pengadilan agama berwenang memeriksa

a. Semua benar

b. Zakat

c. Infaq

d. Ekonomi syariah

Jawaban A

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari’ah.

92. Menurut pasal 66 cerai telak diajukan pemohon pada

a. Tempat kediaman termohon

b. Jika termohon berdiam diluar negeri diajukan ketempat diam pemohon

c. Dalam hal keduanya diluar negeri maka diajukan ketempat mereka

    melangsungkan perkawinan atau jakarta pusat

d. Semuanya benar

Jawaban D

Pasal 66

(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

93. Menurut pasal 73 gugatan perceraian diajukan

a. Tempat kediaman penggugat

b. Jika penggugat bertempat tinggal diluar negeri, diajukan kedaerah hukum

     tergugat

c. Jika keduanya diluar negeri diajukan ketempat perkawinan dilangsungkan atau

    Jakarta Pusat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 73

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

94. Menurut pasal 57 UU No. 7 tahun 1989 merupakan kekhususan putusan atau penetapan peradilan, yaitu terdapat

a. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa

b. Bismillahirrahmanirrahim

c. Keduanya benar

d. Keduanya salah

Jawaban C

Pasal 57

(1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

95. Menurut pasal 4 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jika

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

d. Semua benar

Jawaban D

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

96. Waktu tunggu bagi seorang janda menurut Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 adalah

a. Apabila putus karena kematian 130 hari

b. Putus karena perceraian 90 hari

c. Dalam keadaan hamil sampai melahirkan

d. Semua benar

Jawaban D

a. Apabila putus karena kematian 130 hari

b. Putus karena perceraian 90 hari

c. Dalam keadaan hamil sampai melahirkan

97. Biaya perkara menurut pasal 89 dibebankan kepada

a. Tergugat

b. Termohon

c. Penggugat dan pemohon

d. A dan b benar

Jawaban C

Pasal 89

(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada

penggugat atau pemohon.

98. Hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami bersedia menalak istri dengan suatu imbalan pengganti disebut

a. Khuluk

b. Iwadl

c. Talak bain

d. syiqaq

Jawaban A

Khuluk

99. Menurut pasal 76 perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri disebut

a. syiqaq

b. Khuluk

c. Iwadl

d. Talak bain

Jawaban A

Pasal 76

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan

perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri

dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

100.      Menurut pasal 88 apabila sumpah dilakukan oleh suami maka penyelesaian cerai dengan alasan zina dilaksanakan dengan cara

a. Khuluk

b. lian

c. Talak bain

d. syiqaq

Jawaban B

Pasal 88

(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka

penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li’an.

(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

MATERI UNDANG-UNDANG ACARA TATA USAHA NEGARA

101.   Peradilan tata usaha negara diatur dalam

a. UU No. 9 tahun 2004

b. UU No. 5 tahun 1986

c. UU No. 4 tahun 2004

d. Jawaban a dan b benar

Jawaban D

Undang-undang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan undang-undang nomor 5 thun 1986 tentang peradilan tata usaha negara

102.   Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah

a. Yang merupakan perbuatan hukum perdata

b. Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum

c. Yang masih memerlukan persetujuan

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum

Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan

Keputusan Tata Usaha Negar yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hokum pidana

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan

berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku

Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum.

103.   Menurut pasal 53 alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan TUN adalah…

a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan

    perundangundangan yang berlaku

b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-

    asas umum pemerintahan yang baik

c. Semua benar

d. Semua salah

Jawaban C

Pasal 53(2)

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

104.   Yang dimaksud obyek sengketa TUN dalam pasal 1 (3) adalah

a. Penetapan tertulis

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan

    perundangundangan

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 1(3)

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

105.   Alat bukti dalam Peradilan Tata usaha Negara menurut pasal 100 adalah….

a. Surat atau tulisan

b. Keterangan ahli dan saksi

c. Pengakuan dan pengetahuan hakim

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 100

Alat Bukti ialah:

Surat atau tulisan

Keterangan ahli

Keterangan saksi

Pengakuan para pihak

Pengetahuan hakim.

106.   Selama belum diputus oleh pengadilan maka keputusan tata usaha negara itu harus dianggap menurut hukum diatur dalam

a. Pasal 67

b. Pasal 68

c. Pasal 98

d. Pasal 51

Jawaban A

Pasal 67

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu

ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan

dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap

dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan

dilaksanakannya keputusan tersebut.

107.   Gugatan PTUN terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu

a. Pemeriksaan segi administrative (53)

b. Rapat permusyawaratan (62)

c. Pemeriksaan Persiapan (63)

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 62

(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperringatkan;

c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;

d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

(2) a. Penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;

b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.

(3) a. Terhadap penetapan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada

Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;

b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.

(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.

(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pasal 63

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

a. wajib memberi nasihar kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

108.   Menurut pasal 62 jika didalam rapat permusyawaratan dinyatakan gugatan tidak termasuk sengketa tun maka upaya hukum

a. Perlawanan

b. Banding

c. Kasasi

d. Peninjauan kembali

Jawaban A

Pasal 62

(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperringatkan;

c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;

d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

(2) a. Penetapan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;

b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.

(3) a. Terhadap penetapan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada

Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;

b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.

(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebgaimana dimaksud dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.

(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

109.   Subyek sengketa tun diatur dalam pasal 1 angka 4 yaitu

a. Orang

b. Badan hukum privat

c. Badan atau pejabat tun

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 1

4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik

di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

110.   Didalam rapat permusyawaratan jika terdapat penetapan yang berisi penolakan maka penggugat berhak melakukan

a. Mengajukan gugatan baru

b. Perlawanan

c. Banding

d. Kasasi

Jawaban B

Perlawanan

MATERI HUKUM ACARA PERBURUHAN

111.   Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan disebut

a. Perselisihan hubungan industrial

b. Perselisihan hak

c. Perselisihan kepentingan

d. Perselisihan pemutusan hubungan kerja

Jawaban A

Pasal 1 (1)

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

112.      Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak adalah

a. Perselisihan hak

b. Perselisihan kepentingan

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja

d. Perselisihan antar serikat pekerja

Jawaban C

Pasal 1(4)

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

113.      Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syaratsyarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

a. Perselisihan hak

b. Perselisihan kepentingan

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja

d. Perselisihan antar serikat pekerja

Jawaban B

Pasal 1(3)

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

114.      Majelis hakim menurut pasal 103 UU 2 tahun 2004 wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu

a. 30 hari

b. 60 hari

c. 50 hari

d. 90 hari

Jawaban C

Pasal 103

Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

115.     Dalam perselisihan hubungan industrial diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit diselesaikan dalam tenggang waktu …

A. 30 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan

B. 30 hari terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan

C. 20 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan

D. 20 hari terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan

Jawab : A

Pasal 3 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004

Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.

116.      Menurut pasal 32 Kesepakatan para pihak yang berselisih dinyatakan tertulis dalam

a. Perjanjian penunjukkan

b. Surat perjanjian arbitrase

c. Putusan arbitrase

d. Semua benar

Jawaban B

Pasal 32(2) UU No.2 Tahun 2004

Kesepakatan para pihak yang berselisihsebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3 dan masing-masing pihak mendapatkan satu yang mempunyai kekuatan hukum yang sama

117.     Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha dapat diajukan dalam jangka waktu …

A.   7 hari sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut dari pihak pengusaha

B.   14 hari sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut dari pihak pengusaha

C.   3 bulan sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut dari pihak pengusaha

D.   1 tahun sejak diterimanya keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut dari pihak pengusaha

Jawab : D

Pasal 82

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha

118. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan …

A. Perselisihan Hak dan PHK

B. Perselisihan Kepentingan

C. Perselisihan Antar Serikat Pekerja

D. Perselisihan Perburuhan

Jawab : C

Pasal 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a.   di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

b.   di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

c.    di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

d.   di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

118.   Jika dalam perselisihan hubungan industrial terdapat perkara perselisihan kepentingan dan juga terdapat perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial berkewajiban untuk memutus terlebih dahulu …

A. Perkara perselisihan kepentingan

B. Perselisihan pemutusan hubungan kerja

C. Dapat memutus perkara perselisihan kepentingan ataupun perkara perselisihan 

pemutusan hubungan kerja, tergantung kepada pertimbangan hakim yang      bersangkutan

D. Dapat memutus perkara perselisihan kepentingan ataupun perkara perselisihan

    pemutusan hubungan kerja dengan melihat kepada kehendak para pihak

Jawab : A

Pasal 86

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.

120. Tenggang waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pengadilan hubungan industrial adalah …

A. 50 hari sejak sidang pertama

B. 30 hari sejak sidang pertama

C. 50 hari sejak sidang pertama, bila belum selesai dapat diperpanjang tidak

     lebih  dari 14 hari

D. 30 hari sejak sidang pertama, bila belum selesai dapat diperpanjang tidak lebih  dari 14 hari

Jawab : A

Pasal 103

Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

Diposkan oleh Lammarasi Sihaloho, SH.

Reaksi: 

Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Konsultasi Hukum Gratis

Bagi anda yang mengalami atau ingin mengetahui permasalahan hukum dapat melakukan konsultasi secara Gratis melalui Hp. 0816 172 172 01 atau Email : haloho_junior@yahoo.com

Arsip Blog

Entri Populer

Pengikut

SOAL – UJIAN ADVOKAT -PKPA 2008

PEMBAHASAN

SOAL – UJIAN

ADVOKAT 2008

Djoko S Associates

Indrawan Dwi Yuriutomo, S.H.

www.geocities.com/ilmuhukum

IndrawanDwiYuriutomo/Copyright@DjokoSAssociates/ilmuhukum@yahoo.com

MATERI UJIAN :

1. Peran, Fungsi & Perkembangan Organisasi

Advokat;

2. Kode Etik Advokat;

3. Hukum Acara Perdata;

4. Hukum Acara Pidana;

5. Hukum Acara Perdata Agama;

6. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial;

dan

8. Ujian Esai Hukum Acara Perdata atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (pilih salah satu).

Cara melakukan Try-out secara independent

1. Ambil kertas kosong tuliskan nomor 1 sampai 40;

2. Jawab seluruh soal dalam waktu 2.5 jam;

3. Jika ketujuh soal telah di kerjakan cocokan jawaban;

4. Jika anda mengerjakan 7 x 40 soal = 280 soal telah anda

kerjakan;

5. Bandingkan hasilnya dengan soal PKPA yang hanya 120

soal;

6. Seluruh soal tanpa pembahasan berbentuk presentasi

power point dapat di download dari

MATERI UNDANG-UNDANG ADVOKAT

NO SOAL PEMBAHASAN

1 Didalam pasal 32 (3) diatur profesi

advokat yang terhimpun dalam Peradi

berjumlah

a. 6 organisasi advokat

b. 7 organisasi advokat

c. 8 organisasi advokat

d. 9 organisasai advokat

Jawaban C

Pasal 32 (3)

Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang ini,

dijalankan bersama oleh Ikatan

Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi

Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara

Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan

Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

2 Yang tidak terhimpun dalam organisasi advokat

a. Asosiasi pengacara syariah indonesia

b. Serikat pengacara indonesia

c. Himpunan advokat dan pengacara indonesia

d. Peradin

Jawaban D

Pasal 32 (3)

Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

3. Undang undang advokat 18 tahun 2003 berlaku tanggal

a. 5 april 2003

b. 5 april 2004

c. 5 april 2001

d. 5 april 2002

Jawaban A

Pasal 36

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2003

4. Menurut Pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawasan berupa

a. Lembaga Pengawas

b. Komisi pengawas

c. Dewan pengawas

d. Komisi advokat

Jawaban B

Pasal 13

Pelaksanaan Pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat

5. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma diatur dalam

a. Pasal 22

b. Pasal 23

c. Pasal 21

d. Pasal 25

Jawaban A

Pasal 22

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu

6 Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut diatur dalam

a. Pasal 22

b. Pasal 23

c. Pasal 21

d. Pasal 25

Jawaban D

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

7 Advokat asing dilarang beracara disidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di

Indonesia

a. Pasal 22

b. Pasal 23

c. Pasal 21

d. Pasal 25

Jawaban B

Pasal 23

Advokat asing dilarang beracara disidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hokum atau perwakilannya di Indonesia

8 Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya

a. Pasal 22

b. Pasal 23

c. Pasal 21

d. Pasal 25

Jawaban C

Pasal 21

Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan

9 Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara republic Indonesia

a. Pasal 5

b. Pasal 7

c. Pasal 21

d. Pasal 25

Jawaban A

Pasal 5(2)

Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia

10 Sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah di siding terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnya

a. Pasal 5

b. Pasal 6

c. Pasal 7

d. Pasal 4

Jawaban D

Pasal 4

Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya

11 Advokat yang telah diangkat dapat mengkhususkan diri pada bidang tertentu dengan persyaratan yang ditentukan

a. Pasal 5

b. Pasal 6

c. Pasal 3

d. Pasal 4

Jawaban C

Pasal 3(2)

Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

12 Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat

a. Pasal 5

b. Pasal 3

c. Pasal 2

d. Pasal 4

Jawaban C

Pasal 2

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat

13 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang undang ini

a. Pasal 4

b. Pasal 2

c. Pasal 1

d. Pasal 3

Jawaban C

Pasal 1(1)

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

14 Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan

a. Pasal 5

b. Pasal 6

c. Pasal 7

d. Pasal 4

Jawaban A

Pasal 5(1)

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

15 Pasal 29 mengatur buku daftar anggota yang wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan menteri setiap

a. Satu tahun

b. Perubahan

c. Pergantian pengurus

d. Satu bulan

Jawaban A

Pasal 29(4)

Setiap 1(satu) Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

16 Ketentuan organisasi advokat diatur dalam

a. Pasal 28

b. Pasal 29

c. Pasal 30

d. Semua benar

Jawaban D

BAB X

Organisasi Advokat Pasal 28-30

17 Ketentuan pasal 23 (4) mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hokum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan diatur dalam

a. Peraturan Pemerintah

b. Undang-undang

c. Organisasi advokat

d. Keputusan menteri

Jawaban D

Pasal 23(4)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hokum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

18 Pasal 22 mengatur ketentuan bantuan hukum yang diatur lebih lanjut dalam

a. Peraturan Pemerintah

b. Undang-undang

c. Organisasi advokat

d. Keputusan menteri

Jawaban A

Pasal 22(2)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemebrian bantuan hokum secara Cuma-Cuma sebagaiman dimaksud pada ayat 1 diatur lebih dengan Peraturan Pemerintah

19 Pasal 21 mengatur besarnya honorarium berdasarkan

a. Peraturan Pemerintah

b. Undang-undang

c. Organisasi advokat

d. Persetujuan kedua belah pihak

Jawaban D

Pasal 21(2)

Besarnya honorarium atas Jasa hokum sebagaiman dimaksud pada ayat(1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

20 Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan menurut pasal 10

a. Permohonan sendiri

b. Dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun

c. Berdasarkan keputusan organisasi advokat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 10

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

a. permohonan sendiri;

b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap, karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau berlebih; atau

c. berdasarkan keputusan organisasi advokat

21 Menurut pasal 12 pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh

a. Organisasi advokat

b. Menteri

c. Mahkamah agung

d. Komisi pengawas

Jawaban A

Pasal 12 (1)

Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat

22 Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan dalam pasal 7 dilakukan oleh

a. Organisasi advokat

b. Dewan kehormatan

c. Mahkamah agung

d. Komisi pengawas

Jawaban B

Pasal 12 (2)

Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat

23 Jasa hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien diatur dalam

a. Pasal 1 (1)

b. Pasal 1 (2)

c. Pasal 1 (3)

d. Pasal 1 (4)

Jawaban B

Pasal 1(2)

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hokum klien.

24 Klien adalah orang, badan hokum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat

a. Pasal 1 (1)

b. Pasal 1 (2)

c. Pasal 1 (3)

d. Pasal 1 (4)

Jawaban C

Pasal 1(3)

Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

25 Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah negara republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Pasal 1 (5)

b. Pasal 1 (6)

c. Pasal 1 (7)

d. Pasal 1 (8)

Jawaban D

Pasal 1(8)

Advokat asing adalah advokat berkewargananegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26 Kantor advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hokum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat

a. Pasal 23 (1)

b. Pasal 23 (2)

c. Pasal 23 (3)

d. Pasal 23 (4)

Jawaban B

Pasal 23(2)

Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat.

27 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang

pengadilan

a. Pasal 16

b. Pasal 15

c. Pasal 18

d. Pasal 19

Jawaban A

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan.

28 Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat

a. Pasal 16

b. Pasal 15

c. Pasal 18

d. Pasal 19

Jawaban C

Pasal 18(2)

Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

29 Advokat berhak atas kerahasian hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik

a. Pasal 16

b. Pasal 15

c. Pasal 18

d. Pasal 19

Jawaban D

Pasal 19(2)

Advokat berhak atas kerahasian hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

30 Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik

a. Pasal 26

b. Pasal 25

c. Pasal 28

d. Pasal 29

Jawaban C

Pasal 28(3)

Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

31 Dalam mengadili dewan kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur dewan kehormatan, pakar atau ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat

a. Pasal 26

b. Pasal 27

c. Pasal 28

d. Pasal 29

Jawaban B

Pasal 27(4)

Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsure dewan kehormatan, pakar atau tenaga ahli dibidang hukum dan tokoh masyarakat.

32 Advokat yang menjadi pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan

a. Pasal 20

b. Pasal 21

c. Pasal 22

d. Pasal 23

Jawaban A

Pasal 20(3)

Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.

33 Keanggotaan komisi pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli dan masyarakat

a. Pasal 11

b. Pasal 12

c. Pasal 13

d. Pasal 14

Jawaban C

Pasal 13(2)

Keanggotaan komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsure advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat

34 Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat

a. Pasal 6

b. Pasal 7

c. Pasal 8

d. Pasal 9

Jawaban D

Pasal 9(1)

Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat

35 Pembelaan diri advokat dapat ditemui dalam

a. Pasal 1

b. Pasal 7

c. Pasal 17

d. Pasal 1(6) dan 7(3)

Jawaban D

Pasal 1(6)

Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alas an serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam

menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.

Pasal 7(3)

Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

36 Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan,

a. Pasal 2

b. Pasal 3

c. Pasal 4

d. Pasal 5

Jawaban B

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara republic Indonesia

b. bertempat tinggal di Indonesia

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara

d. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun

e. berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi

hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1

f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat

g. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menereus pada

kantor advokat

h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan

mempunyai integritas yang tinggi

37 Pengangkatan advokat dan penghentian profesi dilakukan oleh organisasi advokat diatur dalam

a. Pasal 2

b. Pasal 9

c. Pasal 4

d. Pasal 2 (2) dan 9(1)

Jawaban D

Pasal 2(2)

Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat

Pasal 9(1)

Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat.

Undang-undang No. 18 tahun 2003 terdiri dari

a. 26 Pasal

b. 35 Pasal

c. 36 Pasal

d. 39 Pasal

Jawaban C

36 Pasal

Bab XI

Keentuan Pidana

39 Ketentuan pidana tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan mahkamah konstitusi

a. Pasal 30

b. Pasal 31

c. Pasal 28

d. Pasal 29

Jawaban B

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-oleha sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undangundang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

40 Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang

a. Pasal 29

b. Pasal 30

c. Pasal 28

d. Pasal 32

Jawaban B

Pasal 30

Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

MATERI KODE ETIK ADVOKAT

1 Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejak

a. 23 Mei 2002

b. 23 mei 2003

c. 5 april 2003

d. 5 april 2002

Jawaban A

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang- Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

2 Menurut pasal 3 Kode etik advokat indonesia, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum karena

a. Bertentangan dengan hati nuraninya

b. Tidak sesuai dengan keahliannya

c. Tidak ada dasar hukumnya

d. A dan B benar

Jawaban D

Pasal 3 a.

Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

3 Menurut pasal 2 Kepribadian advokat dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum

a. Undang-undang dasar republic indonesia

b. Kode etik advokat

c. Sumpah jabatannya

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

4 Menurut pasal 4 hubungan dengan klien, advokat tidak dibenarkan

a. Menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang

b. Membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu

c. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkan

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 4

a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.

b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.

c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.

e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan

kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.

j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingankepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

5. Menurut pasal 5 hubungan dengan teman sejawat

a. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan

b. Hubungan harus dilandasi sikap saling hormat

c. Tidak dipekenankan merebut klien dari rekan sejawat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 5

a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan katakata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.

c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.

e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan

pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.

f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk

mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau dengan kliennya

6 Dalam tentang sejawat asing bahwa advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk serta wajib mentaati kode etik diatur dalam

a. pasal 6

b. Pasal 7

c. Pasal 8

d. Pasal 9

Jawaban A

Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

7 Surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibumbuhi catatan sans prejudice diatur

a. Pasal 6

b. Pasal 7

c. Pasal 8

d. Pasal 9

Jawaban B

Pasal 7

a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice ".

8 Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan diatur dalam

a. Pasal 6

b. Pasal 7

c. Pasal 8

d. Pasal 9

Jawaban C

Pasal 8

b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.

9 Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara menurut pasal 8 apabila

a. Timbul perbedaan dan tidak tercapai kesepakatan tentang

cara penanganan perkara

b. Karena tidak sesuai dengan keahliannya

c. Bertentangan dengan hati nuraninya

d. Jawaban b dan c benar

Jawaban A

Pasal 8

diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan

kliennya.

10 Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada dewan kehormatan dimana teradu menjadi anggota

a. Pasal 10

b. Pasal 11

c. Pasal 12

d. Pasal 13

Jawaban C

Pasal 12

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota. 11 Selambatnya dalam waktu berapa hari teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan

a. 3 hari

b. 14 hari

c. 21 hari

d. 7 hari

Jawaban C

Pasal 13

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

12 Didalam pasal 14 setiap dilakukan persidangan majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh

a. Panitera

b. Ketua Majelis

c. Majelis

d. Semua benar

Jawaban B

Pasal 14

4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.

13 Sidang dilakukan secara tertutup sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka

a. Pasal 11

b. Pasal 12

c. Pasal 13

d. Pasal 14

Jawaban D

Pasal 14

5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

14 Keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis diatur dalam

a. Pasal 12

b. Pasal 13

c. Pasal 14

d. Pasal 15

Jawaban D

Pasal 15

(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

15 Pemberian saksi pemberhentian sementara waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan diatur dalam

a. Pasal 12

b. Pasal 13

c. Pasal 15

d. Pasal 16

Jawaban D

Pasal 16

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.

16 Menurut pasal 18 pemeriksaan tingkat banding, pengajuan banding beserta memori banding adalah wajib harus disampaikan dalam waktu

a. 7 hari

b. 14 hari

c. 21 hari

d. Semua benar

Jawaban C

Pasal 18

2. Pengajuan permohonan bandng beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari

sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

17 Pada tanggal 23 mei 2002 kode etik berlaku sejak tanggal ditetapkan diatur dalam

a. Pasal 24

b. Pasal 23

c. Pasal 22

d. Pasal 21

Jawaban A

Pasal 24

Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat

18 Keputusan Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak

a. Pasal 19

b. Pasal 20

c. Pasal 21

d. Pasal 22

Jawaban A

Pasal 19

2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

19 Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dilampiri surat persetujuan kedua belah pihak

a. Pasal 18

b. Pasal 19

c. Pasal 20

d. Pasal 21

Jawaban A

Pasal 18

12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu

perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.

20 Menurut kepribadian advokat, Seorag advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki jabatan negara tidak dibenarkan untuk berpraktek dan tidak diperkenankan

namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun

a. Pasal 2

b. Pasal 3

c. Pasal 4

d. Pasal 5

Jawaban B

Pasal 3

i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan

atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

21 Dalam hubungan dengan klien, Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien

a. Pasal 2

b. Pasal 3

c. Pasal 4

d. Pasal 5

Jawaban C

Pasal 4

k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

22 Dalam hubungan dengan teman sejawat , diatur dalam

a. Pasal 4

b. Pasal 5

c. Pasal 6

d. Pasal 7

Jawaban B

Pasal 5

a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

b. Advokat jika membicarakan teman

sejawat atau jika berhadapan satu

sama lain dalam sidang pengadilan,

hendaknya tidak menggunakan katakata

yang tidak sopan baik secara lisan

maupun tertulis.

c. Keberatan-keberatan terhadap

tindakan teman sejawat yang dianggap

bertentangan dengan Kode Etik

Advokat harus diajukan kepada Dewan

Kehormatan untuk diperiksa dan tidak

dibenarkan untuk disiarkan melalui

media massa atau cara lain.

d. Advokat tidak diperkenankan

menarik atau merebut seorang klien

dari teman sejawat.

e. Apabila klien hendak mengganti

Advokat, maka Advokat yang baru

hanya dapat menerima perkara itu

setelah menerima bukti pencabutan

pemberian kuasa kepada Advokat

semula dan berkewajiban

mengingatkan klien untuk memenuhi

kewajibannya apabila masih ada

terhadap Advokat semula.

f. Apabila suatu perkara kemudian

diserahkan oleh klien terhadap Advokat

yang baru, maka Advokat semula wajib

memberikan kepadanya semua surat

dan keterangan yang penting untuk

mengurus perkara itu, dengan

memperhatikan hak retensi Advokat

terhadap klien tersebut.

23 Hak imunitas seorang advokat diatur

dalam

a. Pasal 6 tentang sejawat asing

b. Pasal 7 cara bertindak menangani perkara

c. Pasal 8 ketentuan lain tentang kode etik

d. Pasal 5 hubungan dengan teman sejawat

Jawaban B

Pasal 7

g. Advokat bebas mengeluarkan

pernyataan-pernyataan atau pendapat

yang dikemukakan dalam sidang

pengadilan dalam rangka pembelaan

dalam suatu perkara yang menjadi

tanggung jawabnya baik dalam sidang

terbuka maupun dalam sidang tertutup

yang dikemukakan secara proporsional

dan tidak berkelebihan dan untuk itu

memiliki imunitas hukum baik perdata

maupun pidana.

24 Menurut pasal 8 advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau penitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama

a. 5 tahun

b. 4 tahun

c. 3 tahun

d. 2 tahun

Jawaban C

Pasal 8

h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak

dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

25 Menurut pasal 13 pemeriksaan tingkat pertama oleh dewan kehormatan cabang/daerah, pengadu dan yang teradu

a. Harus hadir secara pribadi

b. Tidak dapat menguasakan kepada orang lain

c. Jka dikehendaki dapat didampingi oleh penasehat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 13

7. Pengadu dan yang teradu:

a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing

dapat didampingi oleh penasehat.

b. Berhak untuk mengajukan saksisaksi dan bukti-bukti.

26 Menurut pasal 13 jika dalam waktu 21 hari teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu.. Maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya

a. 21 hari

b. 14 hari

c. 7 hari

d. 3 hari

Jawaban B

Pasal 13

3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari

sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jalaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

27 Apabila teradu dalam pasal 13 telah dipanggil sampai..tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan

diteruskan tanpa hadirnya teradu

a. 1 kali

b. 2 kali

c. 3 kali

d. Semua salah

Jawaban B

Pasal 13

kalinya salah satu pihak tidak hadir:

a. Sidang ditunda sampai dengan

sidang berikutnya paling lambat 14

(empat belas) hari dengan memanggil

pihak yang tidak hadir secara patut.

b. Apabila pengadu yang telah

dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak

hadir tanpa alasan yang sah,

pengaduan dinyatakan gugur dan ia

tidak dapat mengajukan pengaduan

lagi atas dasar yang sama kecuali

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah

berpendapat bahwa materi pengaduan

berkaitan dengan kepentingan umum

atau kepentingan organisasi.

c. Apabila teradu telah dipanggil

sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa

alasan yang sah, pemeriksaan

diteruskan tanpa hadirnya teradu.

d. Dewan berwenang untuk

memberikan keputusan di luar

hadirnya yang teradu, yang

mempunyai kekuatan yang sama

seperti keputusan biasa.

28 Cara pengambilan keputusan diatur dalam

a. Pasal 16

b. Pasal 15

c. Pasal 18

d. Pasal 19

Jawaban B

Pasal 15

(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:

a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;

b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;

c. Menolak pengaduan dari pengadu.

(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.

(3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang

bersangkutan, setelah sebelumnya

memberitahukan hari, tanggal dan

waktu persidangan tersebut kepada

pihak-pihak yang bersangkutan.

(4) Anggota Majelis yang kalah dalam

pengambilan suara berhak membuat

catatan keberatan yang dilampirkan

didalam berkas perkara.

(5) Keputusan ditandatangani oleh

Ketua dan semua Anggota Majelis,

yang apabila berhalangan untuk

menandatangani keputusan, hal mana

disebut dalam keputusan yang

bersangkutan.

29 Menurut pasal 16 sifat pelanggaran berat tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etikatau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih

mengulangi pelanggaran kode etik disebut

a. Pemecatan

b. Pemberhentian sementara

c. Peringatan keras

d. Peringatan biasa

Jawaban B

Pasal 16

c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana

setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

30 Sebagai satu-satunya wadah organisasi Advokat berdasarkan UU Advokat, eksistensi PERADI juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUUIV/ 2006 tanggal 30 November 2006.

Benar

Salah

Jawaban A

Benar

31 Advokat dapat diberhentikan oleh organisasi Advokat diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003

a. Pasal 7

b. Pasal 9

c. Pasal 10

d. Pasal 11

Jawaban B

Pasal 7

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;

d. pemberhentian tetap dari profesinya.

(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan

Organisasi Advokat.

(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

32 Advokat menurut pasal 10 uu advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesiya secara tetap karena

a. Permohonan sendiri

b. Dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hokum tetap karena tidak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih

c. Berdasarkan keputusan organisasi advokat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 10

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

a. permohonan sendiri;

b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau

c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

33 Ketua umum organisasi peradi adalah otto hasibuan siapakah ketua organisasi peradi

a. Hary ponto

b. Denny kailimang

c. Leonard p simorangkir

d. Semua salah

Jawaban B

Denny kailimang

34 Dalam waktu paling lama 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini organisasi advokat telah terbentuk

a. Pasal 32

b. Pasal 31

c. Pasal 28

d. Pasal 29

Jawaban A

Pasal 32

(1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini.

(2) Pengangkatan sebagai pengacara

praktik yang pada saat Undang-

Undang ini mulai berlaku masih dalam

proses penyelesaian, diberlakukan

ketentuan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini.

(3) Untuk sementara tugas dan

wewenang Organisasi Advokat

sebagaimana dimaksud dalam

Undangundang ini, dijalankan bersama

oleh Ikatan Advokat Indonesia

(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia

(AAI), Ikatan Penasihat Hukum

Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat

dan Pengacara Indonesia (HAPI),

Serikat Pengacara Indonesia (SPI),

Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia

(AKHI), Himpunan Konsultan Hukum

Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi

Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua)

tahun setelah berlakunya Undang-

Undang ini, Organisasi Advokat telah

terbentuk.

35 Setiap advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat

a. Pasal 32

b. Pasal 31

c. Pasal 30

d. Pasal 29

Jawaban C

Pasal 30

(1) Advokat yang dapat menjalankan

pekerjaan profesi Advokat adalah yang

diangkat sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini.

(2) Setiap Advokat yang diangkat

berdasarkan Undang-Undang ini wajib

menjadi anggota Organisasi Advokat.

36 Maksud dan tujuan organisasi advokat adalah untuk meningkatkan kualitas

profesi advokat,

a. Pasal 32

b. Pasal 31

c. Pasal 28

d. Pasal 29

Jawaban C

Pasal 28

satu-satunya wadah profesi Advokat

yang bebas dan mandiri yang dibentuk

sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini dengan maksud dan tujuan

untuk meningkatkan kualitas profesi

Advokat.

(2) Ketentuan mengenai susunan

Organisasi Advokat ditetapkan oleh

para Advokat dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak

dapat dirangkap dengan pimpinan

partai politik, baik di tingkat Pusat

maupun di tingkat Daerah.

37 Organisasi advokat berwenang mengadakan pendidikan khusus profesi advokat

a. Pasal 32

b. Pasal 31

c. Pasal 28

d. Pasal 2

Jawaban D

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat sebagai

Advokat adalah sarjana yang berlatar

belakang pendidikan tinggi hukum dan

setelah mengikuti pendidikan khusus

profesi Advokat yang dilaksanakan oleh

Organisasi Advokat.

(2) Pengangkatan Advokat dilakukan

oleh Organisasi Advokat.

(3) Salinan surat keputusan

pengangkatan Advokat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

38 Peradi dibentuk pada tanggal 21 desember 2004

a. Benar

b. salah

Jawaban A

Benar

39 Kode etik advokat disahkan oleh 7 organisasi pada tanggal 23 mei 2003

a. Benar

b. salah

Jawaban A

Kode etik advokat disahkan oleh 7

organisasi pada tanggal 23 mei 2003

40 Dihotel dana solo pada tanggal 30 agustus 1964 dibentuk persatuan advokat indonesia

a. Benar

b. salah

Jawaban A

Benar

MATERI ACARA PERDATA

1 Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, pernyataan tersebut diatas

a. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolut

b. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi relatif

c. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi absolut

d. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi relatif

Jawaban A

Pasal 134

Jika perselisihan suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam

pemeriksaan perkara itu dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

2 Sebelum dimulai dengan pembacaan surat gugatan, maka hakim

a. Mengusahakan perdamaian 130 HIR

b. Memerintahkan pihak untuk berdamai

c. Meminta penggugat untuk membaca gugatan

d. Tidak wajib mengusahakan perdamaian

Jawaban A

Pasal 130(1) jika pada hari yang

ditentukan itu, kedua belah pihak

datang maka pengadilan negeri

dengan pertolongan ketua mencoba

akan memperdamaikan mereka.

3 Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat menurut pasal 125 HIR disebut

a. Putusan Sela

b. Putusan Verstek

c. Putusan Kontradiktoir

d. Putusan Verzet

Jawaban B

Pasal 125

Jika tergugat tidak datang pada hari

perkara itu akan diperiksa, atau tidak

pula menyuruh orang lain menghadap

mewakilinya, meskipun ia dipanggil

dengan patut, maka gugatan itu

diterima dengan tidak hadir (verstek)

kecuali kalau nyata kepada pengadilan

negeri, bahwa pendakwaan itu

melawan hak atau tidak beralasan.

4 Menurut Pasal 129 HIR terhadap putusan tanpa kehadiran, tergugat dapat mengajukan

a. Verstek

b. Verzet

c. Derdenverset

d. Banding

Jawaban B

Pasal 129

Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat

memajukan perlawanan(verzet) atas keputusan itu.

5. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atas

a. Surat

b. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah

c. Surat, saksi, persangkaan,pengakuan

d. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli

Jawaban B

Pasal 164

Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu Bukti dengan surat Bukti dengan saksi Persangkaan-persangkaan Pengakuan Sumpah

6 Pasal berapa dalam HIR mengatur tentang gugat balik

a. Pasal 120 HIR

b. Pasal 132 HIR

c. Pasal 136 HIR

d. Pasal 130 HIR

Jawaban B

Pasal 132 (b)(1)

Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan

7 Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat meminta penyitaan:

a. Sita eksekusi

b. Sita conservatoir

c. Sita revindicatoir

d. Sita marital

Jawaban C

Sita revindicatoir

8 Menurut Pasal 390 HIR panggilan tergugat jika tidak ditemukan, maka surat panggilan diserahkan kepada

a. Camat yang bersangkutan

b. Kepala sektor kepolisian yang bersangkutan

c. Bupati yang bersangkutan

d. Kepala desa yang

bersangkutan

Jawaban D

Pasal 390(1)

Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut dibawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak

dijumpai disitu, kepada kepala desanya

atau lurah bangsa tionghoa yang

diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dlam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.

9 Terhadap barang yang telah diletakkan sita Jaminan

a. Dititipkan kepada kepala desa

b. Dititipkan di pengadilan

c. Diserahkan kepada penggugat

d. Tetap dikuasai

Jawaban D

Tetap dikuasai

10 Putusan yang dapat mengabulkan lebih dari pada yang dituntut

a. Tidak dapat dibenarkan

b. Dapat dibenarkan asal didasarkan pada suatu surat bukti

c. Dapat dibenarkan asal tergugat mengakui dalil pengugat

d. Dapat dibenarkan asal masih

dalam posita

Jawaban A

Tidak dapat dibenarkan

11 Menurut 122 HIR surat panggilan hari sidang tidak boleh kurang dari

a. 3 hari

b. 7 hari

c. 14 hari

d. 30 hari

Jawaban A

Pasal 122

Ketika menentukan hari persidangan,

ketua menimbang jarak antara tempat

diam atau tempat tinggal kedua belah

pihak dari tempat pengadilan negeri

bersidang dan kecuali dalam hal perlu

benar perkara itu dengan segera

diperiksa dan hal ini disebutkan dalam

surat perintah, maka tempo antara hari

pemanggilan kedua belah pihak dari

hari persidangan tidak boleh kurang

dari tiga hari kerja.

12 Persetujuan yang dicapai bahwa mereka secara langsung berperkara di muka pengadilan banding yang berlaku sebagai tingkat pertama menurut 424 426 RV disebut

a. Interventie

b. Prorogasi

c. Rekonpensi

d. gugatan

Jawaban B

Prorogasi

13 Surat Gugatan menurut 118 (1) harus diajukan didaerah tempat

a. Penggugat

b. Tergugat

c. Benda

d. penanggung

Jawaban B

Pasal 118(1)

Gugatan perdata, yang pada tingkat

pertama masuk kekuasaan pengadilan

negeri, harus dimasukkan dengan surat

permintaan yang ditandatangani oleh

penggugat atau oleh wakilnya menurut

pasal 123 kepada ketua pengadilan

negeri didaerah hukum siapa tergugat

bertempat diam atau jika tidak

diketahui tempat diamnya tempat

tinggal sebetulnya.

14 Menurut pasal 118 (2) penggugat boleh memilih wilayah hukum tempat salah satu tergugat, namun jika terdapat hubungan debitor utama dan penanggung dimanakah gugatan diajukan

a. Tergugat

b. Penanggung

c. Penggugat

d. debitor

Jawaban D

Pasal 118(2)

Jika tergugat lebih dari seorang,

sedang mereka tidak tinggal didalam

itu dimajukan kepada ketua pengadilan

negeri ditempat tinggal salah seorang

dari tergugat itu, yang dipilih oleh

penggugat. Jika tergugat tergugat satu

sama lain dalam perhubungan sebagai

perutang utama dan penenggung,

maka penggugatan itu dimasukkan

kepada ketua pengadilan negeri di

tempat orang yang berhutang utama

dari salah seorang dari pada orang

berutang utama itu, kecuali dalam hal

yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan kehakiman(R.O)

15 Jika tergugat tempat diamnya tidak diketahui menurut pasal 118 (3) dimanakah gugatan diajukan

a. Penggugat

b. Tergugat

c. Penanggung

d. Salah seorang tergugat

Jawaban A

Pasal 118(3)

Bilamana tempat diam dari dari

tergugat tidak dikenal, maka surat

gugatan itu dimasukkan kepada ketua

pengadilan negeri ditempat tinggal

penggugat atau salah seorang

daripada penggugat, atau jika surat

gugat itu tentang barang tetap, maka

surat gugat itu dimasukkan kepada

ketua pengadilan negeri didaerah

hukum siapa terletak barang itu.

16 Bagaimanakah ketentuan gugatan lisan diatur dalam HIR

a. 120 HIR

b. 118 HIR

c. 119 HIR

d. 123 HIR

Jawaban A

Pasal 120

Bilamana penggugat buta huruf, maka

surat gugatnya yang dapat

dimasukkannya dengan lisan kepada

ketua pengadilan negeri, yang

mencatat gugat itu atau menyuruh

mencatatnya.

17 Dimanakah proses pencatatan gugatan diatur didalam HIR

a. 118 HIR

b. 119 HIR

c. 120 HIR

d. 121 HIR

Jawaban D

Pasal 121(1)

Sesudah surat gugat yang dimasukkan

itu atau catatan yang diperbuat itu

dituliskan oleh panitera dalam daftar

yang disediakan untuk itu, maka ketua

menentukan hari dan jamnya perkara

itu akan diperiksa di muka pengadilan

negeri, dan ia memerintahkan

memanggil kedua belah pihak supaya

hadir pada waktu itu, disertai oleh

saksi-saksi yang dikehendakinya untuk

diperiksa, dan dengan membawa

segala surat-surat keterangan yang

hendak dipergunakannya.

18 Yang mengatur cara beracara secara prodeo adalah

a. 120 HIR

b. 121 HIR

c. 237 HIR

d. 390 HIR

Jawaban C

Pasal 237

Orang-orang yang demikian yang

sebagai penggugat atau sebagai

tergugat hendak berperkara akan

tetapi tidak mampu membayar biaya

perkara dapat diberikan izin untuk

berperkara dengan tak berbiaya.

19 Terhadap pihak pihak yang berperkara juru sita diwajibkan memanggilnya diatur dalam

a. 388 HIR

b. 237 HIR

c. 390 HIR

d. 120 HIR

Jawaban A

Pasal 388

Semua jurusita dan suruhan yang

dipekerjakan pada majelis pengadilan

dan pegawai umum pemerintah

mempunyai hak yang sama dan

diwajibkan untuk menjalankan

penggilan, pemberitahuan dan semua

surat jurusita yang lain, juga

menjalankan perintah hakim dan

keputusan-keputusan.

20 Putusan ketidakhadiran verstek dapat diajukan upaya perlawanan 14 hari setelah pemberitahuan diatur dalam

a. 124 HIR

b. 125 HIR

c. 126 HIR

d. 129 HIR

Jawaban D

Pasal 129(1)

Tergugat yang dihukum sedang ia

tidak hadir (verstek) dan tidak

menerima putusan itu dapat

memajukan perlawanan atas

keputusan itu.

Pasal 129(2)

Jika putusan itu diberitahukan kepada

yang dikalahkan itu sendiri, maka

perlawanan itu dapat diterima dalam

tempo empat belas hari sesudah

pemberitahuan itu. Jika putusan itu

tidak diberitahukan kepad yang

dikalahkan itu sendiri maka perlawanan

itu dapat diterima sampai hari

kedelapan sesudah peringatan yang

tersebut pada pasal 196 atau dalam hal

tidak menghadap sesudah dipanggil

dengan patut, smapai hari kedelapan

sesudah dijalankan keputusan surat

perintah kedua yang tersebut pada

pasal 197.

21 Menurut pasal 226 HIR permintaan sita terhadap barang tidak tetap dapat dimintakan disebut

a. Sita jaminan

b. Sita revindicatoir

c. Sita conservatoir

d. Sita marital

Jawaban B

Pasal 226(1)

Orang yang empunya barang yang

tidak tetap, dapat meminta dengan

surat atau dengan lisan kepada ketua

pengadilan negeri yang didaerah

hukumnya tempat tinggal orang yang

memegang barang itu supaya barang

itu disita

22 Ketentuan sita jaminan diatur dalam

a. 197 HIR

b. 227 HIR

c. 226 HIR

d. 130 HIR

Jawaban A

Pasal 197(1)

Jika sudah lewat tempo yang

ditentukan itu, dan yang dikalahkan

belum juga memenuhi keputusan itu,

atau ia jika dipanggil dengan patut

tidak datang menghadap, maka ketua

oleh karena jabatannya memberikan

perintah dengan surat, supaya disita

sekalian banyak barang-barang yang

tidak tetap dan jika tidak ada, atau

ternyata tidak cukup sekian banyak

barang tetap kepunyaan orang yang

dikalahkan itu sampai dirasa cukup

akan pengganti jumlah uang tersebut

didalam keputusan itu dan ditambah

pula dengan semua biaya untuk

menjalankan keputusan itu.

23 Apabila penggugat tidak hadir meskipun dipanggil secara patut maka surat gugatan dianggap gugur diatur dalam

a. 129 HIR

b. 126 HIR

c. 125 HIR

d. 124 HIR

Jawaban D

Pasal 124

Jika penggugat tidak dapat menghadap

pengadilan negeri pada hari yang

ditentukan itu meskipun ia dipanggil

dengan patut, atau tdak pula

menyuruh orang lain menghadap

mewakilinya, maka surat gugatnya

dianggap gugur dan penggugat

dihukum biaya perkara, akan tetapi

penggugat berhak memasukan

gugatannya sekali lagi, sesudah

membayar lebih dahulu biaya perkara

yang tersebut tadi.

24 Pasal 125(2), 133 dan 136 HIR mengatur tentang

a. Eksepsi absolut

b. Gugatan rekopensi

c. Eksepsi relatif

d. Jawaban a dan c

Jawaban C

Pasal 125(2)

Akan tetapi jika tergugat didalam surat

jawabannya, didalam surat jawabannya

yang tersebut pada pasal 121,

mengemukan perlawanan (eksepsi)

bahwa pengadilan negeri tidak

berkuasa memeriksa perkaranya, maka

meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak

hadir, ketua pengadilan negeri wajib

memberi keputusan tentang

perlawanan itu, sesudah didengarnya

penggugat dan hanya jika perlawanan

itu tidak diterima, maka ketua

pengadilan negeri memutuskan

tentang perkara itu.

Pasal 133

Jika tergugat dipanggil menghadap

pengadilan negeri sedang ia menurut

aturan pasal 118 tidak menghadap

hakim maka ia dapat meminta pada

hakim, jika hal itu dimajukan sebelum

sidang pertama, supaya hakim

menyatakan bahwa ia tidak berkuasa,

surat gugat itu tidak akan diperhatikan

lahi jika tergugat telah melahirkan

sesuatu perlawanan lain.

Pasal 136

Perlawanan yang hendak dikemukakan

oleh tergugat (exceptie) kecuali

tentang hal hakim tidak berkuasa tidak

akan dikemukakan dan ditimbang

masing masing tetapi harus

dibicarakan dan diputuskan bersamasma

dengan pokok perkara.

25 Didalam setiap putusan ditentukan hukuman membayar perkara diatur dalam

a. 164 HIR

b. 180 HIR

c. 182 HIR

d. 169 HIR

Jawaban C

Pasal 182

Hukuman membayar biaya itu dapat

meliputi lebih dari:

Biaya kantor panitera dan biaya

materai yang perlu dipakai dalam

perkara

Biaya saksi, seorang ahli

Biaya pemeriksaan setempat

Gaji pegawai yang disuruh melakukan

panggilan

26 Menurut pasal 184 HIR keputusan harus ditandatangani oleh

a. Hakim

b. Pengacara

c. Panitera

d. Ketua majelis dan panitera

Jawaban D

Pasal 184(4)

Keputusan-keputusan itu

ditandatangani oleh ketua dan panitera

27 Putusan sela harus diucapkan sebagaimana dengan putusan akhir di muka sidang namun tidak dibuat tersendiri tetapi dicatat dalam berita

acara sidang

a. 185 HIR

b. 184 HIR

c. 187 HIR

d. 136 HIR

Jawaban A

Pasal 185(1)

Keputusan yang bukan keputusan

terakhir sungguhpun harus diucapkan

didalam persidangan juga, tidak

diperbuat masing-masing sendiri, tetapi

hanya dilakukan dalam surat

pemberitaan persidangan.

28 Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau uitvoebar bij voorraad dinyatakan dalam

a. 181 HIR

b. 180 HIR

c. 187 HIR

d. 185 HIR

Jawaban B

Pasal 180(1)

Ketua pengadilan negeri dapat

memerintahkan supaya keputusan itu

dijalankan dahulu biarpun ada

perlawanan atau bandingnya jika ada

surat yang syah, suatu surat tulisan

yang menurut aturan yang berlaku

dapat diterima sebagai bukti atau jika

ada hukuman lebih dahulu dengan

keputusan yang sudah mendapat

kekuasaan pasti demikian juga jika

dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di

dalam perselisihan tentang hak

kepunyaan.

29 Siapa yang yang mempunyai hak diwajibkan membuktikan hak tersebut merupakan prinsip pembuktian diatur dalam

a. 164 HIR

b. 180 HIR

c. 163 HIR

d. 185 HIR

Jawaban C

Pasal 163

Barang siapa yang mengatakan ia

mempunyai hak, atau ia menyebutkan

suatu perbuatan untuk menguatkan

haknya itu, atau untuk membantah hak

orang lain itu harus membuktikan

adanya hak itu atau adanya kejadian

itu.

30 Alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah diatur dalam

a. 164 HIR

b. 180 HIR

c. 163 HIR

d. 185 HIR

Jawaban A

Pasal 164

Maka yang disebut alat-alat bukti,

yaitu:

Bukti dengan surat

Bukti dengan saksi

Persangkaan-persangkaan

Pengakuan

sumpah

31 Dimanakah pengaturan akta otentik

a. 164 HIR

b. 165 HIR

c. 163 HIR

d. 185 HIR

Jawaban B

Pasal 165

Surat(akte) yang sah, ialah suatu surat

yang diperbuat demikian oleh atau

dihadapan pegawai umum yang

berkuasa untuk membuatnya, menjadi

bukti yang cukup bagi kedua belah

fihak dan ahli warisnya dan sekalian

orang yang mendapat hak

daripadanya, tentang segala hal yang

disebut di dalam surat itu dan juga

tentang yang ada dalam surat itu

sebagai oemberitahuan sahaja, dalam

hal terakhir ini hanya jika yang

diberitahukan itu berhubungan

langsung dengan perihal

padasurat(akte) ini.

32 Unus testis nullus testis diatur dalam

a. 164 HIR

b. 180 HIR

c. 163 HIR

d. 169 HIR

Jawaban D

Pasal 169

Keterangan seorang saksi saja, dengan

tidak ada suatu alat bukti yang lain

didalam hukum tidak dapat dipercaya.

33 Lembaga paksa badan diatur dalam

a. PERMA 1/ 2000

b. PERMA 1/ 2001

c. PERMA 1/ 2002

d. PERMA 2/ 2003

Jawaban A

PERMA 1/ 2000

34 Class action diatur dalam

a. PERMA 1/ 2000

b. PERMA 1/ 2001

c. PERMA 1/ 2002

d. PERMA 2/ 2003

Jawaban C

PERMA 1/ 2002

35 Mediasi diatur dalam

a. PERMA 1/ 2000

b. PERMA 1/ 2001

c. PERMA 1/ 2002

d. PERMA 2/ 2003

Jawaban D

PERMA 2/ 2003

36 Ruang lingkup kasasi diatur dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

b. Salah menerapkan atau melnggar hukum yang

berlaku

c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang

d. Semua benar

Jawaban D

pasal 30 UU No. 5 tahun 2004

perubahan UU No. 14 tahun 1985

tentang Mahkamah Agung

a. Tidak berwenang atau

melampaui batas wewenang

b. Salah menerapkan atau

melanggar hukum yang berlaku

c. Lalai memenuhi syarat yang

diwajibkan undang-undang

37 Pemeriksaan setempat diatur dalam

a. 164 HIR

b. 180 HIR

c. 163 HIR

d. 153 HIR

Jawaban D

Pasal 153

38 Pelaksanaan putusan diatur dalam

a. 197 HIR (membayar sejumlah uang)

b. 225 HIR (melakukan suatu perbuatan)

c. 1033 RV (mengosongkan barang tidak bergerak)

d. Semua benar

Jawaban D

a. 197 HIR (membayar sejumlah uang)

b. 225 HIR (melakukan suatu perbuatan)

c. 1033 RV (mengosongkan barang tidak bergerak)

39 Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan diatur dalam

a. Pasal 5 PERMA 1/ 2000

b. Pasal 5 PERMA 1/ 2001

c. Pasal 5 PERMA 1/ 2002

d. Pasal 5 PERMA 2/ 2003

Jawaban D

Pasal 5 PERMA 2/ 2003 Sahnya

gugatan perwakilan kelompok

sebagaimana dituangkan dalam suatu

penetapan pengadilan

40 Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum diatur dalam pasal 37

a. UU No. 4 tahun 2004 tentang

kekuasaan kehakiman

b. UU No. 5 tahun 2004

perubahan No. 14 tahun 1985

tentang mahkamah agung

c. UU No. 8 tahun 2004

perubahan UU No. 2 tahun

1986 tentang peradilan umum

d. UU No. 18 tahun 2003 tentang

advokat

Jawaban A

Pasal 37 UU No. 4 tahun 2004 tentang

kekuasaan kehakiman

Setiap orang yang tersangkut perkara

berhak memperoleh bantuan hukum.

MATERI ACARA PIDANA

1 Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu

a. 20 hari

b. 14 hari

c. 7 hari

d. 3 hari

Jawaban C

Pasal 138(1)

Penuntut umum setelah menerima

hasil penyidikan dari penyidik segera

mempelajari dan menelitinya dan

dalam waktu tujuh hari wajib

memberithaukan kepada penyidik

apakah hasil penyidikan itu sudah

lengkap atau belum.

2 Penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penuntut umum untuk dilengkapi dalam waktu

a. 14 hari

b. 7 hari

c. 21 hari

d. 3 hari

Jawaban A

Pasal 138(2)

Dalam hal hasil penyidikan ternyata

belum lengkap, penuntut umum

mengembalikan berkas perkara kepada

penyidik disertai petunjuk tentang hal

yang harus dilakukan untuk dilengkapi

dan dalam waktu empat belas hari

sejak tanggal penerimaan berkas,

penyidik harus sudah menyampaikan

kembali berkas perkara itu kepada

penuntut umum.

3 Yang berwenang melakukan penyitaan sebagaimana dalam pasal 38 KUHAP adalah

a. Penyidik

b. Penuntut Umum

c. Penasehat Hukum

d. Jawaban a,b, dan c semua benar

Jawaban A

Pasal 38

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh

penyidik dengan surat izin ketua

pengadilan negeri setempat.

4 Menurut pasal 35 kecuali dalam halhal tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat-saat

a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau

DPRD

b. Tempat di mana sedang berlangsung upacara keagamaan

c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan

d. Jawaban a, b dan c semua

Jawaban D

Pasal 35

Kecuali dalam hal tertangkap tangan,

penyidik tidak diperkenankan

memasuki:

Ruang dimana sedang berlangsung

sidang Majelis Permusyawaratan

Rakyat,Dewan Perwakilan atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

Tempat dimana sedang berlangsung

ibadah dan atau upacara keagamaan

benar

Ruang dimana sedang berlangsung

sidang pengadilan

5. Menurut pasal 86 apabila seseorang telah melakukan tindak pidana di luar negeri dan dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang mengadili

a. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

b. Pengadilan Negeri setempat tersangka dilahirkan

c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

d. Pengadilan Negeri tempat

tersangka berdomisili di

Indonesia

Jawaban C

Pasal 86

Apabila seorang melakukan tindak

pidana di luar negeri yang dapat diadili

menurut hukum republik Indonesia

maka pengadilan negeri Jakarta pusat

yang berwenang mengadili.

6 Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahan yaitu:

a. Penahanan Rutan

b. Penahanan rumah dan

penahanan kota

c. Penahanan badan

d. Jawaban a, b benar

Jawaban D

Pasal 22(1)

Jenis Penahanan dapat berupa:

Penahanan rumah tahanan negara

Penahanan rumah

Penahanan kota

7 Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak

a. Saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan

b. Setelah ditahan oleh Kejaksaan

c. Setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan negeri

d. Saat tersangka akan disidangkan pertama kali

Jawaban A

Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi

tersangka sejak saat ditangkap atau

ditahan pada semua tingkat

pemeriksaan menurut tatacara yang

ditentukan undang-undang ini.

8 Mahkamah Agung berwenang melakukan penahan:

a. 110 hari

b. 100 hari

c. 90 hari

d. 60 hari

Jawaban A

Pasal 28

Setelah waktu seratus sepuluh hari

walaupun perkara tersebut belum

diputus, terdakwa harus sudah

dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

9 Dalam hal dakwaan kurang lengkap/sempurna. Pasal 144 KUHAP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Berapa kali dan kapan selambat-lambatnya harus sudah diserahkan kembali ke pengadilan sebelum sidang dimulai

a. Satu kali dan selambatlambatnya 7 hari

b. Dua kali dan selambatlambatnya 14 hari

c. Berkali-kali dan selambatlambatnya 7 hari

d. Tiga kali dan selambatlambatnya 7 hari

Jawaban A

Pasal 144(2)

Pengubahan surat dakwaan dapat

dilakukan hanya satu kali selambatlambatnya

tujuh hari sebelum sidang

dimulai

10 Dalam pasal berapa bantuan hokum terhadap tersangka/terdakwa diatur dalam KUHAP

a. Pasal 50 68 KUHAP

b. Pasal 69 74 jo Pasal 54 KUHAP

c. Pasal 75 KUHAP

d. Pasal 76 KUHAP

Jawaban B

Pasal 69 74 jo Pasal 54 KUHAP

11 Alasan-alasan untuk kasasi menurut 253 KUHAP dibawah ini dibenarkan, kecuali:

a. Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau

diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

b. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan

c. Pengadilan melampaui batas wewenangnya

d. Berat ringannya hukuman atau besar-kecilnya jumlah denda yang dijatuhkan

Jawaban D

253 KUHAP

a. Tidak diterapkannya suatu

peraturan hukum atau

diterapkan tidak sebagaimana

mestinya.

b. Cara mengadili yang tidak

dilaksanakan menurut

ketentuan

c. Pengadilan melampaui batas

wewenangnya

12 Menurut Pasal 245 KUHAP berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa

a. 7 Hari

b. 14 Hari

c. Tidak ada tenggang waktu

d. 30 hari

Jawaban B

Pasal 245

Permohonan kasasi disampaikan oleh

pemohon kepada panitera pengadilan

yang telah memutus perkaranya dalam

tingkat pertama, dalam waktu empat

belas hari sesidah putusan pengadilan

yang dimintakan kasasi itu

diberitahukan kepada terdakwa.

13 Menurut Pasal 230 KUHAP, dimanakah letak Panitera dalam tata cara dan tata tertib persidangan

a. Belakang sisi kanan dari tempat hakim ketua Majelis sidang

b. Sisi kanan depan dari tempat Hakim Ketua

c. Sisi kiri depan dari tempat Hakim Ketua

d. Berdampingan bersama Hakim Majelis Sidang

Jawaban A

Belakang sisi kanan dari tempat

hakim ketua Majelis siding

14 Menurut Pasal 270 KUHAP pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah

a. Eksekutor pengadilan

b. Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri

c. Jaksa

d. Juru Sita

Jawaban C

Pasal 270

Pelaksanaan putusan pengadilan

yang telah memperolah kekuatan

hukum tetap dilakukan oleh Jaksa

yang untuk itu panitera

mengirimkan salinan surat putusan

kepadanya.

15 Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu (236 KUHAP)

a. 7 hari sejak permintaan banding diajukan

b. 14 hari sejak permintaan banding diajukan

c. 30 hari sejak permintaan banding diajukan

d. A,b,c semuanya salah

Jawaban B

Pasal 236

Selambat-lambatnya dalam waktu 14

hari sejak permintaan banding

diajukan, panitera mengirimkan salinan

putusan Perkara yang dimintakan

banding dan berkas perkara serta surat

bukti ke Pengadilan Tinggi

16 Permohonan kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHAP diajukan oleh

a. Jaksa Penuntut Umum

b. Majelis Hukum

c. Jaksa Agung

d. Terdakwa

Jawaban C

Jaksa Agung

17 Berikut ini adalah wewenag Praperadilan kecuali

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi

d. Sah atau tidaknya suatu penggeledahan

Jawaban D

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau

penahanan

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

c. Permintaan ganti kerugian atau

rehabilitasi

18 Dalam pasal berapa lembaga praperadilan diatur dalam KUHAP

a. Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 83 KUHAP

b. Pasal 1 butir 12 jo, pasal 233 269 KUHAP

c. Pasal 1 butir 9 jo, Pasal 102 136 KUHAP

d. Pasal 1 butir 7 jo, pasal 145 232 KUHAP

Jawaban A

Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 83 KUHAP

19 Pengurangan masa tahanan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan dengan cara mengurangkan jenis tahanan itu

sendiri (pasal 22 ayat 5 KUHAP, dimana semakin ringan jenis tahanan, semakin kecil jumlah pengurangannya. Untuk tahanan kota berapa jumlah pengurangan masa penahannya

a. Sama dengan jumlah masa tahanan

b. Setengah dari masa tahanan

c. Sepertiga dari masa tahanan

d. Seperlima dari masa tahanan

Jawaban D

Seperlima dari masa tahanan

20 Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP).

Apa akibat hukumnya seorang saksi yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan sumpah/janji:

a. Batal demi hukum

b. Gugur

c. Tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah

d. Hanya sebagai petunjuk bagi

hakim

Jawaban D

Hanya sebagai petunjuk bagi hakim

21 Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka/terdakwa hakim harus memenuhi minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Prinsip minimum pembuktian tersebut adalah

a. Keyakinan hakim

b. Keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

c. Keyakinan hakim dan alat bukti

d. Keyakinan hakim dan pengakuan

Jawaban B

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kepada seorang kecuali apabila dengan

sekurang-

22 Pasal 275 KUHAP mengatur masalah biaya perkara dan ganti kerugian. Dalam hal terpidana lebih dahulu satu orang dalam suatu tindak pidana, kepada siapa biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan

a. Secara sendiri-sendiri

b. Dibebankan secara berimbang

c. Dibebankan kepada negara

d. Tergantung tuntutan jaksa

Jawaban C

Pasal 275

Apabila lebih dari satu orang dipidana

dalam satu perkara, maka biaya

perkara dan atau ganti kerugian

sebagaimana dimaksud dalam pasal

274 dibebankan kepada mereka

bersama-sama secara berimbang.

23 Penggeledahan menurut pasal 33 KUHAP harus dengan izin

a. Ketua Pengadilan

b. Kajari

c. Ketua Pengadilan Negeri

d. Mahkamah Agung

Jawaban C

Pasal 33

Dengan surat izin ketua pengadilan

negeri setempat penyidik dalam

melakukan penyidikan dapat

mengadakan penggeledahan rumah

yang diperlukan.

24 Penyitaan menurut Pasal 38 KUHAP dilakukan dengan izin

a. Kapolri

b. Ketua Pengadilan Negeri

c. Kejaksaan

d. Ketua Pengadilan Tinggi

Jawaban B

Pasal 38

Penyitaan hanya dapat dilakukan

leh

penyidik dengan surat izin ketua

pengadilan negeri setempat.

25 Yang mengatur mengenai penahan oleh penyidik di KUHAP, yaitu

a. Pasal 22

b. Pasal 23

c. Pasal 24

d. Pasal 25

Jawaban C

Pasal 24

Perintah penahanan yang diberikan leh

penyidik sebagaimana dimaksud dalam

pasal 20, hanya berlaku paling lama

dua puluh hari.

26 Dalam asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan sebagaimanan ketentuan pasal 67 KUHAP bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali

a. Putusan bebas

b. Putusan lepas

c. Jawaban a dan b semua benar

d. Putusan lepas dari segala

tuntutan hukum

Jawaban C

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak

untuk minta banding terhadap putusan

pengadilan tingkat pertama kecuali

terhadap putusan bebas, lepas dari

segala tuntutan hukum yang

menyangkut masalah kurang tepatnya

penerapan hukum dan putusan

pengadilan dalam acara cepat.

27 Berdasarkan ketentuan pasal 135 KUHAP penyidik dapat melakukan penggalian mayat. Adapun yang dimaksud dengan penggalian mayat adalah

a. Pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburannya

b. Penggalian dari tanah atau kuburan makam

c. Pengambilan mayat dari tempat pembakaran mayat maupun goa tempat penyimpaan mayat

d. Jawaban a, b dan c semua

benar

Jawaban A

Penjelasan Pasal 135

Yang dimaksud dengan penggalian

mayat termasuk pengambilanmayat

dari semua jenis tempat dan cara

penguburan.

28 Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik menurut ketentuan pasal 113 dilakukan di tempat kediaman tersangka

a. Penyidik sendiri yang datang

b. Apabila tersangka dengan

alasan yang patut dan wajar yang tidak dapat datang

c. Tersangka bertempat tinggal jauh

d. Jawaban a dan b benar

Jawaban D

Pasal 113

Jika seorang tersangka atau saksi yang

dipanggil memberi alasan yang patut

melakukan pemeriksaan ke

tempat kediaman tersangka

dan wajar bahwa ia tidak dapat datang

kepada penyidik yang melakukan

pemeriksaan, penyidik itu datang ke

tempat kediamannya.

29 Menurut pasal 19 KUHAP terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan untuk

paling lama____hari

a. Satu hari

b. Dua puluh hari

c. Empat puluh hari

d. Enam puluh hari

Jawaban A

Pasal 19

Penangkapan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk

paling lama satu hari.

30 Menurut pasal 21 KUHAP dibawah ini terdapat beberapa alas an dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa,kecuali

a. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri

b. Tersangka atau terdakwa dikwatirkan akan menghilangkan barang bukti

c. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun

d. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi

tindak pidana

Jawaban C

Pasal 21(1)

Perintah penahanan atau penahanan

lanjutan dilakukan terhadap seorang

tersangka atau terdakwa yang diduga

keras melakukan tindak pidana

berdasarkan bukti yang cukup, dalam

hal adanya keadaan yang menimbulkan

kekhawtiran bahwa tersangka atau

terdakwa akan melarikan diri, merusak

atau menghilangkan barang bukti dan

atau mengulangi tindak pidana.

31 Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecuali

a. Acara pemeriksaan biasa (152)

b. Acara pemeriksaan cepat (205)

c. Acara pemeriksaan luar biasa

d. Acara pemeriksaan singkat (203)

Jawaban C

Acara pemeriksaan luar biasa

32 Menurut pasal 233 KUHAP putusan perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding oleh

a. Hanya penuntut umum

b. Hanya terdakwa

c. Penuntut umum atau terdakwa

d. Penuntut umum bersamasama

dengan terdakwa

Jawaban C

Pasal 233(5)

Dalam hal pengadilan negeri menerima

permintaan banding, baik yang

diajukan oleh penuntut umum atau

terdakwa maupun yang diajukan oleh

penuntut umum dan terdakwa

sekaligus maka panitera wajib

memberitahukan permintaan dari pihak

yang satu kepada pihak yang lain.

33 Berdasarkan pasal 89 KUHAP badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalah

a. Peradilan Militer

b. Peradilan Agama

c. Peradilan Tata Usaha Negara

d. Peradilan Umum

Jawaban D

Pasal 89

Tindak pidana yang dilakukan

bersama-sama oleh mereka yang

termasuk lingkungan peradilan umum

dan lingkungan peradilan militer,

diperiksa dan diadili oleh pengadilan

dalam lingkungan peradilan umum

kecuali jika menurut keputusan menteri

pertahanan dan keamanan dengan

persetujuan menteri kehakiman

perkara itu harus diperiksa dan diadili

oleh pengadilan dalam lingkungan

peradilan militer.

34 Menurut pasal 31 (1) KUHAP penangguhan penahanan itu dapat dilakukan

a. Karena permintaan tersangka

atau terdakwa dan permintaan

itu disetujui instansi menahan

dengan syarat-syarat dan

jaminan yang ditetapkan

b. Adanya persetujuan dari

tahanan untuk mematuhi

syarat yang ditetapkan serta

memenuhi jaminan yang

ditentukan

c. Jawaban a, b benar

d. Adanya keyakinan tersangka

atau terdakwa melarikan diri

Jawaban A

Pasal 31(1)

Atas permintaan tersangka atau

terdakwa, penyidik atau penuntut

umum atau hakim, sesuai dengan

kewenangan masing-masing, dapat

mengadakan penangguhan penahanan

dengan dasar atau tanpa jaminan uang

atau jaminan orang berdasarkan syarat

yang ditentukan.

35 Menurut pasal 19 (2) dikatakan bahwa Tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap

a. tersangka yang melakukan

tindak pidana pelanggaran

b. Tersangka melakukan

kejahatan ringan

c. Tersangka melakukan

pelanggaran sedang

d. Jawaban a, b, dan c benar

Jawaban A

Pasal 19(2)

Terhadap tersangka pelaku

pelanggaran tidak diadakan

penangkapan kecuali dalam hal ia telah

dipanggil secara sah dua kali berturutturut

tidak memenuhi panggilan itu

tanpa alasan yang sah.

36 Berapa kali permohonan kasasi dapat dilakukan menurut pasal 247 (4) KUHAP

a. Satu kali

b. Dua kali

c. Berkali kali

d. Tidak ada batas

Jawaban A

Pasal 247(4)

Permohonan kasasi hanya dapat

dilakukan satu kali.

37 Menurut pasal 1 ayat 3 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

a. Yang diberi wewenang umum oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 untuk melakukan penyidikan

b. Yang diberi wewenang khusus oleh peraturan pemerintah

untuk melakukan penyidikan

c. Yang diberi wewenang khusus umum oleh undang-undang

Nomor 8 tahun 1981 untuk melakukan penyidikan

d. Yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk

melakukan penyidikan

Jawaban D

Pasal 1 (3)

Penyidik pembantu adalah pejabat

kepolisian negara Republik Indonesia

yang karena diberi wewenang tertentu

dapat melakukan tugas penyidikan

yang diatur dalam undang-undang ini.

38 Menurut Pasal 263 KUHAP yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali

a. Korban/Keluarga Korban

b. Terpidana/Pengacaranya

c. Terpidana/ahliwarisnya

d. Terpidana/Jaksa

Jawaban C

Pasal 263(1)

Terhadap putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, kecuali putusan bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum,

terpidana atau ahli warisnya dapat

mengajukan permintaan peninjauan

kembali kepada Mahkamah Agung.

39 Jangka waktu masa penahanan yang diperbolehkan undang-undang bagi instansi penyidik menurut pasal 24 KUHAP

a. 20 + 40 hari

b. 30 + 60 hari

c. 30 + 20 hari

d. 20 + 30 hari

Jawaban A

Pasal 24(1)

Perintah penahanan yang diberikan

oleh penyidik sebagaimana dimaksud

dalam pasal 20 hanya berlaku paling

lama dua puluh hari

(2)

Jangka waktu sebagaimana tersebut

pada ayat(1) apabila diperlukan guna

kepentingan pemeriksaan yang belum

selesai, dapat diperpanjang oleh

penuntut umum yang berwenang

untuk paling lama empat puluh hari.

40 Berikut ini adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, kecuali

a. Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa

b. Keterangan ahli

c. Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa

d. Semua salah

Jawaban A

Pasal 184

(1)

Alat bukti yang sah ialah:

Keterangan saksi

Keterangan ahli

Surat

Petunjuk

Keterangan Terdakwa

(2)

Hal yang secara umum sudah diketahui

tidak perlu dibuktikan

MATERI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

1 Menurut pasal 54 Undang undang peradilan agama berlaku hukum acara perdata diatur dalam undang-undang

a. No. 7 tahun 1989

b. No. 3 tahun 2006

c. No. 1 tahun 1974

d. A dan B benar

Jawaban D

undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada

Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama adalah Hukum Acara

Perdata yang berlaku pada Pengadilan

dalam lingkungan Peradilan Umum,

kecuali yang telah diatur secara

khusus dalam Undang-undang ini.

2 Menurut pasal pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi pengadilan agama berwenang memeriksa

a. Semua benar

b. Zakat

c. Infaq

d. Ekonomi syariah

Jawaban A

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari’ah.

3 Kewenangan kompetensi absolute diatur dalam

a. Pasal 49

b. Pasal 66

c. Pasal 73

d. Tidak ada yang benar

Jawaban A

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari’ah.

4 Menurut pasal 66 cerai telak diajukan pemohon kepada

a. Tempat kediaman termohon

b. Jika termohon berdiam diluar

negeri diajukan ketempat diam

pemohon

c. Dalam hal keduanya diluar

negeri maka diajukan

ketempat mereka

melangsungkan perkawinan

atau jakarta pusat

d. Semuanya benar

Jawaban D

Pasal 66

(1) Seorang suami yang beragama

Islam yang akan menceraikan istrinya

mengajukan permohonan kepada

Pengadilan untuk mengadakan sidang

guna menyaksikan ikrar talak.

(2) Permohonan sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) diajukan

kepada Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman

termohon, kecuali apabila termohon

dengan sengaja meninggalkan tempat

kediaman yang ditentukan bersama

tanpa izin pemohon.

(3) Dalam hal termohon bertempat

kediaman di luar negeri, permohonan

diajukan kepada Pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi tempat

kediaman pemohon.

(4) Dalam hal pemohon dan termohon

bertempat kediaman di luar negeri,

maka permohonan diajukan kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat perkawinan mereka

dilangsungkan atau kepada

Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaan

anak, nafkah anak, nafkah istri, dan

harta bersama suami istri dapat

diajukan bersama-sama dengan

permohonan cerai talak ataupun

sesudah ikrar talak diucapkan.

5. Menurut pasal 73 gugatan perceraian diajukan

a. Tempat kediaman penggugat

b. Jika penggugat bertempat tinggal diluar negeri, diajukan kedaerah hukum tergugat

c. Jika keduanya diluar negeri diajukan ketempat perkawinan dilangsungkan atau Jakarta Pusat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 73

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh

istri atau kuasanya kepada Pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi

tempat kediaman penggugat, kecuali

apabila penggugat dengan sengaja

meninggalkan tempat kediaman

bersama tanpa izin tergugat.

(2) Dalam hal penggugat bertempat

kediaman di luar negeri, gugatan

perceraian diajukan kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat kediaman tergugat.

(3) Dalam hal penggugat dan

tergugat bertempat kediaman di luar

negeri, maka gugatan diajukan

kepada Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat

perkawinan mereka dilangsungkan

atau kepada Pengadilan Agama

Jakarta Pusat.

6 Dalam perubahan UU No. 3 tahun 2006, apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya orangorang yang beragama islam, obyek sengketa diputus bersama-sama oleh peradilan agama diatur dalam

a. pasal 49

b. Pasal 50

c. Pasal 51

d. Pasal 52

Jawaban B

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak

milik atau sengketa lain dalam

perkara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49, khusus mengenai objek

sengketa tersebut harus diputus lebih

dahulu oleh pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang subjek hukumnya antara orangorang

yang beragama Islam, objek

sengketa tersebut diputus oleh

pengadilan agama bersama-sama

perkara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49.

(3). Di antara Pasal 52 dan Pasal 53

disisipkan satu pasal bait yakni Pasal

52A, yang berbunyi

sebagai berikut:

7 Menurut pasal 57 UU No. 7 tahun 1989 merupakan kekhususan putusan atau penetapan peradilan, yaitu terdapat

a. Demi keadilan berdasarkan

ketuhanan yang maha esa

b. Bismillahirrahmanirrahim

c. Keduanya benar

d. Keduanya salah

Jawaban C

Pasal 57

(1) Peradilan dilakukan DEMI

KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA.

(2) Tiap penetapan dan putusan

dimulai dengan kalimat

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti

dengan DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA.

(3) Peradilan dilakukan dengan

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

8 Menurut pasal 4 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jika

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

d. Semua benar

Jawaban D

a. Istri tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan

atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

9 Waktu tunggu bagi seorang janda menurut Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 adalah

a. Apabila putus karena kematian 130 hari

b. Putus karena perceraian 90 hari

c. Dalam keadaan hamil sampai melahirkan

d. Semua benar

Jawaban D

a. Apabila putus karena kematian 130 hari

b. Putus karena perceraian 90 hari

c. Dalam keadaan hamil sampai melahirkan

10 Menurut pasal 38 UU No 1 tahun 1974 putusnya perkawinan disebabkan

a. Kematian

b. Perceraian

c. Atas keputusan pengadilan

d. Semua benar

Jawaban D

a. Kematian

b. Perceraian

c. Atas keputusan pengadilan

11 Menurut pasal 55 UU No 1 tahun 1974, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik

a. Benar

b. salah

Jawaban A

Benar

12 Gugatan perceraian dinyatakan gugur apabila suami atau isti meninggal sebelum adanya putusan pengadilan diatur dalam

a. Pasal 66

b. Pasal 73

c. Pasal 79

d. Pasal 80

Jawaban C

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila

suami atau istri meninggal sebelum

adanya putusan Pengadilan.

13 Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal diluar negeri maka penggugat pada sidang perdamaian harus menghadap secara pribadi

a. Pasal 82

b. Pasal 83

c. Pasal 84

d. Pasal 85

Jawaban A

Pasal 82

(1) Pada sidang pertama pemeriksaan

gugatan perceraian, Hakim berusaha

mendamaikan kedua pihak.

(2) Dalam sidang perdamaian

tersebut, suami istri harus datang

secara pribadi, kecuali apabila salah

satu pihak bertempat kediaman di

luar negeri, dan tidak dapat datang

menghadap secara pribadi dapat

diwakili oleh kuasanya yang secara

khusus dikuasakan untuk itu.

(3) Apabila kedua pihak bertempat

kediaman di luar negeri, maka

penggugat pada sidang perdamaian

tersebut harus menghadap secara

pribadi.

(4) Selama perkara belum diputuskan,

usaha mendamaikan dapat dilakukan

pada setiap sidang pemeriksaan.

14 Menurut pasal 84 UU peradilan agama dalam berapa hari akta cerai harus diberikan

a. 30 hari

b. 14 hari

c. 7 hari

d. 3 hari

Jawaban C

Pasal 84

(4) Panitera berkewajiban

memberikan akta cerai sebagai surat

bukti cerai kepada para pihak

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

terhitung setelah putusan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap

tersebut diberitahukan kepada para

pihak.

15 Perceraian dengan alasan zina diatur dalam

a. Pasal 66

b. Pasal 73

c. Pasal 79

d. Pasal 87

Jawaban D

Pasal 87

(1) Apabila permohonan atau gugatan

cerai diajukan atas alasan salah satu

pihak melakukan zina, sedangkan

pemohon atau penggugat tidak dapat

melengkapi bukti-bukti dan termohon

atau tergugat menyanggah alasan

tersebut, dan Hakim berpendapat

bahwa permohonan atau gugatan itu

bukan tiada pembuktian sama sekali

serta upaya peneguhan alat bukti

tidak mungkin lagi diperoleh baik dari

pemohon atau penggugat maupun

dari termohon atau tergugat, maka

Hakim karena jabatannya dapat

menyuruh pemohon atau penggugat

untuk bersumpah.

(2) Pihak termohon atau tergugat

diberi kesempatan pula untuk

meneguhkan sanggahannya dengan

cara yang sama.

16 Biaya perkara menurut pasal 89 dibebankan kepada

a. Tergugat

b. Termohon

c. Penggugat dan pemohon

d. A dan b benar

Jawaban C

Pasal 89

(1) Biaya perkara dalam bidang

perkawinan dibebankan kepada

penggugat atau pemohon.

17 Biaya perkara yang diatur dalam pasal 90 dirinci untuk

a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai

b. Biaya untuk para saksi

c. Biaya untu pemeriksaan

setempat dan pemanggilan

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 90

(1) Biaya perkara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:

a. biaya kepaniteraan dan biaya

meterai yang diperlukan untuk

perkara tersebut;

b. biaya untuk para saksi, saksi ahli,

penerjemah, dan biaya pengambilan

sumpah yang diperlukan

dalam perkara tersebut;

c. biaya yang diperlukan untuk

melakukan pemeriksaan setempat dan

tindakan-tindakan lain yang

diperlukan pengadilan dalam perkara

tersebut; dan

d. biaya pemanggilan, pemberitahuan,

dan lain-lain atas perintah pengadilan

yang berkenaan

dengan perkara tersebut.

(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh

Mahkamah Agung.

18 Pengecualian pasal 66 cerai talak permohonan diajukan ke pangadilan agama ditempat kediaman pemohon jika

a. Istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama

b. Kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (termohon)

c. Semua salah

d. Jawaban a dan b benar

Jawaban D

Pasal 66

(1) Seorang suami yang beragama

Islam yang akan menceraikan istrinya

mengajukan permohonan kepada

Pengadilan untuk mengadakan sidang

guna menyaksikan ikrar talak.

(2) Permohonan sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) diajukan

kepada Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman

termohon, kecuali apabila termohon

dengan sengaja meninggalkan tempat

kediaman yang ditentukan bersama

tanpa izin pemohon.

(3) Dalam hal termohon bertempat

kediaman di luar negeri, permohonan

diajukan kepada Pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi tempat

kediaman pemohon.

(4) Dalam hal pemohon dan termohon

bertempat kediaman di luar negeri,

maka permohonan diajukan kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi tempat perkawinan mereka

dilangsungkan atau kepada

Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaan

anak, nafkah anak, nafkah istri, dan

harta bersama suami istri dapat

diajukan bersama-sama dengan

permohonan cerai talak ataupun

sesudah ikrar talak diucapkan.

19 Yang menjadi dasar gugatan cerai talak menurut pasal 19 PP 9/75 dan pasal 39 UU No1/74 adalah

a. Salah satu pihak zina, pemabok, meninggalkan selama 2 tahun

b. Mendapat hukuman 5 tahun, melakukan peganiyaan

c. Salah satu pihak cacat badan, terjadi perselisihan

d. Semua benar

Jawaban D

a. Salah satu pihak zina,

pemabok, meninggalkan

selama 2 tahun

b. Mendapat hukuman 5 tahun,

melakukan peganiyaan

c. Salah satu pihak cacat badan,

terjadi perselisihan

20 Pemeriksaan perkara cerai dilakukan tertutup diatur dalam

a. Pasal 68 untuk cerai talak

b. Pasal 80 untuk cerai gugat

c. Pasal 87

d. Jawaban a dan b benar

Jawaban D

Pasal 68

(1) Pemeriksaan permohonan cerai

talak dilakukan oleh Majelis Hakim

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari setelah berkas atau surat

permohonan cerai talak didaftarkan di

Kepaniteraan.

(2) Pemeriksaan permohonan cerai

talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 80

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian

dilakukan oleh Majelis Hakim

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari setelah berkas atau surat

gugatan perceraian didaftarkan di

Kepaniteraan.

(2) Pemeriksaan gugatan perceraian

dilakukan dalam sidang tertutup.

21 Menurut pasal 71 penetapan ikrar talak

a. Dapat dimintakan banding

b. Dapat dimintakan kasasi

c. Tidak dapat dimintakan banding dan kasasi

d. Dapat dimintakan banding dan

kasasi

Jawaban C

Pasal 71

(1) Panitera mencatat segala hal ihwal

yang terjadi dalam sidang ikrar talak.

(2) Hakim membuat penetapan yang

isinya menyatakan bahwa perkawinan

putus sejak ikrar talak diucapkan dan

penetapan tersebut tidak dapat

dimintakan banding atau kasasi.

22 Menurut pasal 70 terhadap penetapan cukup alasan perceraian istri

a. Dapat dimintakan banding

b. Dapat dimintakan kasasi

c. Tidak dapat dimintakan

banding dan kasasi

d. Dapat dimintakan banding dan

kasasi

Jawaban A

Pasal 70

(1) Pengadilan setelah berkesimpulan

bahwa kedua belah pihak tidak

mungkin lagi didamaikan dan telah

cukup alasan perceraian, maka

Pengadilan menetapkan bahwa

permohonan tersebut dikabulkan.

(2) Terhadap penetapan sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (1), istri

dapat mengajukan banding.

(3) Setelah penetapan tersebut

memperoleh kekuatan hukum tetap,

Pengadilan menentukan hari sidang

penyaksian ikrar talak, dengan

memanggil suami dan istri atau

wakilnya untuk menghadiri sidang

tersebut.

(4) Dalam sidang itu suami atau

wakilnya yang diberi kuasa khusus

dalam suatu akta otentik untuk

mengucapkan ikrar talak,

mengucapkan ikrar talak yang dihadiri

oleh istri atau kuasanya.

(5) Jika istri telah mendapat panggilan

secara sah atau patut, tetapi tidak

datang menghadap sendiri atau tidak

mengirim wakilnya, maka suami atau

wakilnya dapat mengucapkan ikrar

talak tanpa hadirnya istri atau

wakilnya.

(6) Jika suami dalam tenggang waktu

6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari

sidang penyaksian ikrar talak, tidak

datang menghadap sendiri atau tidak

mengirim wakilnya meskipun telah

mendapat panggilan secara sah atau

patut maka gugurlah kekuatan

penetapan tersebut, dan perceraian

tidak dapat diajukan lagi berdasarkan

alasan yang sama.

23 Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari siding penyaksian ikrar talak maka gugur

penetapan tersebut dan tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama diatur dalam

a. Pasal 63

b. Pasal 87

c. Pasal 70

d. Pasal 73

Jawaban C

Pasal 70

(1) Pengadilan setelah berkesimpulan

bahwa kedua belah pihak tidak

mungkin lagi didamaikan dan telah

cukup alasan perceraian, maka

Pengadilan menetapkan bahwa

permohonan tersebut dikabulkan.

(2) Terhadap penetapan sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (1), istri

dapat mengajukan banding.

(3) Setelah penetapan tersebut

memperoleh kekuatan hukum tetap,

Pengadilan menentukan hari sidang

penyaksian ikrar talak, dengan

memanggil suami dan istri atau

wakilnya untuk menghadiri sidang

tersebut.

(4) Dalam sidang itu suami atau

wakilnya yang diberi kuasa khusus

dalam suatu akta otentik untuk

mengucapkan ikrar talak,

mengucapkan ikrar talak yang dihadiri

oleh istri atau kuasanya.

(5) Jika istri telah mendapat panggilan

secara sah atau patut, tetapi tidak

datang menghadap sendiri atau tidak

mengirim wakilnya, maka suami atau

wakilnya dapat mengucapkan ikrar

talak tanpa hadirnya istri atau

wakilnya.

(6) Jika suami dalam tenggang waktu

6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari

sidang penyaksian ikrar talak, tidak

datang menghadap sendiri atau tidak

mengirim wakilnya meskipun telah

mendapat panggilan secara sah atau

patut maka gugurlah kekuatan

penetapan tersebut, dan perceraian

tidak dapat diajukan lagi berdasarkan

alasan yang sama.

24 Hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami bersedia menalak istri dengan suatu imbalan pengganti disebut

a. Khuluk

b. Iwadl

c. Talak bain

d. syiqaq

Jawaban A

Khuluk

25 Menurut pasal 76 perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri disebut

a. syiqaq

b. Khuluk

c. Iwadl

d. Talak bain

Jawaban A

Pasal 76

(1) Apabila gugatan perceraian

didasarkan atas alasan syiqaq, maka

untuk mendapatkan putusan

perceraian harus didengar keterangan

saksi-saksi yang berasal dari keluarga

atau orang-orang yang dekat dengan

suami istri.

(2) Pengadilan setelah mendengar

keterangan saksi tentang sifat

persengketaan antara suami istri

dapat mengangkat seorang atau lebih

dari keluarga masing-masing pihak

ataupun orang lain untuk menjadi

hakam.

26 Orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluara istri untuk mencari upaya

penyelesaian perselisihan disebut

a. Khuluk

b. Hakam

c. Talak bain

d. syiqaq

Jawaban B

Hakam

27 Izin pisah tempat tinggal diatur dalam

a. Pasal 77

b. Pasal 87

c. Pasal 70

d. Pasal 73

Jawaban A

Pasal 77

Selama berlangsungnya gugatan

perceraian, atas permohonan

penggugat atau tergugat atau

berdasarkan pertimbangan bahaya

yang mungkin ditimbulkan,

Pengadilan dapat mengizinkan suami

istri tersebut untuk tidak tinggal

dalam satu rumah.

28 Upaya hukum banding menurut pasal 7 (4) UU no. 20 tahun 1947 permohonan banding tidak dapat diterima jika tidak dibarengi dengan pembayaran biaya banding

a. Benar

b. Salah

Jawaban A

Benar

29 Tenggang waktu banding adalah 14 hari

a. Sejak putusan diucapkan apabila hadir

b. Sejak diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir

c. Tidak jelas

d. Jawaban a dan b benar

Jawaban D

Sejak putusan diucapkan apabila hadir

Sejak diberitahukan apabila pemohon

banding tidak hadir

30 Menurut pasal 62 Berita Acara pemeriksaan ditandatangani oleh

a. Seluruh majelis hakim

b. Ketua

c. Ketua dan panitera

d. Semua benar

Jawaban C

Pasal 62

(1) Segala penetapan dan putusan

Pengadilan, selain harus memuat

alasan-alasan dan dasar-dasarnya

juga harus memuat pasal-pasal

tertentu dari peraturan-peraturan

yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan

dasar untuk mengadili.

(2) Tiap penetapan dan putusan

Pengadilan ditandatangai oleh Ketua

dan Hakim-hakim yang memutus

serta Panitera yang ikut bersidang

pada waktu penetapan dan putusan

itu diucapkan.

(3) Berita Acara tentang pemeriksaan

ditandatangani oleh Ketua dan

Panitera yang bersidang.

31 Menurut pasal 78 selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat

pengadilan dapat

a. Semua benar

b. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan pendidikan anak

d. Menentukan hal hal yang perlu untuk harta

Jawaban A

Pasal 78

Selama berlangsungnya gugatan

perceraian, atas permohonan

penggugat, Pengadilan dapat:

a. menentukan nafkah yang

ditanggung oleh suami;

b. menentukan hal-hal yang perlu

untuk menjamin pemeliharaan dan

pendidikan anak;

c. menentukan hal-hal yang perlu

untuk menjamin terpeliharanya

barang-barang yang menjadi hak

bersama suami istri atau barangbarang

yang menjadi hak suami atau

barang-barang yang menjadi hak istri.

32 Menurut pasal 80 dan pasal 68 pemeriksaan oleh majelis dilakukan selambatnya

a. 7 hari

b. 14 hari

c. 30 hari

d. Semua benar

Jawaban C

Pasal 68

(1) Pemeriksaan permohonan cerai

talak dilakukan oleh Majelis Hakim

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari setelah berkas atau surat

permohonan cerai talak didaftarkan di

Kepaniteraan.

(2) Pemeriksaan permohonan cerai

talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 80

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian

dilakukan oleh Majelis Hakim

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari setelah berkas atau surat

gugatan perceraian didaftarkan di

Kepaniteraan.

33 Menurut pasal 88 apabila sumpah dilakukan oleh suami maka penyelesaian cerai dengan alasan zina dilaksanakan dengan cara

a. Khuluk

b. lian

c. Talak bain

d. syiqaq

Jawaban B

Pasal 88

(1) Apabila sumpah sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat

(1) dilakukan oleh suami, maka

penyelesaiannya dapat dilaksanakan

dengan cara li’an.

(2) Apabila sumpah sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat

(1) dilakukan oleh istri maka

penyelesaiannya dilaksanakan dengan

hukum acara yang berlaku.

34 Menurut pasal 30 UU 5 tahun 2004 kewenangan kasasi terbatas

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan

d. Semua benar

Jawaban D

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan

35 Menurut pasal 47 UU 14 tahun 1985 sebagaimana diubah UU 5 tahun 2004

a. Memori kasasi wajib

b. Memori kasasi tidak wajib

Jawaban A

Memori kasasi wajib

36 Menurut pasal 38 uu perkawinan uu 1 tahun 1974 perkawinan putus karena

a. Kematian

b. Perceraian

c. Keputusan pengadilan

d. Semua benar

Jawaban D

a. Kematian

b. Perceraian

c. Keputusan pengadilan

37 Menurut pasal 40 PP 9 tahun 1975, suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan

a. Benar

b. salah

Jawaban A

Benar

38 Alat bukti yang berlaku pada pengadilan agama sesuai dengan 164 hir

a. Alat bukti surat, keterangan saksi

b. Persangkaan , pengakuan

c. Sumpah

d. Semua benar

Jawaban D

a. Alat bukti surat, keterangan saksi

b. Persangkaan , pengakuan

c. Sumpah

39 Putusan pengadilan agama diatur menurut pasal

a. Pasal 60

b. Pasal 66

c. Pasal 73

d. Pasal 87

Jawaban A

Pasal 60

Penetapan dan putusan Pengadilan

hanya sah dan mempunyai kekuatan

hukum apabila diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum.

40 Putusan pengadilan agama harus berdasar alasan yang cukup diatur dalam

a. Pasal 60

b. Pasal 62

c. Pasal 73

d. Pasal 87

Jawaban B

Pasal 62

(1) Segala penetapan dan putusan

Pengadilan, selain harus memuat

alasan-alasan dan dasar-dasarnya

juga harus memuat pasal-pasal

tertentu dari peraturan-peraturan

yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan

dasar untuk mengadili.

(2) Tiap penetapan dan putusan

Pengadilan ditandatangai oleh Ketua

dan Hakim-hakim yang memutus

serta Panitera yang ikut bersidang

pada waktu penetapan dan putusan

itu diucapkan.

(3) Berita Acara tentang pemeriksaan

ditandatangani oleh Ketua dan

Panitera yang bersidang.

MATERI UNDANG-UNDANG ACARA TATA USAHA NEGARA

1 Peradilan tata usaha negara diatur dalam

a. UU No. 9 tahun 2004

b. UU No. 5 tahun 1986

c. UU No. 4 tahun 2004

d. Jawaban a dan b benar

Jawaban D

Undang-undang Nomor 9 Tahun2004

tentang perubahan undang-undang

nomor 5 thun 1986 tentang peradilan

tata usaha negara

2 Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah

a. Yang merupakan perbuatan

hukum perdata

b. Yang merupakan pengaturan

yang bersifat umum

c. Yang masih memerlukan persetujuan

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian

Keputusan Tata Usaha Negara menurut

undang-undang ini:

Keputusan Tata Usaha Negara yang

merupakan perbuatan hukum perdata

Keputusan Tata Usaha Negara yang

merupakan pengaturan yang bersifat

umum

Keputusan Tata Usaha Negara yang

masih memerlukan persetujuan

Keputusan Tata Usaha Negar yang

dikeluarkan berdasarkan ketentuan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana atau peraturan

perundang-undangan lain yang bersifat

hokum pidana

Keputusan Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan atas dasar hasil

pemeriksaan badan peradilan

berdasarkan ketentuan perundangundangan

yang berlaku

Keputusan Tata Usaha Negara

mengenai tata usaha Tentara Nasional

Indonesia

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

baik di pusat maupun didaerah

mengenai hasil pemilihan umum.

3 Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah

a. Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat hukum pidana

b. Yang dikeluarkan atas dasar

c. Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesia

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian

Keputusan Tata Usaha Negara menurut

undang-undang ini:

Keputusan Tata Usaha Negara yang

hasil pemeriksaan badan

peradilan berdasarkan

ketentuan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku

merupakan perbuatan hukum perdata

Keputusan Tata Usaha Negara yang

merupakan pengaturan yang bersifat

umum

Keputusan Tata Usaha Negara yang

masih memerlukan persetujuan

Keputusan Tata Usaha Negar yang

dikeluarkan berdasarkan ketentuan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana atau peraturan

perundang-undangan lain yang bersifat

hokum pidana

Keputusan Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan atas dasar hasil

pemeriksaan badan peradilan

berdasarkan ketentuan perundangundangan

yang berlaku

Keputusan Tata Usaha Negara

mengenai tata usaha Tentara Nasional

Indonesia

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

baik di pusat maupun didaerah

mengenai hasil pemilihan umum.

4 Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah

a. Keputusan komisi pemilihan umum baik di pusat maupun

didaerah mengenai hasil pemilihan umum

b. Yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan

peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesia

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian

Keputusan Tata Usaha Negara menurut

undang-undang ini:

Keputusan Tata Usaha Negara yang

merupakan perbuatan hukum perdata

Keputusan Tata Usaha Negara yang

merupakan pengaturan yang bersifat

umum

Keputusan Tata Usaha Negara yang

masih memerlukan persetujuan

Keputusan Tata Usaha Negar yang

dikeluarkan berdasarkan ketentuan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana atau peraturan

perundang-undangan lain yang bersifat

hokum pidana

Keputusan Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan atas dasar hasil

pemeriksaan badan peradilan

berdasarkan ketentuan perundangundangan

yang berlaku

Keputusan Tata Usaha Negara

mengenai tata usaha Tentara Nasional

Indonesia

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

baik di pusat maupun didaerah

mengenai hasil pemilihan umum.

5. Menurut pasal 53 alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

c. Semua benar

d. Semua salah

Jawaban C

Pasal 53(2)

Alasan-alasan yang dapat digunakan

dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku

Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu bertentangan dengan asasasas

umum pemerintahan yang baik.

6 Menurut pasal 116

a. Dalam hal tergugat diwajibkan menerbitkan putusan namun selama 3 bulan tidak dilaksanakan penggugat harus memajukan permohonan pelaksanaan putusan

b. Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif

c. Diumumkan dimedia massa cetak sejak tidak dipenuhinya ketentuan

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 116(3)

Dalam hal tergugat ditetapkan harus

melaksanakan kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 97

ayat (9) huruf b dan huruf c dan

kemudian setelah 3 (tiga) bulan

ternyata kewajiban tersebut tidak

dilaksanakannya, penggugat

mengajukan permohonan kepada

ketua pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 agar pengadilan

memerintahkan tergugat melaksanakan

putusan pengadilan tersebut.

(4)

Dalam hal tergugat tidak bersedia

melaksanakan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, terhadap pejabat yang

bersangkutan dikenakan upaya paksa

berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi adminitratif.

(5)

Pejabat yang tidak melaksanakan

putusan pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat 4 diumumkan

pada media massa cetak setempat oleh

panitera sejak tidak terpenuhinya

ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat 3

7 Subyek sengketa Tun diatur dalam pasal:

a. Pasal 54

b. Pasal 53

c. Pasal 55

d. Pasal 56

Jawaban B

Pasal 53(1)

Orang atau badan hukum perdata yang

merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan agar Keputusan

Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan atau di

rehabilitasi.

8 Yang dimaksud obyek sengketa TUN pasal 1 (3)

a. Penetapan tertulis

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 1(3)

Keputusan Tata Usaha Negara adalah

suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara

yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

yang bersifat konkret, individual dan

final yang menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukum

perdata.

9 Yang dimaksud obyek sengketa TUN

pasal 1 (3)

a. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan

peraturan perundangundangan

b. Bersifat konkrit individual dan final

c. Mengakibatkan akibat hokum bagi seseorang atau badan

hukum perdata

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 1(3)

Keputusan Tata Usaha Negara adalah

suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara

yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,

yang bersifat konkret, individual dan

final yang menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukum

perdata.

10 Alat bukti menurut pasal 100

a. Surat atau tulisan

b. Keterangan ahli dan saksi

c. Pengakuan dan pengetahuan hakim

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 100

Alat Bukti ialah:

Surat atau tulisan

Keterangan ahli

Keterangan saksi

Pengakuan para pihak

Pengetahuan hakim.

11 Actor Sequuitur Forum rei pada sengketa TUN diatur didalam pasal

a. Pasal 54

b. Pasal 68

c. Pasal 98

d. Pasal 108

Jawaban A

Pasal 54

12 Upaya tidak langsung penyelesaian sengketa TUN diatur atau dikenal dengan upaya administratif diatur dalam

a. Pasal 48

b. Pasal 68

c. Pasal 98

d. Pasal 51

Jawaban A

Pasal 48

(1) Dalam hal suatu Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara diberi

wewenang oleh atau berdasarkan

peraturan perundang-undangan untuk

menyelesaikan secara administratif

sengketa Tata Usaha Negara tertentu,

maka batal atau tidak sah, dengan

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi

dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang

memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) jika seluruh upaya

administratif yang bersangkutan telah

digunakan

13 Setelah upaya administrasi ditempuh maka diajukan gugatan kepada pengadilan tinggi tata usaha Negara diatur dalam

a. Pasal 48

b. Pasal 68

c. Pasal 98

d. Pasal 51

Jawaban D

Pasal 51

(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara bertugas dan berwenang

memeriksa dan memutus sengketa

Tata Usaha Negara di tingkat banding.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara juga bertugas dan berwenang

memeriksa dan memutus di tingkat

pertama dan terakhir sengketa

kewenangan mengadili antara

Pengadilan Tata Usaha Negara di

dalam daerah hukumnya.

(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Ngara bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan di tingkat pertama

sengketa Tata Usaha Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

48.

(4) Terhadap putusan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

dapat diajukan permohonan kasasi.

14 Gugatan langsung jika tidak diatur mengenai upaya administrasi diatur dalam

a. Pasal 48

b. Pasal 68

c. Pasal 53

d. Pasal 51

Jawaban C

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata

yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan

tertulis kepada pengadilan yang

berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

direhabilitasi.

(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan

dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu bertentangan dengan asasasas

umum pemerintahan yang baik.

15 Menurut pasal 55 gugatan dapat diajukan dalam waktuterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara

a. 30 hari

b. 90 hari

c. 400 hari

d. 14 hari

Jawaban B

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam

tenggang waktu sembilan puluh hari

terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara.

16 Syarat formil gugatan diatur dalam pasal 56 yaitu

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan

penggugat

b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat

c. Dasar gugatan sesuai pasal 53

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 56

(1) Gugatan harus memuat :

a. nama, kewarganegaraan, tempat

tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

(2) Apabila gugatan dibuat dan

ditandatangani oleh seorang kuasa

penggugat, maka gugatan harus

disertai surat kuasa yang sah.

(3) Gugatan sedapat mungkin juga

disertai Keputusan Tata Usaha Negara.

yang disengketakan oleh penggugat.

17 Alasan mengajukan gugatan yang diatur dalam pasal 53 ialah Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan

a. dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku

b. Dengan asas-asas pemerintahan yang baik

c. Jawaban a dan b

d. Melampaui kewenangannya

Jawaban C

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata

yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan

tertulis kepada pengadilan yang

berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

direhabilitasi.

(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan

dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu bertentangan dengan asasasas

umum pemerintahan yang baik.

18 Selama belum diputus oleh pengadilan maka keputusan tata usaha negara itu harus dianggap menurut hukum diatur dalam

a. Pasal 67

b. Pasal 68

c. Pasal 98

d. Pasal 51

Jawaban A

Pasal 67

(1) Gugatan tidak menunda atau

menghalangi dilaksanakannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara serta tindakan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

digugat.

(2) Penggugat dapat mengajukan

permohonan agar pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara itu

ditunda selama pemeriksaan sengketa

Tata Usaha Negara sedang berjalan,

sampai ada putusan Pengadilan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dapat

diajukan sekaligus dalam gugatan dan

dapat diputus terlebih dahulu dari

pokok sengketanya.

(4) Permohonan penundaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila

terdapat keadaan yang sangat

mendesak yang mengakibatkan

kepentingan penggugat sangat

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat itu tetap

dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila

kepentingan umum dalam rangka

pembangunan mengharuskan

dilaksanakannya keputusan tersebut.

19 Gugatan PTUN terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu

a. Pemeriksaan segi administrative (53)

b. Rapat permusyawaratan (62)

c. Pemeriksaan Persiapan (63)

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata

yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan

tertulis kepada pengadilan yang

berwenang yang berisi tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal

atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

direhabilitasi.

(2)Alasan-alasan yang dapat digunakan

dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu bertentangan dengan asasasas

umum pemerintahan yang baik.

Pasal 62

(1) Dalam rapat permusyawaratan,

Ketua Pengadilan berwenang

memutuskan dengan suatu penetapan

yang dilengkapi dengan pertimbangan

pertimbangan bahwa gugatan yang

diajukan itu dinyatakan tidak diterima

atau tidak berdasar, dalam hal :

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata

tidak termasuk dalam wewenang

Pengadilan;

b. syarat-syarat gugatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 tidak

dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia

telah diberi tahu dan diperringatkan;

c. gugatan tersebut tidak didasarkan

pada alasan-alasan yang layak;

d. apa yang dituntut dalam gugatan

sebenarnya sudah terpenuhi oleh

Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat;

e. gugatan diajukan sebelum waktunya

atau telah lewat waktunya.

(2) a. Penetapan sebagimana

dimaksud dalam ayat (1) diucapkan

dalam rapat permusyawaratan sebelum

hari persidangan ditentukan dengan

memanggil kedua belah pihak untuk

mendengarkannya;

b. Pemanggilan kedua belah pihak

dilakukan dengan surat tercatat oleh

Panitera Pengadilan atas perintah

Ketua Pengadilan.

(3) a. Terhadap penetapan

sebgaimana dimaksud dalam ayat (1)

dapat diajukan perlawanan kepada

Pengadilan dalam tenggang waktu

empat belas hari setelah diucapkan;

b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai

dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56.

(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) diperiksa dan diputus

oleh Pengadilan dengan acara singkat.

(5) Dalam hal perlawanan tersebut

dibenarkan oleh Pengadilan, maka

penetapan sebgaimana dimaksud

dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan

pokok gugatan akan diperiksa, diputus

dan diselesaikan menurut acara biasa.

(6) Terhadap putusan mengenai

perlawanan itu tidak dapat digunakan

upaya hukum.

Pasal 63

(1) Sebelum pemeriksaan pokok

sengketa dimulai, Hakim wajib

mengadakan pemeriksaan persiapan

untuk melengkapi gugatan yang

kurang jelas.

(2) Dalam pemeriksaan persiapan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hakim:

a. wajib memberi nasihar kepada

penggugat untuk memperbaiki gugatan

dan melengkapinya dengan data yang

diperlukan dalam jangka waktu tiga

puluh hari;

b. dapat meminta penjelasan kepada

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

huruf a penggugat belum

menyempurnakan gugatan, maka

Hakim menyatakan dengan putusan

bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(4). Terhadap putusan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat

digunakan upaya hukum, tetapi dapat

diajukan gugatan baru.

20 Menurut pasal 62 jika didalam rapat permusyawaratan dinyatakan tidak termasuk sengketa tun maka upaya hukum

a. Perlawanan

b. Banding

c. Kasasi

d. Peninjauan kembali

Jawaban A

Pasal 62

(1) Dalam rapat permusyawaratan,

Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan

yang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbangan

bahwa gugatan yang

diajukan itu dinyatakan tidak diterima

atau tidak berdasar, dalam hal :

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata

tidak termasuk dalam wewenang

Pengadilan;

b. syarat-syarat gugatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 tidak

dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia

telah diberi tahu dan diperringatkan;

c. gugatan tersebut tidak didasarkan

pada alasan-alasan yang layak;

d. apa yang dituntut dalam gugatan

sebenarnya sudah terpenuhi oleh

Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat;

e. gugatan diajukan sebelum waktunya

atau telah lewat waktunya.

(2) a. Penetapan sebagimana

dimaksud dalam ayat (1) diucapkan

dalam rapat permusyawaratan sebelum

hari persidangan ditentukan dengan

memanggil kedua belah pihak untuk

mendengarkannya;

b. Pemanggilan kedua belah pihak

dilakukan dengan surat tercatat oleh

Panitera Pengadilan atas perintah

Ketua Pengadilan.

(3) a. Terhadap penetapan

sebgaimana dimaksud dalam ayat (1)

dapat diajukan perlawanan kepada

Pengadilan dalam tenggang waktu

empat belas hari setelah diucapkan;

b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai

dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56.

(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) diperiksa dan diputus

oleh Pengadilan dengan acara singkat.

(5) Dalam hal perlawanan tersebut

dibenarkan oleh Pengadilan, maka

penetapan sebgaimana dimaksud

dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan

pokok gugatan akan diperiksa, diputus

dan diselesaikan menurut acara biasa.

(6) Terhadap putusan mengenai

perlawanan itu tidak dapat digunakan

upaya hukum.

21 Pemeriksaan acara cepat diatur dalam

a. Pasal 68

b. Pasal 62

c. Pasal 98

d. Pasal 108

Jawaban C

Pasal 98

(1) Apabila terdapat kepentingan

penggugat yang cukup mendesak yang

harus dapat disimpulkan dari alasanalasan

permohonannya, penggugat

dalam gugatannya dapat memohon

kepada Pengadilan supaya

pemeriksaan sengketa dipercepat.

(2) Ketua Pengadilan dalam jangka

waktu empat belas hari setelah

diterimanya permohonan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1)

mengeluarkan penetapan tentang

dikabulkan atau tidak dikabulkannya

permohonan tersebut.

(3) Terhadap penetapan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat

digunakan upaya hukum.

22 Menurut pasal 97 apabila putusan berupa pengabulan gugatan maka kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara

a. Pencabutan keputusan tun yang bersangkutan

b. Dan menerbitkan keputusan yang baru

c. Membayar ganti rugi dan rehabilitasi

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 97

(1) Dalam hal pemeriksaan sengketa

sudah diselesaikan, kedua belah pihak

diberi kesempatan untuk

mengemukakan pendapat yang

terakhir berupa kesimpulan masingmasing.

(2) Setelah kedua belah pihak

mengemukakan kesimpulan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

maka Hakim Ketua Sidang menyatakan

bahwa sidang ditunda untuk

memberikan kesempatan kepada

Majelis Hakim bermusyawarah dalam

ruangan tertutup untuk

mempertimbangkan segala sesuatu

guna putusan sengketa tersebut.

(3) Putusan dalam musyawarah majelis

yang dipimpin oleh Hakim Ketua

Majelis merupakan hasil permufakatan

bulat, kecuali jika setelah diusahakan

dengan sungguh-sungguh tidak dapat

dicapai permufakatan bulat, putusan

diambil dengan suara terbanyak.

(4) Apabila musyawarah majelis

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

tidak dapat menghasilkan putusan,

permusyawaratan ditunda sampai

musyawarah majelis berikutanya.

(5) Apabil dalam musyawarah majelis

berikutnya tidak dapat diambil suara

terbanyak, maka suara terakhir Hakim

Ketua Majelis yang menentukan.

(6) Putusan Pengadilan dapat

dijatuhkan pada hari itu juga dalam

sidang yang terbuka untuk umum, atau

ditunda pada hari lain yang harus

diberitahukan kepada kedua belah

pihak.

(7) Putusan Pengadilan dapat berupa :

a. gugatan ditolak;

b. gugatan dikabulkan;

c. gugatan tidak diterima;

d. gugatan gugur.

(8) Dalam hal gugatan dikabulkan,

maka dalam putusan Pengadilan

tersebut dapat ditetapkan kewajiban

yang harus dilakukan oleh Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha

Negara.

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam ayat (8) berupa :

a. pencabutan Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan; atau

b. pencabutan Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan dan

menerbitkan Keputusan Tata Usaha

Negara yang baru; atau

c. penerbitan Keputusan Tata Usaha

Negara dalam hal gugatan didasarkan

pada Pasal 3.

(10) Kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam ayat (9) dapat disertai

pembebanan ganti rugi.

(11) Dalam hal putusan Pengadilan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)

menyangkut kepegawaian, maka di

samping kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam ayat (9) dan ayat

(10), dapat disertai pemberian

rehabilitasi.

23 Subyek sengketa tun diatur dalam pasal 1 angka 4 yaitu

a. Orang

b. Badan hukum privat

c. Badan atau pejabat tun

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 1

4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah

sengketa yang timbul dalam bidang

Tata Usaha Negara antara orang atau

badan hukum perdata dengan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik

di pusat maupun di daerah, sebagai

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata

Usaha Negara, termasuk sengketa

kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

24 Obyek sengketa tun yang diatur dalam pasal 3 uu 5 tahun 1986 sebagaimana diubah uu 9 tahun 2004

a. Apabila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan

keputusan yang dimohon sedangkan hal itu merupakan kewajibannya

b. Jangka waktu yang ditentukan telah lewat

c. Setelah lewat jangka waktu 4 bulan

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 3

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara tidak mengeluarkan

keputusan, sedangkan hal itu menjadi

kewajibannya, maka hal tersebut

disamakan dengan Keputusan Tata

Usaha Negara.

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara tidak mengeluarkan

keputusan yang dimohon, sedangkan

jangka waktu sebagaimana ditentukan

data peraturan perundang-undangan

dimaksud telah lewat, maka Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara

tersebut dianggap telah menolak

mengeluarkan keputusan yang

dimaksud.

(3) Dalam hal peraturan perundangundangan

yang bersangkutan tidak

menentukan jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

maka setelah lewat jangka waktu

empat bulan sejak diterimnya

permohonan, Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang bersangkutan

dianggap telah mengeluarkan

keputusan penolakan.

25 Banding administratif diatur dalam

a. UU 20 tahun 1947

b. PP 30 tahun 1980

c. Pasal 122

d. Pasal 48

Jawaban B

PP 30 tahun 1980

26 Gugatan sengketa tun diatur dalam

a. Pasal 56

b. Pasal 1 angka 5

c. Pasal 62

d. Jawaban a dan b

Jawaban D

Pasal 1

5. Gugatan adalah permohonan yang

berisi tuntutan terhadap Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara dan

diajukan ke Pengadilan untuk

mendapatkan putusan;

Pasal 56

(1) Gugatan harus memuat :

a. nama, kewarganegaraan, tempat

tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau

kuasanya;

b. nama, jabatan, dan tempat

kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta

untuk diputuskan oleh Pengadilan.

(2) Apabila gugatan dibuat dan

ditandatangani oleh seorang kuasa

penggugat, maka gugatan harus

disertai surat kuasa yang sah.

(3) Gugatan sedapat mungkin juga

disertai Keputusan Tata Usaha Negara.

yang disengketakan oleh penggugat.

27 Menurut uu 9 tahun 2004 dasar gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal56

a. Keputusan tata usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

b. Keputusan tata usaha Negara bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik

c. Semua benar

Jawaban C

Pasal 56

(1) Gugatan harus memuat :

a. nama, kewarganegaraan, tempat

tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau

kuasanya;

b. nama, jabatan, dan tempat

kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta

untuk diputuskan oleh Pengadilan.

(2) Apabila gugatan dibuat dan

ditandatangani oleh seorang kuasa

penggugat, maka gugatan harus

disertai surat kuasa yang sah.

(3) Gugatan sedapat mungkin juga

disertai Keputusan Tata Usaha Negara.

yang disengketakan oleh penggugat.

28 Berperkara secara cuma-cuma diatur dalam pasal 60 diputuskan melaluibentuk

a. Penetapan

b. Keputusan

c. Permohonann

d. gugat

Jawaban A

Pasal 60

(1) Penggugat dapat mengajukan

permohonan kepada Ketua Pengadilan

untuk bersengeketa dengan cumacuma.

(2) Permohonan diajukan pada waktu

penggugat mengajukan gugatannya

disertai dengan surat keterangan tidak

mampu dari kepala desa atau lurah di

tempat kediaman pemohon.

(3) Dalam keterangan tersebut harus

dinyatkan bahwa pemohon itu betulbetul

tidak mampu membayar biaya

perkara.

29 Didalam rapat permusyawaratan jika terdapat penetapan yang berisi penolakan maka penggugat berhak melakukan

a. Mengajukan gugatan baru

b. Perlawanan

c. Banding

d. Kasasi

Jawaban B

Perlawanan

30 Alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian ptun

a. Surat

b. Keterangan ahli

c. Keterangan saksi dan

Pengakuan

d. Semua benar jika ditambah

pengetahuan hakim

Jawaban D

a. Surat

b. Keterangan ahli

c. Keterangan saksi dan

Pengakuan

d. Semua benar jika ditambah

pengetahuan hakim

31 Pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 99 dilakukan dengan hakim

a. Majelis

b. tunggal

Jawaban B

Pasal 99

(1) Pemeriksaan dengan acara cepat

dilakukan dengan Hakim Tunggal.

(2) Dalam hal permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98

ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan

dalam jangka waktu tujuh hari setelah

dikeluarkannya penetapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98

ayat (2)menentukan hari, tempat, dan

waktu sidang tanpa melalui prosedur

pemeriksaan persiapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63.

(3) Tenggang waktu untuk jawaban

dan pembuktian bagi kedua belah

pihak, masing-masing ditentukan tidak

melebihi empat belas hari.

32 Menurut pasal 135 hakim adhoc diatur dengan

a. Undang-undang

b. Peraturan pemerintah

c. Keputusan presiden

d. Keputusan mahkamah agung

Jawaban B

Pasal 135

(1) Dalam hal Pengadilan memeriksa

dan memutus perkara Tata Usaha

Negara tertentu yang memerlukan

kealdian khusus, maka Ketua

Pengadilan dapat menunjuk seorang

Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis.

(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai

Hakim Ad Hoc seseorang harus

memenuhi syarat-syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

kecuali huruf e dan huruf f.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak

berlaku bagi Hakim Ad Hoc.

(4) Tata cara penunjukkan Hakim Ad

Hoc pada Pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

peraturan Pemerintah.

33 Dengan izin ketua pengadilan, penggugat, tergugat dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan

dan membuat kutipan seperlunya

a. Pasal 81

b. Pasal 93

c. Pasal 98

d. Pasal 108

Jawaban A

Pasal 81

Dengan izin Ketua Pengadilan,

penggugat, tergugat, dan penasihat

hukum dapat mempelajari berkas

perkara dan surat-surat resmi lainnya

yang bersangkutan di kepaniteraan

dan membuat kutipan seperlunya.

34 Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan

a. Pasal 81

b. Pasal 93

c. Pasal 98

d. Pasal 108

Jawaban B

Pasal 93

Pejabat yang dipanggil sebagai saksi

wajib datang sendiri di persidangan.

35 Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

a. Putusan tidak sah

b. Putusan batal

c. Putusan tidak sah dan tidak

mempunyai kekuatan hukum

d. Semua benar

Jawaban C

Putusan tidak sah dan tidak

mempunyai kekuatan hukum

36 Putusan pengadilan yang tidak memuat ketentuan pasal 109

a. Putusan tidak sah

b. Putusan batal

c. Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

d. Semua benar

Jawaban B

Pasal 109

(1) Putusan Pengadilan harus memuat:

a. Kepala putusan yang berbunyi :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA";

b. nama, jabatan, kewarganegaraan,

tempat kediaman, atau tempat

kedudukan para pihak yang

bersengketa;

c. ringkasan gugatan dan jawaban

tergugat yang jelas;

d. pertimbangan dan penilaian setiap

bukti yang diajukan dan hal yang

terjadi dalam persidangan selama

sengketa itu diperiksa;

e. alasan hukum yang menjadi dasar

putusan;

f. amar putusan tentang sengketa dan

biaya perkara;

g. hari, tanggal putusan, nama Hakim

yang memutus, nama Panitera, serta

keterangan tentang hadir atau tidak

hadirnya para pihak.

(2) Tidak dipenuhinya salah satu

ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dapat menyebabkan

batalnya putusan Pengadilan.

(3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari

sesudah putusan Pengadilan

diucapkan, putusan itu harus

ditandatangani oleh Hakim yang

memutus dan Panitera yang turut

bersidang.

(4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau

dalam hal pemeriksaan dengan acara

cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan

menandatangani, maka putusan

Pengadilan ditandatangani oleh Ketua

Pengadilan dengan menyatakan

berhalangannya Hakim Ketua Majelis

atau Hakim Ketua Sidang tersebut.

(5) Apabila Hakim Anggota Majelis

berhalangan menandatangani, maka

putusan Pangadilan ditandatangani

oleh Hakim Ketua Majelis dengan

menyatakan berhalangannya Hakim

Anggota Majelis tersebut.

37 Menurut pasal 62, dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan suatu penetapan dalam hal

a. Gugatan tidak termasuk

wewenang pengadilan

b. Syarat gugatan yang dimaksud

dalam pasal 56 tidak dipenuhi

c. Apa yang dituntut sudah

terpenuhi oleh keputusan tata

usaha yang digugat

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 62

(1) Dalam rapat permusyawaratan,

Ketua Pengadilan berwenang

memutuskan dengan suatu penetapan

yang dilengkapi dengan pertimbanganpertimbangan

bahwa gugatan yang

diajukan itu dinyatakan tidak diterima

atau tidak berdasar, dalam hal :

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata

tidak termasuk dalam wewenang

Pengadilan;

b. syarat-syarat gugatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 tidak

dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia

telah diberi tahu dan diperringatkan;

c. gugatan tersebut tidak didasarkan

pada alasan-alasan yang layak;

d. apa yang dituntut dalam gugatan

sebenarnya sudah terpenuhi oleh

Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat;

e. gugatan diajukan sebelum waktunya

atau telah lewat waktunya.

(2) a. Penetapan sebagimana

dimaksud dalam ayat (1) diucapkan

dalam rapat permusyawaratan sebelum

hari persidangan ditentukan dengan

memanggil kedua belah pihak untuk

mendengarkannya;

b. Pemanggilan kedua belah pihak

dilakukan dengan surat tercatat oleh

Panitera Pengadilan atas perintah

Ketua Pengadilan.

(3) a. Terhadap penetapan

sebgaimana dimaksud dalam ayat (1)

dapat diajukan perlawanan kepada

Pengadilan dalam tenggang waktu

empat belas hari setelah diucapkan;

b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai

dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56.

(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) diperiksa dan diputus

oleh Pengadilan dengan acara singkat.

(5) Dalam hal perlawanan tersebut

dibenarkan oleh Pengadilan, maka

penetapan sebgaimana dimaksud

dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan

pokok gugatan akan diperiksa, diputus

dan diselesaikan menurut acara biasa.

(6) Terhadap putusan mengenai

perlawanan itu tidak dapat digunakan

upaya hukum.

38 Terhadap penetapan rapat permusyawaratan dapat dilakukan upaya hukum

a. Banding

b. Kasasi

c. Perlawanan

d. Semua benar

Jawaban C

Perlawanan

39 Terhadap putusan pemeriksaan persiapan menurut pasal 63 dapat dilakukan upaya hukum

a. Banding

b. Mengajukan gugatan baru

c. Perlawanan

d. Semua benar

Jawaban B

Pasal 63

(1) Sebelum pemeriksaan pokok

sengketa dimulai, Hakim wajib

mengadakan pemeriksaan persiapan

untuk melengkapi gugatan yang

kurang jelas.

(2) Dalam pemeriksaan persiapan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hakim:

a. wajib memberi nasihar kepada

penggugat untuk memperbaiki gugatan

dan melengkapinya dengan data yang

diperlukan dalam jangka waktu tiga

puluh hari;

b. dapat meminta penjelasan kepada

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

huruf a penggugat belum

menyempurnakan gugatan, maka

Hakim menyatakan dengan putusan

bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(4). Terhadap putusan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat

digunakan upaya hukum, tetapi dapat

diajukan gugatan baru

40 Para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa kuasa

a. Pasal 81

b. Pasal 93

c. Pasal 57

d. Pasal 108

Jawaban C

Pasal 57

(1) Para pihak yang bersengketa

masing-masing dapat didampingi atau

diwakili oleh seorang atau beberapa

orang kuasa.

(2) Pemberian kuasa dapat dilakukan

dengan surat kuasa khusus atau dapat

dilakukan secara lisan di persidangan.

(3) Surat kuasa yang dibuat di luar

negeri bentuknya harus memenuhi

persyaratan di negara yang

bersangkutan dan diketahui oleh

Perwakilan Republik Indonesia di

negara tersebut, serta kemudian

diterjemaahkan ke dalam bahasa

Indonesia oleh penerjemah resmi.

MATERI HUKUM ACARA PERBURUHAN

NO SOAL PEMBAHASAN

1 Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan disebut

a. Perselisihan hubungan industrial

b. Perselisihan hak

c. Perselisihan kepentingan

d. Perselisihan pemutusan

hubungan kerja

Jawaban A

Pasal 1 (1)

Perselisihan hubungan industrial adalah

perbedaan pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara

pengusaha atau gabungan pengusaha

dengan pekerja/buruh atau serikat

pekerja/serikat buruh karena adanya

perselisihan mengenai hak, perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan

hubungan kerja dan perselisihan antar

serikat pekerja/serikat buruh dalam

satu perusahaan.

2 Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

a. UU 2 tahun 2004

b. UU 13 tahun 2003

c. UU 21 tahun 2000

d. UU 24 tahun 2003

Jawaban A

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

3 Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak adalah

a. Perselisihan hak

b. Perselisihan kepentingan

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja

d. Perselisihan antar serikat pekerja

Jawaban C

Pasal 1(4)

Perselisihan pemutusan hubungan

kerja adalah perselisihan yang timbul

karena tidak adanya kesesuaian

pendapat mengenai pengakhiran

hubungan kerja yang dilakukan oleh

salah satu pihak.

4 Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syaratsyarat kerja yang diterapkan dalam

perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

a. Perselisihan hak

b. Perselisihan kepentingan

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja

d. Perselisihan antar serikat pekerja

Jawaban B

Pasal 1(3)

Perselisihan kepentingan adalah

perselisihan yang timbul dalam

hubungan kerja karena tidak adanya

kesesuaian pendapat mengenai

pembuatan, dan atau perubahan

syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan

perusahaan atau perjanjian kerja

bersama.

5. Apa yang dimaksud dengan Perusahaan

a. Setiap bentuk usaha berbadan

hukum atau tidak, milik orang

perserorangan, milik

persekutuan atau milik badan

hukum, baik milik swasta

maupun milik negara yang

mempekerjakan pekerja

dengan membayar upah atau

imbalan dalam bentuk lain

b. Orang perseorangan,persekutuan

atau badan hukum yang

menjalankan suatu

per

sahaan milik sendiri

c. Sama dengan b bukan miliknya

d. Salah semua

Jawaban A

Pasal 1(7)

a. Setiap bentuk usaha yang

berbadan hukum atau tidak,

milik orang perseorangan, milik

persekutuan atau milik badan

hukum, baik milik swasta

maupun milik negara yang

mempekerjakan pekerja/buruh

dengan membayar upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

b. Usaha usaha social dan usahausaha

lain yang mempunyai

pengurus dan mempekerjakan

orang lain dengan membayar

upah atau imbalan dalam

bentuk lain.

6 Penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah

a. Mediasi

b. Konsiliasi

c. Arbitrase

d. Perselisihan hubungan

industrial

Jawaban A

Pasal 1(11)

Mediasi hubungan industrial yang

selanjutnya disebut mediasi adalah

penyelesaian perselisihan hak,

perselisihan keperntingan, perselisihan

pemutusan hubungan kerja dan

perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh hanya dalam

satu perusahaan melalui musyawarah

yang ditengahi oleh seorang atau lebih

mediator yang netral.

7 Penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam suatu perusahaan

a. Mediasi

b. Konsiliasi

c. Arbitarase

d. Perselisihan hubungan

industrial

Jawaban C

Pasal 1(15)

Arbitrase hubungan industrial yang

selanjutnya disebut arbitrase adalah

penyelesaian suatu perselisihan

kepentingan dan perselisihan antar

serikat pekerja/serikat buruh hanya

dalam satu perusahaan, diluar

pengadilan hubungan industrial melalui

kesepakatan tertulis dari para pihak

yang berselisih untuk menyerahkan

penyelesaian perselisihan kepada

arbiter yang putusannya mengikat para

pihak dan bersifat netral.

8 Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat lambatnya menurut pasal 13

a. 7 hari kerja

b. 14 hari kerja

c. 10 hari kerja

d. 30 hari kerja

Jawaban C

Pasal 13(2)(c)

Para pihak harus sudah memberikan

jawaban secara tertulis kepada

mediator yang isinya menyetujui atau

menolak anjuran tertulis dalam waktu

selambat-lambatnya 10 hari kerja

setelah menerima anjuran tertulis.

9 Majelis hakim menurut pasal 103 UU 2 tahun 2004 wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu

a. 30 hari

b. 60 hari

c. 50 hari

d. 90 hari

Jawaban C

Pasal 103

Majelis hakim wajib memberikan

putusan penyelesaian perselisihan

hubungan industrial dalam waktu

selambat-lambatnya 50 (lima puluh)

hari kerja terhitung sejak sidang

pertama.

10 Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan hubungan kerja pada Mahkamah Agung menurut pasal 115 selambat-lambatnya

a. 30 hari

b. 50 hari

c. 60 hari

d. 90 hari

Jawaban A

Penyelesaian perselisihan hak atau

perselisihan pemutusan hubungan

kerja pada Mahkamah Agung

selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari

kerja terhitung sejak tanggal

penerimaan permohonan kasasi.

11 Organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja di dalam perusahaan maupun diluar

perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan

kesejahteraan pekerja dan keluarga diatur dalam

a. UU 13 tahun 2003

b. UU 2 tahun 2004

c. UU 21 tahun 2000

d. UU 24 tahun 2003

Jawaban C

Undang-undang No.21 tahun 2000

tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja dalam suatu

perusahaan didalam pasal 29 disebut

a. Arbitrase

b. Konsiliasi

c. Mediasi

d. Semua benar

Jawaban A

Pasal 29

Penyelesaian perselisihan hubungan

industrial melalui arbitrase meliputi

perselisihan kepentingan dan

perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh hanya dalam

satu perusahaan.

13 Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial harus arbiter yang

a. Semua benar

b. Berada pada kantor instansi

c. Terdaftar pada kantor instansi

d. Ditetapkan oleh Menteri

Jawaban D

Pasal 1(16)

Arbiter hubungan industrial yang

selanjutnya disebut arbiter adalah

seorang atau lebih yang dipilih oleh

para pihak yang berselisih dari daftar

arbiter yang ditetapkan oleh Menteri

untuk memberikan putusan mengenai

perselisihan kepentingan, dan

perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh hanya dalam

satu perusahaan yang diserahkan

penyelesaiannya melalui arbitrase yang

putusannya mengikat para pihak dan

bersifat final.

14 Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang

a. Semua benar

b. Berada pada kantor instansi

c. Terdaftar pada kantor instansi

d. Ditetapkan oleh Menteri

Jawaban B

Pasal 8

Penyelesaian perselisihan melalui

mediasi dilakukan oleh mediator yang

berada di setiap kantor instansi yang

bertanggungjawab dibidang

ketenagakerjaan kabupaten/Kota.

15 Dalam pasal 15 Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak

a. Semua benar

b. Menerima pelimpahan

c. Menerima permintaan

d. Penandatangan surat

Jawaban B

Pasal 15

Mediator menyelesaikan tugasnya

dalam waktu selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak

menerima pelimpahan penyelesaian

perselisihan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (4)

16 Menurut pasal 25 Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak

a. Semua benar

b. Menerima pelimpahan

c. Menerima permintaan

d. Penandatangan surat

Jawaban C

Pasal 25

Konsiliator menyelesaikan tugasnya

dalam waktu selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak

menerima permintaan penyelesaian

perselisihan.

17 Menurut pasal 40 atas kesepakatan para pihak, arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak

a. 1 kali dan selambatnya 30 hari

b. 1 kali dan selambatnya 14 hari

c. 2 kali dan selambatnya 14 hari

d. Semua benar

Jawaban B

Pasal 40 ayat (3)

Atas kesepakatan para pihak, arbiter

berwenang untuk memperpanjang

jangka waktu penyelesaian perselisihan

hubungan industrial 1 (satu) kali

perpanjangan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja.

18 Hukum acara yang berlaku pada pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata diatur dalam

a. Pasal 56

b. Pasal 57

c. Pasal 58

d. Pasal 81

Jawaban B

Pasal 57

Hukum acara yang berlaku pada

pengadilan hubungan industrial adalah

hukum acara perdata yang berlaku

pada pengadilan dalam lingkungan

peradilan umum, kecuali yang diatur

secara khusus dalam undang-undang

ini.

19 Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya

meliputi tempat pekeraja/buruh

bekerja diatur dalam

a. Pasal 56

b. Pasal 57

c. Pasal 82

d. Pasal 81

Jawaban D

Pasal 81

Gugatan perselisihan hubungan

industrial diajukan kepada pengadilan

hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi

tempat pekeraja/buruh bekerja

20 Gugatan oleh Pekerja atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha diatur dalam

a. Pasal 56

b. Pasal 57

c. Pasal 82

d. Pasal 81

Jawaban C

Gugatan oleh Pekerja atas pemutusan

hubungan kerja sebagaimana

dimaksud dalama pasal 159 dan dapat

diajukan hanya dalam tenggang waktu

1 tahun sejak diterimanya atau

diberitahukannya keputusan dari pihak

pengusaha

21 Menurut pasal 101 putusan Mejelis hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat

a. Batalnya putusan

b. Dianggap gugur

c. Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

d. Semua benar

Jawaban C

Pasal 101 (4)

Tidak dipenuhinya ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

berakibat putusan pengadilan tidak sah

dan tidak mempunyai kekuatan hukum

22 Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian hubungan industrial dalam waktu selambatlambatnya.terhitung sejak sidang

pertama

a. 30 hari kerja

b. 50 hari kerja

c. Tidak ada batas waktu

d. Semua salah

Jawaban B

Pasal 102

Majelis hakim wajib memberikan

putusan penyelesaian perselisihan

hubungan industrial selambatlambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

23 Menurut pasal 115 penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambatlambatnya

a. 30 hari kerja

b. 50 hari kerja

c. Tidak ada batas waktu

d. Semua salah

Jawaban A

Pasal 115

Penyelesaian perselisihan hak atau

perselisihan pemutusan hubungan

kerja pada Mahkamah Agung

selambat-lambatnya 30 hari kerja

terhitung sejak tanggal penerimaan

permohonan kasasi.

24 Pihak yang tidak memberikan pendapat dianggap menolak anjuran tertulis diatur dalam

a. Pasal 8

b. Pasal 13

c. Pasal 17

d. Pasal 29

Jawaban B

Pasal 13 (2) d

Pihak yang tidak memberikan

pendapatnya sebagaimana dimaksud

pada huruf c dianggap menolak

anjuran tertulis

25 Menurut pasal 33 para pihak yang berselisih dapat menunjuk

a. Arbiter tunggal

b. Sebanyak-banyaknya 3 orang

c. Semua benar

d. Semua salah

Jawaban C

Pasal 33 ayat 2

Para pihak yang berselisih dapat

menunjuk arbiter tunggal atau

beberapa arbiter dalam jumlah gasal

sebanyk-banyknya 3 orang.

26 Menurut pasal 32 Kesepakatan para pihak yang berselisih dinyatakan tertulis dalam

a. Perjanjian penunjukkan

b. Surat perjanjian arbitrase

c. Putusan arbitrase

d. Semua benar

Jawaban B

Pasal 32(2) UU No.2 Tahun 2004

Kesepakatan para pihak yang

berselisihsebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 dinyatakan secara tertulis

dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat

rangkap 3 dan masing-masing pihak

mendapatkan satu yang mempunyai

kekuatan hukum yang sama

27 Menurut pasal 38 tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter tidak dapat diajukan perlawanan apabila terbukti

a. Adanya hubungan kekeluargaan

b. Adanya hubungan kerja dengan salah satu pihak

c. Adanya hubungan kerja dengan kuasanya

d. Semua benar

Jawaban D

Pasal 38UU No.2 Tahun 2004

Putusan pengadilan negeri mengenai

tuntutan ingkar tidak dapat diajukan

perlawanan

28 Menurut pasal 52 terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkan putusan arbiter, apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang

diajukan dalam pemeriksaan

Jawaban D

Pasal 52 UU No.2 Tahun 2004

Terhadap putusan arbitrase, salah satu

pihak dapat mengajukan permohonan

pembatalan kepada Mahkamah Agung

dalam waktu selambat-lambatnya 30

hari sejak ditetapkan putusan arbiter,

apabila putusan diduga mengandung

unsur-unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang

dinyatakan palsu

b. Disembunyikan pihak lawan

c. Tipu muslihat

d. Semua benar

diajukan dalam pemeriksaan

dinyatakan palsu

b. Setelah putusan diambil

ditemukan dokumen yang

bersifat menentukan yang

disembunyikan pihak lawan

c. Putusan diambil dari tipu

muslihat yang dilakukan oleh

salah satu pihak dalam

pemeriksaan perselisihan

d. Putusan melampaui kekuasaan

arbiter hubungan industrial atau

e. Putusan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan

29 Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial, diatur dalam

a. Pasal 53

b. Pasal 55

c. Pasal 81

d. Pasal 113

Jawaban A

Pasal 53 UU No.2 Tahun 2004

Perselisihan hubungan industrial yang

sedang atau telah diselesaikan melalui

arbitrase tidak dapat diajukan ke

pengadilan hubungan industrial

30 Menurut pasal 89 pemeriksaan dengan acara biasa dalam waktu selambat-lambatnya..hari kerja sejak penetapan majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama

a. 7 hari

b. 14 hari

c. 3 hari

d. 30 hari

Jawaban A

Pasal 89 UU No.2 Tahun 2004

Dalam jangka waktu selambatlambatnya

7 (tujuh) hari kerja sejak

penetapan Majelis Hakim, maka ketua

Majelis Hakim harus sudah melakukan

sidang pertama

31 Menurut pasal 99 pemeriksaan dengan acara cepat tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian tidak melebihi

a. 7 hari

b. 14 hari

c. 3 hari

d. 30 hari

Jawaban B

Pasal 99(2) UU No.2 Tahun 2004

Tenggang waktu untuk jawaban dan

pembuktian kedua belah pihak masingmasing

ditentukan tidak melebihi

14(empat belas) hari kerja.

32 Putusan pengadilan hubungan industrial ditandatangani oleh hakim,hakim ad hoc dan panitera pengganti diatur dalam

a. Pasal 103

b. Pasal 104

c. Pasal 106

d. Pasal 109

Jawaban B

Pasal 104 UU No.2 Tahun 2004

Putusan Pengadilan Hubungan

Industrial sebagaimana dimaksud

dalam pasal 103 ditandatangani oleh

hakim, hakim ad hoc dan panitera

pengganti

33 Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 1 diatur dalam

a. Pasal 92

b. Pasal 95

c. Pasal 96

d. Pasal 100

Jawaban A

Pasal 92 UU No.2 Tahun 2004

Sidang sah apabila dilakukan oleh

Majelis Hakim sebagaimana dimaksud

dalam pasal 88 ayat 1

34 Sidang majelis hakim terbuka untuk umum, kecuali Majelis hakim menetapkan lain diatur dalam

a. Pasal 92

b. Pasal 95

c. Pasal 96

d. Pasal 100

Jawaban B

Pasal 95 UU No.2 Tahun 2004

Sidang Majelis Hakim Terbuka untuk

umum, kecuali Majelis Hakim

menetapkan lain

35 Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela tidak juga dilaksanakan

oleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan diatur dalam

a. Pasal 92

b. Pasal 95

c. Pasal 96

d. Pasal 100

Jawaban C

Pasal 96(3) UU No.2 Tahun 2004

Dalam hal selama pemeriksaan

sengketa masih berlangsung dan

putusan sela sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1 tidak juga dilaksanakan

oleh pengusaha, hakim ketua sidang

memerintahkan sita jaminan dalam

sebuah penetapan pengadilan

hubungan industrial.

36 Menurut pasal 72 Tata cara pengangkatan, dan pemberhentian hakim adhoc diatur dalam

a. Undang-undang

b. Peraturan Pemerintah

c. Keputusan Menteri

d. Keputusan Presiden

Jawaban B

Pasal 72 UU No.2 Tahun 2004

Tata cara pengangkatan,

pemberhentian dengan hormat,

pemberhentian dengan tidak hormat,

dan pemberhentian sementara Hakim

Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam

pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 diatur

dengan Peraturan Pemerintah

37 Tunjangan dan hak-hak lainya bagi hakim adhoc diatur dalam

a. Undang-undang

b. Peraturan Pemerintah

c. Keputusan Menteri

d. Keputusan Presiden

Jawaban D

Pasal 73 UU No.2 Tahun 2004

Tunjangan dan hak-hak lainnya bagi

Hakim Addhoc Pengadilan Hubungan

Industrial diatur dengan Keputusan

Presiden

38 Menurut pasal 61 Hakim pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkan

a. Undang-undang

b. Peraturan Pemerintah

c. Keputusan Mahkamah Agung

d. Keputusan Presiden

Jawaban C

Pasal 61 UU No.2 Tahun 2004

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri diangkat dan

diberhentikan berdasarkan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung

39 Menurut pasal 63 Hakim adhoc pengadilan hubungan industrial diangkat dengan

a. Undang-undang

b. Peraturan Pemerintah

c. Keputusan Mahkamah Agung

d. Keputusan Presiden

Jawaban D

Pasal 63(1) UUNo.2 Tahun 2004

Hakim Ad hoc Pengadilan Hubungan

Industrial diangkat dengan Keputusan

Presiden atas usul Ketua Mahkamah

Agung

40 Menurut pasal 28 Tata cara pendaftaran calon, pengangkatan konsiliator diatur

a. Undang-undang

b. Peraturan Pemerintah

c. Keputusan Menteri

d. Keputusan Presiden

Jawaban C

Pasal 28 UUNo.2 Tahun 2004

Tata cara pendaftaran calon,

pengangkatan, dan pencabutan

legitimasi konsiliator serta tata kerja

konsiliator serta tata kerja konsiliasi

diatur dengan keputusan menteri

Diposkan oleh Taufiq Nugroho,SH di 00.10 Label: Hukum

1 komentar:

Anonim mengatakan…

maksih atas bantuanya….

12 April 2011 22.00

Poskan Komentar

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Latar Belakang

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab memiliki peran dan fungsi yang penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Advokat sebagai salah satu pilar penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan salah satu unsur sistem peradilan. Advokat memiliki peran, tugas dan fungsi yang demikian luas dalam memberikan jasa profesional mereka kepada masyarakat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jasa hukum yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Syarat menjadi Advokat

1. Warga Negara Republik Indonesia

2. Bertempat tinggal di Indonesia

3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara

4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun

5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum

6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat

7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat.

8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Dalam rangka menyiapkan advokat yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang hukum maka sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2003 setiap calon advokat wajib mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengamanatkan bahwa salah satu syarat menjadi Advokat adalah dengan mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan lulus ujian advokat.

Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini organisasi advokat bukan lembaga penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka salah satu Organisasi Pendiri PERADI bersama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Organisasi Pendiri tersebut adalah delapan organisasi advokat yang menjadi pendiri PERADI, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Format Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

1. PKPA dilaksanakan dengan masa studi 60 jam;

2. Pada masa akhir studi dilakukan evaluasi untuk menilai apakah peserta didik memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Profesi Advokat;

3. Bagi yang memenuhi syarat akan diberikan sertifikat dengan status berhak mengikuti ujian profesi advokat;

Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

I. Materi Dasar

1. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat

1.1. Sejarah dan bentuk-bentuk organisasi advokat di Indonesia;

1.2. Fungsi advokat dalam bantuan hukum:

a. pelaksana hak konstitusional

b. sebagai jembatan

c. standarisasi fungsi dan peran penegakan hukum yang dijalankan advokat

2. Sistem Peradilan Indonesia 1

2.1. Lingkup Peradilan di Indonesia:

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

c. Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

d. Peradilan Militer

e. Peradilan Khusus

1) Peradilan Niaga

2) Peradilan Anak

3) Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM)

4) Peradilan Pajak

5) Peradilan Perikanan

6) Peradilan Tindak Pisana Korupsi (Tipikor)

2.2. Asas-asas dan kaidah-kadiah hukum

2.3. Metode penemuan hukum

3. Kode Etik Profesi Advokat

3.1. Substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

3.2. Kode Etik Advokat Indonesia:

a. Kepribadian advokat

b. Hubungan advokat dengan klien

c. Hubungan advokat dengan teman sejawat

d. Cara bertindak menganani perkara

e. Ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaannya

3.3. Dewan Kehormatan Advokat:

a. Ketentuan umum

b. Pengaduan dan tatacara pengaduan

c. Prosedur pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah

d. Prosedur Pemeriksaan tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat

e. Cara pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Dewan

Kehormatan Pusat

f. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaraan Kode Etik Advokat Indonesia oleh advokat

g. Cara penyampaian salinan putusan

3.4. Contoh-contoh kasus

II. Materi Hukum Acara (Litigasi)

1. Hukum Acara Pidana

(Catatan: Metode pengajaran bersifat terapan, yaitu dengan bedah kasus tertentu)

1.1. Surat panggilan

1.2. Surat kuasa penyidikan

1.3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersangka

1.4. Surat penangguhan penahanan (dalam hal klien akan ditahan)

(dengan kemungkinan adanya pra-peradilan)

1.5. Acara persidangan di pengadilan negeri:

a. Surat kuasa

b. Panggilan sidang

c. Pembacaan dakwaan

d. Eksepsi

e. Acara pemeriksaan:

1) Formalitas persidangan

2) Tahapan acara pemeriksaan di pengadilan

3) Cara mengajukan keberatan

4) Mencatat pemeriksaan saksi dan saksi ahli

f. Pembacaan tuntutan

g. Pledoi

h. Replik (oleh jaksa)

i. Duplik (oleh terdakwa atau kuasa)

j. Acara pembacaan putusan

k. Pengambilan putusan

l. Menyatakan banding

1.6. Tingkat Banding

Memori banding

Kontra memori banding

1.7. Tingkat Kasasi

Memori kasasi

Kontra memori kasasi

1.8. Peninjauan Kembali:

Akta peninjauan kembali

1.9. Contoh-contoh kasus

2. Hukum Acara Perdata

(Catatan: Metode Pengajaran bersifat terapan, yaitu dengan bedah kasus tertentu)

2.1. Surat kuasa

2.2. Macam-macam gugatan: gugatan perdata biasa, gugatan class action/perwakilan, gugatan legal standing, gugatan citizen law suit.

2.3. Mediasi

2.4. Persidangan (dalam hal perdamaian tidak tercapai) dengan kemungkinan tergugat tidak hadir:

a. Sidang tanpa kehadiran tergugat

b. Pembuatan akta bukti dan acara pembuktian

c. Putusan verstek

d. Upaya verzet

2.5. Persidangan dengan dihadiri para pihak:

a. Jawaban tergugat (termasuk kemungkinan eksepsi)

b. Replik

c. Duplik

d. Pembuktian, termasuk: pembuatan akta bukti, cara mencatat keterangan saksi

e. Kesimpulan

f. Pembacaan putusan

g. Pengambilan putusan

h. Menyatakan banding

2.6. Tingkat Banding (upaya hukum dan prosedur pengajuannya)

a. Memori banding

b. Kontra memori banding

2.7. Tingkat Kasasi

a. Memori kasasi

b. Kontra memori kasasi

2.8. Peninjauan Kembali

Akta peninjauan kembali

2.9. Contoh-contoh kasus

3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

(Catatan: Metode Pengajaran bersifat terapan, yaitu dengan bedah kasus tertentu)

3.1. Surat kuasa

3.2. Gugatan

3.3. Pemeriksaan persiapan dan perbaikan gugatan

3.4. Panggilan sidang

3.5. Acara sidang (tingkat pertama)

(Penundaan surat keputusan yang digugat jika permohonan dikabulkan)

a. Jawaban

b. Replik

c. Duplik

d. Acara pembuktian (termasuk pembuatan akta bukti)

e. Kesimpulan

f. Pembacaan putusan

g. Pengambilan putusan

h. Pernyataan banding

3.6. Tingkat Banding

a. Memori banding

b. Kontra memori banding

3.7. Tingkat Kasasi

a. Memori kasasi

b. Kontra memori kasasi

3.8. Contoh-contoh kasus

4. Hukum Acara Peradilan Agama

4.1. Ruang lingkup pengadilan agama

4.2. Dasar hukum

4.3. Kompetensi pengadilan agama

4.4. Prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama

4.5. Produk-produk pengadilan agama: putusan dan penetapan

4.6. Contoh-contoh kasus

5. Hukum Acara Mahkamah Kontitusi

5.1. Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi

5.2. Pengertian hak uji materiil dan formil

5.3. Perbedaan pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

5.4. Para pihak dan obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi

5.5. Prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi

5.6. Format permohonan

5.7. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi

5.8. Contoh-contoh kasus

6. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial

6.1. Pengertian dan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial

6.2. Hak-hak normatif pekerja:

a. Hak bersifat ekonomis

b. Hak bersifat politis

c. Hak bersifat medis

d. Hak bersifat sosial

6.3. Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial

6.4. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

6.5. Serikat Pekerja

6.6. Cara penyusunan kesepakatan kerja bersama

6.7. Contoh-contoh kasus

7. Hukum Acara Pesaingan Usaha

7.1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat

7.2. Dunia Usaha dan Persaingan Tidak Sehat

7.3. Penentuan dan bentuk larangan (rule of reason dan per se-illegal)

7.4. Prinsip dan substansi larangan persaingan tidak sehat menurut UU Nomor 5 Tahun 1999:

a. Perjanjian yang dilarang

b. Kegiatan yang dilarang

c. Penyalahgunaan posisi dominan

7.5. Penggabungan (merger), konsolidasi, dan pengambilalihan (acqusition)

7.6. Tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7.7. Prosedur penanganan laporan di KPPU

7.8. Mekanisme penyelesaian persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU

7.9. Sifat putusan KPPU dan upaya hukumnya

7.10. Contoh-contoh kasus

8. Hukum Acara Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution (ADR)

(Catatan: Metode Pengajaran bersifat terapan, yaitu dengan bedah kasus tertentu)

8.1. Surat kuasa

8.2. Pendaftaran gugatan

8.3. Penunjukan/pencalonan arbiter

8.4. Pemberitahuan kepada pihak lawan oleh sekretariat Badan Arbtrase Nasional Indonesia (BANI)/Badan Arbitrase ad-hoc

8.5. Jawaban lawan dan penunjukan arbiter

8.6. Penunjukan arbiter ketua oleh para arbiter melalui BANI, sekaligus pemberitahuan biaya arbiter kepada para pihak.

8.7. Acara mediasi:

- jika tercapai perdamaian, dibuat akta perdamaian

- jika perdamaian tidak selesai dilanjutkan acara arbitrase

8.8. Replik

8.9. Duplik

8.10. Pembuktian

8.11. Kesimpulan

8.12. Putusan

8.13. Pendaftaran putusan di pengadilan negeri

8.14. Eksekusi

Catatan:

Terbuka kemungkinan putusan arbitrase digugat melalui pengadilan negeri. Dalam hal demikian terjadi, berlaku prosedur acara perdata umum.

9. Hukum Acara Pengadilan HAM

(Catatan: Metode Pengajaran bersifat terapan, yaitu dengan bedah kasus tertentu)

9.1. Tugas dan wewenang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

9.2. Dasar Hukum Pengadilan HAM

9.3. Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat:

a. Tetap/permanen

b. Ad-hoc

9.4. Proses beracara pada Pengadilan HAM:

9.5. Perlindungan korban

9.6. Tatacara pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002)

9.7. Aspek-aspek pemulihan efektif bagi para korban

9.8. Hak-hak korban

9.9. Contoh-contoh kasus

10 Hukum Acara Pengadilan Niaga

(Catatan: Metode Pengajaran bersifat terapan, yaitu dengan bedah kasus tertentu)

10.1. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga

10.2. Dasar Hukum Pengadilan Niaga

10.3. Mekanisme beracara di Pengadilan Niaga:

a. Perkara kepailitan

b. Perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

10.4. Hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga

10.5. Contoh-contoh kasus

III. Materi Non-Litigasi

1. Perancangan dan Analisa Kontrak

1.1. Pengertian, syarat, dan asas-asas kontrak bisnis

1.2. Bentuk-bentuk kontrak bisnis

1.3. Tahapan pembuatan kontrak

1.4. Anatomi kontrak

1.5. Klausula kontrak yang spesifik

1.6. Penyelesaian permasalahan dalam kontrak

1.7. Contoh-contoh dalam kontrak

2. Pendapat hukum (legal opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (legal due diligence)

2.1. Pengertian pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum

2.2. Ruang lingkup pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum

2.3. Prosedur dan mekanisme pembuatan pendapat hukum

2.4. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan uji kepatutan dari segi hukum (termasuk obyek yang diperiksa )

2.5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pendapat hukum dan pelaksanaan uji kepatutan dari segi hukum

2.6. Format dan contoh dari dokumen pendapat hukum dan dokumen uji kepatutan dari segi hukum

3. Organisasi Perusahaan, termasuk penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisition)

3.1. Ruang lingkup aspek hukum korporasi

3.2. Prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Comanditer (CV), Perusahaan Dagang (PD), koperasi, Yayasan, dan Perkumpulan

3.3. Dokumen-dokumen dasar korporasi

a. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

Akta pendirian

Surat keterangan domisili hukum

Surat pendaftaran pajak

Surat keterangan telah berbadan hukum dari Departemen Hukum dan HAM

Surat izin usaha

Tanda daftar perusahaan

b. Perusahaan Penanaman Modal Asing

Letter of commitments

Memo Kesepakatan (memorandum of understanding)

Joint venture agreement

Akta pendirian

Letter of approval of location of land

Letter of approval for investment

Letter of ratification

Surat keterangan domisili hukum

Surat pendaftaran pajak

Surat izin usaha

Tanda daftar perusahaan

3.4.Prosedur penunjukan penjabat korporasi dan tugas-tugas dan pertanggungjawabannya

3.5. Pengertian penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisition)

3.6. Prosedur dan permasalahan dalam penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisition)

3.7. Contoh-contoh kasus

IV. Materi Pendukung (Keterampilan Hukum)

1. Teknik Wawancara dengan Klien

Pengertian wawancara

1.1. Tujuan wawancara

1.2. Tempat wawancara

1.3. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk wawancara

1.4. Struktur wawancara

a. Pembukaan: menanyakan identitas klien

b. Materi utama wawancara (pokok)

1.5. Tehnik bertanya

1.6. Tehnik mendengar

1.7. Menanggapi pertanyaan dari klien

2. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum

2.1. Hierarki perundang-undangan di Indonesia

2.2. Tehnik dan metode penelusuran dokumen hukum

a. secara manual

b. melalui internet

2.3. Tujuan penelusuran dokumen hukum

2.4. Sumber-sumber hukum

2.5. Rancangan dokumen hukum dalam rangka litigasi (surat kuasa, somasi, gugatan, eksepsi, replik, duplik, dokumentasi bukti-bukti, kesimpulan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)

2.6. Contoh-contoh kasus

3. Argumentasi Hukum (legal reasoning)

3.1. Pengertian dan hakikat argumentasi hukum

3.2. Logika dan argumentasi hukum:

a. kesalahpahaman terhadap peran logika

b. Kesesatan (falacy)

c. Kekhususan logika hukum

3.3. Langkah-langkah masalah hukum:

a. Sruktur argumentasi hukum: lapisan logika, dialektik, prosedur atau hukum acara

b. Langkah-langkah analisa hukum:

1) pengumpulan data

2) klasifikasi dan identifikasi permasalahan

3) penemuan hukum

4) penerapan hukum

3.4. Contoh-contoh kasus

Biaya Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Biaya: Rp 3.000.000,00 Rp 5.000.000,00

Minimum Kehadiran PKPA

Kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA. Peserta yang memenuhi ketentuan kehadiran tersebut berhak mendapatkan sertifikat PKPA yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Daftar Penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Sumatera Utara

DPD IPHI Medan dan Universitas Dharmawangsa

Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan

Telp: 061-6613783, Fax: 061-6615190

Jl. A. Yani VII No. 27 AB Medan 20111

Telp: 061-4516515, Fax: 061-4516515

Biaya: Rp 3.500.000,00

DPC AAI Medan dan Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Jl. DR. T. D. Pardede No. 21 Medan

Telp: 061-4535613, Fax: 061-4535613

Jl. Multatuli komplek pertokoan, Taman Multatuli Indah Blok B No. 41 Medan

Telp: 061-4554625, Fax: 061-4536530

Biaya: Rp 3.500.000,00

DPD IPHI Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Jl. Dr. Sutomo No. 4-A Medan

Telp: 061-4522922, Fax: 061-4571426

Jl. A. Yani VII No. 27 AB Medan 20111

Telp: (061) 4516515, Fax: (061) 4516515

Biaya: Rp 3.000.000,00

Riau

DPC AAI Pekanbaru dan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpuyan, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau

Telp: 0761-72126, Fax: 0761-72126

Biaya: Rp3.500.000,00

Bengkulu

DPD SPI Bengkulu dan Fakultas Hukum Hazairin Bengkulu

Jl. Ahmad Yani Bengkulu

Telp: 0734-342402, Fax: 0734-342402

Biaya: Rp3.500.000,00

Sumatera Selatan

DPC AAI Palembang dan Lembaga Pendidikan Hukum Indonesia Palembang

GRAHA HUKUM INDONESIA

Jl. Demang Lebar Daun No.08-H.30137.

Telp: 0711-444885, Fax: 0711-444885

Biaya Kelas Reguler: Rp.3.000.000,

Biaya Kelas Akhir Pekan: Rp.3.500.000,

Lampung

DPD SPI Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jl. Anggrek No.19, Rawa Laut, Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung 35127.

Telp: 0721-256801, Fax: 0721-256801

Biaya: Rp3.000.000,00

DPC AAI Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Jl. Rasuna Said No. 9-A Bandar Lampung 35214

Telp: 0721-471560, Fax: 0721-471560

Biaya : Rp3.000.000,00

Jakarta

AKHI dan HKHPM dan Lembaga Manajemen, Keuangan dan Akuntansi Pasar Modal

LMKA Pasar Modal, Kampus Badan Diklat Keungan Depkeu

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Jakarta Selatan 12110

Telp: 021-7221901, Fax: 021-7257674

Biaya Pendidikan: Rp 5.000.000,00

Biaya Pendaftaran: Rp 100.000,00

Email : info@lmkapm.comWebsite : IPHI dan Center For Constitution, Human Rights, Economics, Intercultural, and Social Studies (CCHREICSS) Indonesia

Jl. R. P. Soeroso (d/h Gondangdia Lama) No. 40 Menteng, Jakarta Pusat

Telp: 021-3916383, Fax: 021-3916392

Biaya: Rp 5.000.000,00

DPP HAPI dan CS Education Center

Jl. Aipda KS Tubun No. 132b & 134 Jakarta Barat 11410

Telp: 021-5362610, Fax: 021-5483134

Biaya: Rp 4.000.000,00

DPC IKADIN Jakarta Barat dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta

Gedung H Jl. Kyai Tapa Grogol Jakarta Barat

Telp: 021-5663232, Fax: 021-5637014

Biaya: Rp 5.000.000,00

DPP IKADIN dan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23 By Pass Jakarta 13210

Telp: 021-4700906, Fax: 021-4700906

Biaya untuk Umum: Rp 4.500.000,00

Biaya untuk Alumni: Rp 4.000.000,00

DPP HAPI dan Lembaga Pendidikan Hukum dan Manajemen M. Mahendradatta Jakarta

R.S. Fatmawati No. 22 FG, Cipete Selatan Jakarta 12410

Telp: 021-7503995, Fax: 021-7657225

Biaya: Rp 4.000.000,00

DPP IKADIN dan Fakultas Hukum Universitas Borobudur

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta

Telp: 021-8613877, Fax: 021-8613872

Biaya: Rp 4.500.000,00

DPP IKADIN dan Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

Jl. Terusan Arjuna, tol Tomang, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11470

Telp: 021-5674223, Fax: 021-5674248

Website: face=”Times New Roman, serif”>

Biaya Pendidikan: Rp 4.000.000,00

Biaya Pendaftaran: Rp 150.000,00

AKHI dan HKHPM dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Gedung I. J. Kasimo, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman 51 Jakarta 12930

Telp: 021-5703306, Fax: 021-5708970

Biaya: Rp 5.000.000,00

DPC IKADIN Bekasi dan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun Jakarta Timur

Telp: 021-4702564, Fax: 021-4702564

Biaya: Rp 4.000.000,00

DPP IKADIN dan FHP Education of Law

Menara Karya Lt. 28 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X- 5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan

Telp: 021-57895943, Satria: 0856-91346646, Fax: 021-57895888

Website: www.fhpedulaw.com

Biaya: Rp4.000.000,00

Yan Apul & Founners

Jl. H. Agus Salim 57 Jakarta Pusat

Telp: 021-3915938, (021) 31931626, Fax: 021-3915930

Biaya: Rp 4.500.000,00

DPP IKADIN dan Pusat Penunjang Profesi Hukum (P3H)

Jl. A.M. Sangaji No. 29 Jakarta Pusat 10130

Telp: 021-30027010, 021-6332322, Fax: 021-30027015, 021-6332322

Biaya: Rp 4.000.000,00

DPP IKADIN dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Jl. Diponegoro No. 82-86 Jakarta Pusat

Telp: 021-3904464, Fax: 021-3904462

Biaya: Rp 5.000.000,00

DPP AAI dan Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan

Wisma Slipi Lt. 4 Jl. Let Jenderal S. Parman Kav. 12 Jakarta

Telp: 021-5359488, Fax: 021-5326177

Biaya: Rp5.000.000,00

DPC IKADIN Bekasi dan Lembaga Pendidikan Advokat IKADIN Bekasi

Komplek Ruko Sentra Niaga Bekasi

Telp: 021-8849697, Fax: 021-8849697

Biaya: Rp3.500.000,00

DPP IKADIN dan Lembaga Pendidikan Hukum Jakarta Study Center

Jl. Biak No. 1A Roxy Jakarta Pusat

Telp: 021-6330056, Fax: 021-6330058

Biaya: Rp 5.000.000,00

DPW APSI DKI Jakarta dan Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Gedung Fakultas Syariah dan Hukum Lt. 5

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang

Telp: 021-93849337, Fax: 021-72790305

Biaya: Rp 3.500.000,00

DPD SPI DKI Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

Jl. Pemuda Kav. 721 Jakarta Timur 13000

Telp: 021-47868906, Fax: 021-47862909

Biaya: Rp 4.500.000,00

Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Jl. Raya Pasar Minggu No. 1B Km. 17,7 Lt. 3 Jakarta 12740

Telp: 021-7942155, Fax: 021-7942155

Biaya: Rp 4.000.000,00

Jawa Barat

DPP IPHI dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Telp: 0231-481264, Fax: 0231-481264

Biaya Kelas Reguler: Rp 3.500.000,00

Biaya Kelas Eksekutif: Rp 4.000.000,00

DPC AAI Cirebon dan LSHAM Cirebon dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Jl. Perjuangan No. 17 By Pass P.O. BOX 120 Cirebon

Telp: 0231-481945, Fax: 0231-485345

Biaya: Rp.3.000.000,00

Jawa Tengah

DPD IPHI Jawa Tengah dan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Kampus UMK Gondangmanis Bae P.O. BOX 53 Kudus 59301

Telp: 0291-438229, Fax: 0291-431515

Biaya: Rp 3.500.000,00

DPP IKADIN dan Lembaga Pendidikan Advokat Fiducea

Jl. Trisula No. 11 Kauman Surakarta 57112

Telp: 0271-634744, Fax: 0271-634744

Biaya: Rp 3.500.000,00

DPD IPHI Jawa Tengah dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Jl. Pemuda No. 70 Semarang

Telp: 024-3546280, Fax: 024-8446280

Biaya: Rp 3.000.000,00

DPP IKADIN dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo SH No. 1-3 Semarang

Telp: 024-8316870, Fax: 024-8316870

Biaya: Rp 3.000.000,00

DPC AAI dan Program Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Jl. Hayam Wuruk 5 Lt. 2 Semarang

Telp: 024-8310885, Fax: 024-8310885

Website: www.undiplaw.com

Jl. Sumbawa No. 5 Semarang

Telp: 024-8414845, Fax: 024-8414845

Biaya Pendidikan: Rp3.000.000,00

Biaya Pendaftaran: Rp 100.000,00

Jawa Timur

DPC AAI Malang Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. Mayjen Haryono 169 Malang

Telp: 0341-553898, Fax: 0341-566505

Biaya: Rp4.000.000,00

DPC IPHI Malang dan Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan

Jl. S. Supriadi Malang

Telp: 0341-801488, Fax: 0341-801488

Biaya: Rp3.000.000,00

DPC IKADIN Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Sekretariat Magister Hukum Unair Gedung B

Jl. Darmawangsa Dalam Surabaya

Telp: 031-5023151 Ext. 140, 031-5022787

email: mh.fhunair@yahoo.com

Contact Person:

Sapta Aprilianto, S.H., M.H. (081332020228 / 031-70443004)

Faizal Kurniawan (031-70898827)

Biaya Pendidikan: Rp 4.000.000,00

Biaya Pendaftaran: Rp 200.000,00

Pembayaran tunai atau transfer ke rekening: 0148252315 BNI Cab. Unair

a.n. Didik Endro Purwoleksono

DPP HAPI dan Pendidikan dan Manajemen Mahendradatta

Jl. Karimata No. 6 Rt. 14 Rw. 03 Kelurahan Gubeng Kec. Gubeng Surabaya

Telp: 031-75163024, Fax: 021-7657225

Biaya: Rp 3.500.000,00

Fakultas Hukum Universitas Merdeka

Jl. Raya Dieng No. 62 Malang

Telp: 0341-580161, Fax: 0341-564994

Biaya: Rp 3.500.000,00

DPC AAI Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Telp: 031-5926014, Fax: 031-5926014

Jl. Walikota Mustajab No. 33 Surabaya

Telp: 031-5321270, Fax: 031-5463947

Biaya: Rp 4.000.000,00

DPC AAI Sidoarjo dan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya

Telp: 031-2981121, 2981125, 2981122

Fax: 031-2981121

Biaya Pendidikan: Rp 4.000.000,00

Biaya Pendaftaran: Rp 500.000,00

Yogyakarta

DPP IKADIN dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta

Telp: 0274-379178, Fax: 0274-520662

Biaya: Rp 3.500.000,00

Kalimantan Selatan

Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin

Telp: 0511-3305648, Fax: 0511-3305648

Biaya: Rp 4.000.000,00

Sulawesi Utara

DPD IPHI Sulawesi Utara dan fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

Jl. Diponegoro No. 84 Mahakeret Barat Kota Manado

Telp: 0431-3332925

Biaya: Rp3.000.000,00

Maluku

DPD HAPI Propinsi Maluku dan CS Education Center Cabang Kota Ambon

Jl. Yan Paays No. 6 Kota Ambon

Telp: 0911-342754, Fax: 0911-342754

Jl. Aipda K. S. Tubun No. 132b / 134 Jakarta 11410

Telp: 021-5362610, Fax: 021-5483134

Biaya: Rp3.000.000,00

PKPA PERADI & DPC IKADIN SURABAYA & FAKULTAS HUKUM UNAIR

Dengan pertimbangan bahwa saat ini organisasi advokat bukan lembaga penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, maka IKADIN sebagai salah satu pendiri PERADI dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagai lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan hukum bekerjasamadengan PERADI akan menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Persyaratan Mengikuti PKPA

1. Menyerahkan pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;

2. Sarjana Hukum atau sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dari perguruan tinggi yang terakreditasi (PTIK, Syariah, STIH, dll);

3. Menyerahkan fotokopi ijazah Sarjana Hukum yang dilegalisir oleh instansi pendidikan yang bersangkutan (3 lembar);

4. Menyerahkan transkrip akademik yang dilegalisir oleh instansi pendidikan yang bersangkutan (3 lembar).

Biaya PKPA

Biaya Pendidikan / PKPA: RP 4.000.000,00

Biaya Pendaftaran: Rp 200.000,00

Pembayaran tunai atau

transfer ke Rekening: 0148252315

BNI Cab. Unair a.n. Didik Endro Purwoleksono

Waktu Pendaftaran

Angkatan II Tahun 2008: 9 Juni 25 Juli 2008

Hari Senin Jumat, Pukul 09.00 15.00

Tempat Pendaftaran

Sekretariat Magister Hukum Unair Gedung B

Jl. Darmawangsa Dalam Surabaya

Telp: 031-5023151 Ext. 140, 031-5022787

email: mh.fhunair@yahoo.com

Contact Person:

Sapta Aprilianto, S.H., M.H. (081332020228 / 031-70443004)

Faizal Kurniawan (031-70898827)

Lokasi, Waktu & Fasilitas Penyelenggaraan PKPA

* Lokasi pendidikan diselenggarakan di Kampus Fakultas Hukum Unair Gedung B Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya.

* Proses belajar mengajar PKPA Angkatan II Tahun 2008 dilakukan tanggal 28 Juli 2008 16 Agustus 2008 setiap Senin s/d Jumat jam 16.30 s/d 21.30 WIB

* Bagi para peserta PKPA disediakan fasilitas laboratorium yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

* Dalam hal diperlukan dapat digunakan fasilitas video conference.

Materi dan Pengajar / Instruktur

Materi Dasar

1. Peran dan Fungsi Organisasi Advokat => Ketua DPN PERADI

2. Sistem Peradilan Indonesia => Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.

3. Kode Etik Profesi Advokat => Ernanto Soedarno, S.H., Suhar Adi Konstanto, S.H., M.H., Djoko Sumarsono, S.H., CN.

Materi Hukum Acara (Litigasi)

4. Hukum Acara Pidana => Dr. Sudirman Sinabukke, S.H., C.N., M.Hum. dan Dr. Nur Basuki M., S.H., M.Hum.

5. Hukum Acara Perdata => Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. dan Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum.

6. Hukum Acara PTUN => Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

7. Hukum Acara Peradilan Agama => Hakim Pengadilan Tinggi Agama

8. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi => Hakim Mahkamah Konstitusi

9. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial => Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

10. Hukum Acara Persaingan Usaha => Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.

11. Hukum Acara Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution (ADR) => Ismed Baswedan, S.H.

12. Hukum Acara Pengadilan HAM => R. Herlambang P.W., S.H., M.A.

13. Hukum Acara Pengadilan Niaga => Sekjen DPN PERADI

Materi Non Litigasi

14. Perancangan Analisa Kontrak => Prof. Dr. H.M. Isnaeni, S.H., M.S. dan Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

15. Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (Legal Audit) => Soemarjono, S.H.

16. Organisasi Perusahaan (termasuk Merger dan Akuisisi) => Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H.

Materi Pendukung

17. Teknik Wawancara dengan Klien => DPN PERADI

18. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum => DPN PERADI

19. Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) => Prof. Dr Philipus M. Hadjon, S.H.

20. Manajemen Kantor Advokat => Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.

Catatan: nama-nama pengajar / instruktur tersebut bisa berubah.

PKPA PERADI & DPC ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI) SIDOARJO & FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) bekerjasama dengan DPC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Sidoarjo . dan Fakultas Hukum Universitas Surabaya menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan II.

Materi

Materi Dasar

1.Fungsi dan Peran Organisasi Advokat.

2.Sistem Peradilan Indonesia.

3.Kode Etik Profesi Advokat.

Materi Hukum Acara (Litigasi)

1. Hukum Acara Pidana.

2. Hukum Acara Perdata.

3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Hukum Acara Peradilan Agama.

5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

6. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial.

7. Hukum Acara Persaingan Usaha.

8. Hukum Acara Arbitrase dan ADR.

9. Hukum Acara Pengadilan HAM.

10. Hukum Acara Pengadilan Niaga.

Materi Non Litigasi

1. Perancangan dan analisa kontrak.

2. Pendapat hukum (legal opinion) dan uji kepatutan dari segi hukum (legal due diligence)

3. Organisasi perusahaan, termasuk penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisition).

Materi Pendukung

1. Teknik wawancara dengan klien.

2. Penelusuran hukum dan dokumentasi hukum.

3. Argumentasi hukum (legal reasoning).

Tenaga Pengajar

1. Denny Kailimang, S.H., M.H.

2. Dr. Haryono, S.H., MCL

3. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.

4. Dr. Harry Purwadi, S.H., M.H.

5. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

6. Dr. Ir. Bagio Atmojo, S.H., Sp. N., M.Hum.

7. Swandy Halim, S.H., M.Si.

8. Hazanudin Nasution, S.H.

9. Agus Pramudijono, S.H., M.Hum.

10. RR Onny Anny Anggriany, S.H.

11. A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M.

12. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

13. Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

14. Suhariwanto, S.H., M.Hum.

15. Drs. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.

16. H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

17. Suhartati, S.H., M.Hum.

18. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

19. Yohanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.

20. Sriwati, S.H., M.Hum.

21. Hj. Hartini Mochtar Kasran, S.H., FCBArb.

22. Sarijanto, S.H.

23. R. H. Hardjo Sumitro, S.H.

Biaya Pendaftaran dan Pendidikan

- Biaya pendidikan : Rp 4.000.000,-

- Biaya pendaftaran : Rp 500.000,-

Batas akhir pelunasan biaya pendidikan: 13 Agustus 2008

Biaya tersebut diatas sudah termasuk course kit, makan malam dan coffee break.

Persyaratan Peserta

1.Pas photo berwarna 3 x 4 cm (3 lembar).

2.Fotocopy ijazah S1 yang telah dilegalisir (2 lembar).

Tempat Pendidikan

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya

Waktu Pendidikan

Tanggal 19 Agustus 2008 s.d. 4 September 2008

Senin s.d. Jumat : 17.00 22.15 WIB

Sabtu : 09.00 14.15 WIB

Waktu Pendaftaran

Tanggal : 9 Juni 2008 s.d. 13 Agustus 2008

atau lebih awal apabila tempat sudah penuh.

Senin s.d. Jumat : 09.00 s.d. 14.00 WIB

Sabtu : 09.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat Pendaftaran

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya

Telepon : (031) 2981121, 2981125, 2981122

Fax : (031) 2981121

Contact person:

- Tatik (031-2981121)

- Sadiyah (031-2981125)

- Sujayen (081.2302.3056)

- Tjahjadi (081.332.089.307)

- Agus Mulyo (081.330.600.808)

- Alief Bakhtiar (081.9380.00789)

PKPA PERADI & DPC ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI) SURABAYA & FAKULTAS HUKUM UNTAG SURABAYA

Persyaratan

Untuk mengikuti program ini, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Ijasah S-1 yang dilegalisir (2 lembar);

2. Fotocopy Transkrip Nilai yg dilegalisir (2 lembar);

3. Pasphoto berwarna terbaru, 4 X 6 : 5 lembar;

4. Pasphoto berwarna 3 X 4 : 2 lembar;

5. Mengisi Formulir Pendaftaran;

6. Mengisi Surat Pernyataan;

7. Fotocopy KTP, 2 (dua) lembar.

Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan tiap peserta sebesa Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), termasuk Hand Out/ Modul dan makan/ Coffee Break, yang dapat dibayar secara bertahap (tiga tahap):

1. Tahap 1 : Rp.1.500.000,- (Pada saat pendaftaran)

2. Tahap 2 : Rp.1.250.000,- (Paling lambat 31 Mei 2008)

3. Tahap 3 : Rp.1.250.000,- (Paling lambat 22 Juni 2008)

Tempat Pelaksanaan

Program Pendidikan Khusus ini dilaksanakan di Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl.Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60119, Telp./Fax. (031) 592 6014.

Waktu Pelaksanaan

Lama Pendidikan Khusus ini adalah 2 bulan, dan dilaksanakan pada setiap hari Hari Sabtu (pk. 12.30 s/d 17.30) dan Minggu (pk. 09.00 s/d 16.30 Wib.)

Kurikulum

Setiap peserta pendidikan diwajibkan untuk mengikuti seluruh materi yang berjumlah 29 sesi (1 sesi setara dengan 120 menit), dengan rincian sebagai berikut :

Materi Dasar

1. Sistem Peradilan Indonesia (1 sesi)

2. Kode Etik Profesi Advokat (3 sesi)

3. Fungsi & Peran Organisasi Advokat (1 sesi)

Jumlah: 5 sesi

Materi Hukum Acara

1. Hukum Acara Perdata (3 sesi)

2. Hukum Acara Pidana (3 sesi)

3. Hukum Acara PTUN (1 sesi)

4. Hukum Acara Peradilan Agama (1 sesi)

5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1 sesi)

6. Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI (1 sesi)

7. Hukum Acara Persaingan Usaha (1 sesi)

8. Hukum Acara Arbitrase & ADR (1 sesi )

9. Hukum Acara Pengadilan HAM (1 sesi )

10. Hukum Acara Pengadilan Niaga (1 sesi )

Jumlah: 14 sesi

Materi Non Litigasi

1. Perancangan & Analisis Kontrak (2 sesi)

2. Legal Opinion & Legal Due deligence (2 sesi)

3. Organisasi Perusahaan (Merger & Akuisisi) (2 sesi)

Jumlah: 6 sesi

Materi Pendukung

1. Teknik Wawancara dengan Klien (1 sesi)

2. Penelusuran & Dokumentasi Hukum (1 sesi)

3. Argumentasi Hukum (1 sesi)

Jumlah: 3 sesi

Metode Pendidikan

Materi disampaikan sesuai dengan kisi-kisi materi dengan cara :

1. Kuliah Klasikal

2. Diskusi

3. Tugas/evaluasi

Dosen atau Instruktur

Tenaga pengajar dalam program ini berasal dari berbagai kalangan, baik praktisi maupun akademisi yang memiliki kompetensi terhadap materi yang akan disampaikan, antara lain oleh:

Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum. (Akademisi)

Deny Kailimang, S.H.., M.H. (DPN P PERADI)

Hari Pontoh, S.H., LL.M. (DPN PERADI)

Dr. Harijono, S.H.,Mcl. (Mahkamah Konstitusi)

Drs.Ec.R.Basuki P., SH., MM., MBA., MH. (Ketua AAI )

Agus Pramudijono, S.H.,Hum., MBA.(Wk. Ketua AAI)

Ismed Baswedan, S.H. (Arbiter)

Drs.H. Anshoruddin, S.H., M.A. (Hakim PTA Jawa Timur)

J. Subekti, S.H., M.M. (Akademisi)

Hardi Purwanto, S.H., M.H. (Hakim PHI Surabaya)

Eppy Kai Besi, S.H., M.Hum. (Akademisi)

Djunaedi, S.H. (KPPU)

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H. (Advokat)

Dipo W. Hariyono, S.H., M.Hum. (Akademisi)

H. Irit Suseno, S.H., M.H. (Advokat)

M. Jufri Achmad, S.H.,M.M. (Akademisi)

Saifullah, S.H. (Hakim PTUN Surabaya)

Dr. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.Hum. (Advokat)

Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.Hum. (Akademisi)

Dr. H.A. Eddy Pranjoto, W.S. S.H., MPA.

Soebagio Wirosoemarto, S.H., M.Hum. (Hakim PT)

Soewandi Halim (PERADI)

Abdul Salam, S.H., MHum. (Advokat)

Tempat Pendaftaran

Setiap hari kerja jam 09.00-14.00 di Sekretariat Fakultas Hukum Untag Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60119

Telp./Fax. (031) 592 6014

Contact Person : Agung 081331143165, Wiwiek 08175282747

Ujian Profesi Advokat (UPA)

Ujian Profesi Advokat (UPA) merupakan suatu langkah wajib dan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam proses untuk dapat diangkat menjadi Advokat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Calon peserta ujian Profesi Advokat adalah para sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan memiliki Sertifikat PKPA yang dikeluarkan oleh PERADI (Vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Ujian Profesi Advokat ini diselenggarakan oleh Panitia Ujian Profesi Advokat yang ditetapkan oleh PERADI. Kelulusan dari ujian ini dan dipenuhinya kriteria-kriteria lainnya akan digunakan sebagai dasar bagi calon Advokat untuk dapat diangkat sebagai Advokat di Indonesia.

Biaya Ujian Profesi Advokat: Rp 700.000,00

Biaya Mengulang Ujian: Rp 500.000,00

Perkiraan Persentase Materi Ujian Profesi Advokat

Soal Pilihan Ganda

1. Peran dan Fungsi Organisasi Advokat : 10 soal

2. Kode Etik Advokat Indonesia : 20 Soal

3. Hukum Acara Perdata : 30 soal

4. Hukum Acara Pidana : 30 Soal

5. Hukum Acara Peradilan Agama : 10 Soal

6. Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial : 10 Soal

7. Hukum Acara Tata Usaha Negara : 10 Soal

Total Soal: 120 soal, Waktu: 120 menit

Soal Essay

Hukum Acara Perdata atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (pilih salah satu).

Waktu: 90 menit

Kasus Posisi

Pada tanggal 1 Januari 2002, PT ABC berkedudukan di Jakarta membuat Perjanjian Kredit dengan PT Bank XYZ (Bank) yang berkedudukan di Jakarta. Dalam Perjanjian Kredit tersebut diperjanjikan bahwa Bank akan memberikan pinjaman kepada PT ABC sebesar 10 miliar rupiah dengan jangka waktu pengembalian selama 5 tahun.

Adapun untuk kepentingan Perjanjian Kredit tersebut PT ABC memberikan jaminan berupa sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Jakarta yang terdaftar atas nama Andi, Direktur PT ABC yang bertempat tinggal di Jakarta, juga diberikan jaminan lain berupa saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT ABC serta jaminan pribadi dari para pemegang saham PT ABC.

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2002, Bank telah menyerahkan pinjaman sebesar 10 miliar rupiah tersebut kepada PT ABC dan terhitung sejak 1 bulan berikutnya PT ABC berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara angsuran kepada Bank sebesar 250 juta rupiah per bulan.

Bahwa ternyata setelah berjalan 2,5 tahun, PT ABC mulai tidak lancar melakukan pembayaran atas fasilitas tersebut dan bahkan pada tahun ke-3 yaitu pada bulan Februari 2005, PT ABC sama sekali tidak melakukan pembayaran padahal PT ABC masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Bank sebesar 6 miliar rupiah.

Berkenaan dengan tindakan PT ABC tersebut, maka Pihak Bank telah beberapa kali mengirimkan surat untuk mengingatkan dan meminta PT ABC segera melakukan pembayaran. Namun kenyataannya PT ABC tidak juga melakukan kewajibannya tersebut. Oleh karena itu Bank berkeinginan untuk melakukan upaya hukum.

Pilih 1 dari 3 soal dibawah ini

Soal No. 1

Sehubungan dengan tindakan PT ABC yang tidak lagi melakukan kewajiban pembayarannya kepada Bank, maka Bank hendak mengajukan gugatan perdata terhadap PT ABC dan untuk itu Bank menunjuk saudara sebagai kuasa hukum.

Berkaitan dengan hal di atas, maka saudara diminta untuk membuat:

a. SURAT KUASA dari Bank kepada Saudara untuk mengajukan gugatan perdata.

b. Gugatan perdata terhadap PT ABC.

Beberapa fakta yang perlu saudara perhatikan adalah

* Bahwa kerugian yang dialami Bank akibat tindakan PT ABC yang tidak memenuhi pembayaran adalah sebesar 6.000.000.000, yang meliputi hutang pokok sebesar 5 miliar rupiah dan bunga sebesar 1 milyar rupiah.

* Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban PT ABC dan supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia, maka Bank ingin melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat.

Soal No. 2

Jika dalam Perjanjian Kredit tertanggal 1 Januari 2002 tersebut terdapat KLAUSUL ARBITRASE yang mensyaratkan bahwa semua sengketa yang timbul akibat Perjanjian Kredit akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Bank berkeinginan untuk menyelesaikan sengketanya ke BANI. Untuk hal tersebut saudara sebagai kuasa hukum dari Bank diminta untuk membuat:

a. SURAT KUASA dari Bank kepada saudara untuk mengajukan PERMOHONAN ARBITRASE.

b. Permohonan Arbitrase yang ditujukan kepada BANI.

Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat

Satu di antara persyaratan yang harus dilalui untuk menjadi advokat adalah mengikuti magang selama 2 (dua) tahun terus-menerus di kantor advokat.

Persyaratan Kantor Advokat yang Menerima Magang Calon Advokat

Kantor Advokat yang dapat menerima magang adalah Kantor Advokat yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

a. Didirikan oleh seorang atau lebih Advokat yang telah terdaftar dalam Buku Daftar Anggota PERADI;

b. Tersedianya Advokat yang dapat menjadi Advokat pendamping (Advokat Pendamping) untuk para Calon Advokat yang menjalankan magang;

c. Bersedia menerbitkan surat keterangan magang (Surat Keterangan Magang Contoh terlampir sebagai Lampiran 1) yang isinya menjelaskan bahwa Calon Advokat telah menjalani magang di Kantor Advokat dan menerangkan jangka waktu magang Calon Advokat;

d. Bersedia memberikan bukti-bukti bahwa Calon Advokat telah menjalani magang di Kantor Advokat;

e. Bersedia membuat laporan berkala tentang pelaksanaan magang untuk disampaikan ke PERADI setiap 6 (enam) bulan dan/atau pada saat Calon Advokat berhenti melakukan magang di Kantor Advokat yang bersangkutan.

Persyaratan Advokat Pendamping dalam Magang Calon Advokat

Advokat yang dapat menjadi Advokat Pendamping harus memenuhi ketentuan berikut:

a. Terdaftar dalam Buku Daftar Anggota;

b. Telah menjadi Advokat selama sedikitnya 7 (tujuh) tahun ketika akan mulai menjadi Advokat Pendamping;

c. Tidak sedang cuti sebagai Advokat;

d. Tidak sedang menjalani sanksi pemberhentian sementara oleh Dewan Kehormatan PERADI;

e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana.

Persyaratan Magang untuk Calon Advokat

Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia;

b. Bertempat tinggal di Indonesia;

c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat);

e. Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Advokat.

Ruang Lingkup Magang Calon Advokat

* Selama masa magang (2 tahun), Calon Advokat harus membuat sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang perkara perdata.

* Laporan-laporan Sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud. Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.

* Selain ruang lingkup persidangan perkara pidana dan perkara perdata tersebut, Kantor Advokat dapat juga memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:

a. Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di bidang litigasi maupun non-litigasi;

b. Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat;

c. Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi e-mail, perjanjian-perjanjian, dan dokumen hukum lainnya;

d. Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau

e. Menganalisa perjanjian atau kontrak.

* Calon Advokat tidak dibenarkan memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum.

* Pemberian magang oleh Kantor Advokat kepada Calon Advokat tidak berarti bahwa Calon Advokat harus menjadi karyawan pada Kantor Advokat tempat ia melakukan magang.

Tugas Advokat Pendamping

Advokat Pendamping bertugas:

a. Memberikan bimbingan dan pembelajaran dalam berpraktik hukum;

b. Melakukan pengawasan terhadap kerja dan perilaku Calon Advokat yang menjalankan magang agar Calon Advokat tersebut dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika yang baik dalam menjalankan profesinya;

c. Mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan Calon Advokat selama menjalani magang, dan melaporkannya kepada PERADI secara berkala;

d. Memastikan bahwa setiap Laporan Sidang adalah benar dan turut menandatangani Laporan Sidang tersebut untuk nantinya disampaikan ke PERADI bersama dengan Laporan Berkala;

e. Melaporkan ke PERADI tentang adanya Calon Advokat yang sedang melakukan magang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Calon Advokat melakukan magang;

f. Dalam hal Advokat Pendamping bukan merupakan Advokat yang sekaligus berwenang mewakili Kantor Advokat untuk menerbitkan Surat Keterangan Magang, maka Surat Keterangan Magang wajib juga ditandatangani oleh Advokat Pendamping.

Surat Keterangan Magang

* Kantor Advokat akan menerbitkan Surat Keterangan Magang bagi Calon Advokat yang telah selesai menjalankan masa magang di Kantor Advokat tersebut sesuai dengan lamanya waktu Calon Advokat melakukan magang.

* Surat Keterangan Magang ini dapat dijadikan bukti bahwa Calon Advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

* PERADI berwenang penuh untuk memverifikasi kebenaran Surat Keterangan Magang maupun Laporan Berkala dan Laporan Sidang yang diajukan.

* Jika ternyata isi Surat Keterangan Magang dan atau Laporan Berkala dan/atau Laporan Sidang ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, misalnya Calon Advokat ternyata tidak pernah melakukan magang atau melakukan magang kurang dari jangka waktu yang disebutkan dalam Surat Keterangan Magang, baik Advokat Pendamping yang menerbitkan Surat Keterangan Magang dimaksud maupun Calon Advokat yang menggunakannya akan dikenai sanksi berupa diberhentikan dari profesi advokat secara tetap. Apabila Calon Advokat dimaksud belum diangkat sebagai Advokat, yang bersangkutan tidak akan pernah dapat diangkat sebagai Advokat.

Link

Posted by welin at 9:19 AM No comments:

Post a Comment

Newer Post Older Post Home

0000000000000000000000000

KISI-KISI SOAL UJIAN PROFESI ADVOKAT

KISI-KISISOAL UJIAN PROFESI ADVOKAT

Disusun : AGUS P. PASARIBU, SH.

Hukum Acara Perdata

1. Kaukus adalah pertemuan antara pihak mediator dengan salah satu pihak yang berperkara(diatur dalam SEMA NO. 2 Tahun 2003).2. Surat Kuasa Khusus dan surat kuasa yang dibuat diluar negeri, harus memenuhi persyaratan, sbb :- Berbentuk tertulis (dapat berbentuk otentik atau dibawah tangan) ;- Menyebutkan kompetensi relatif ;- Menyebutkan identitas para pihak yang berperkara ;- Menyebutkan objek dan jenis sengketa yang diperkarakan- Legalisasi dari KBRI atau Konsulat Jenderal setempat.3. Pengajuan gugatan diajukan berdasarkan alternatif sebagai berikut :- Di Pengadilan Negeri tempat dimana tergugat berdomisili (actor rei forum sequitur) ;- Jika Tegugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeridimana salah satu Tergugat berdomisli ;- Jika kediaman atau tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan diPengadilan Negeri dimana Penggugat berdomisili, atau apabila yang digugata adalah barang tidak bergerak (tetap) maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri dimana barangitu berada ;- Jika Tergugat tidak dikenal atau tempat tinggal juga tidak diketahui, maka gugatandiajukan di Pengadilan Negeri tempat salah satu Penggugat berdomisili;- Jika dalam suatu perjanjian telah ditentukan tempat kedudukan berdomisili, makagugatan diajukan di tempat yang dipilih tersebut ;4. Voeging adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam suatu perkara yang sedang berjalandengan menggabungkan diri kepada salah satu pihak, baik tergugat atau penggugat5. Vrijwaring adalah ditariknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berjalanuntuk melindungi kepentinganya. Milsanya A menggugat B karena barang yang dibelidari B mengandung cacat tersembunyi, maka untuk melindungi kepentingannya Bmenarik C untuk masuk ke dalam perkara dengan alasan bahwa barang itu dibeli dari Cdan B tidak mengetahui adanya cacat tersebut.6. Derden verzet adalah masuknya pihak ketiga untuk membela kepentingan (haknya)sendiri ke dalam suatu perkara yang sedang berjalan

7. Gugatan rekonpensi diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama.8. Syarat-syarat putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoeraad) diatur dalam SEMA No. 3Tahun 2003, antara lain :a. surat bukti yang diajukan untuk membuktikan gugatan berupa akta otentik atau aktadibawah tangan yang isi dan tanda tanganya diakui oleh pihak tergugat b. ada keputusan yang berkekuatan hukum tetapc. ada gugatan provisi yang dikabulkand. objek gugatan adalah barang penggugat yang dikuasai tergugat9. Surat Kuasa Khusus adalah kuasa yang bertujuan hanya mengenai satu kepentingantertentu atau lebih (pasal 1795 KUHPerdata)10. Surat kuasa khusus harus memuat :- Berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan- Menyebutkan kompetensi relatif – Menyebutkan identitas para pihak – Menyebutkan objek dan jenis sengketa yang diperkarakan11. Permohonan banding maupun kasasi diajukan paling lama dalam tenggang waktusetelah 14 hari putusan di terima para pihak yang berperkara12. Conservatoir beslag : sita jaminan terhadap barang milik pihak tergugat13. Revindikatoir beslag : sita jaminan terhadap barang penggugat yang dikuasai olehtergugat atau pihak ketiga lainnya.14. Executorial beslag adalah sita eksekusi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila sebelumnya telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).15. Pan beslag adalah sita gadai yang diletakkan terhadap uang sewa dari benda-bendatak bergerak. Cnth : dalam sengketa hak sewa.16. Maritaal beslag : sita terhadap harta bersama suami-istri17. Alasan permohonan sita jaminan adalah :- Ada persangkaan yang beralasan bahwa orang yang berhutang selama proses pemeriksaan perkara berupaya menggelapkan barang tetap maupun tidak tetap denganmaksud menjauhkan barang tersebut dari penagih hutang.18. Alat-alat bukti dalam perkara perdata :- Tulisan ;- Saksi-saksi ;- Persangkaan ;

- Pengakuan ;- Sumpah.19. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabatumum yang berwenang untuk itu.20. Tergugat yang dihukum dengna putusan diluar hadir (verstek) apabila tidak menerima putusan tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum verzet.21. Pencabutan perkara perdata (gugatan) dapat dilakukan secara sepihak sepanjangTergugat belum menyampaikan jawaban.22. Perbedaan antara gugatan permohonan dengan gugatan voluntair adalah bahwagugatan permohonan mengikat secara sepihak kepada pihak yang mengajukan yang produknya dalam bentuk penetapan, sedangkan gugatan voluntir mengandung sengketaantara dua pihak atau lebih yang produknya dalam bentuk putusan.23. Apabila Penggugat telah dipanggil secara patut (dua kali berturut-turut) namunPenggugat tidak juga hadir dalam persidangan maka perkara akan diputus dengan putusan gugur, sebaliknya apabila Tergugat yang tidak hadir maka perkara akan diputussecara verstek.24. Eksepsi dibagi dua, yakni :- Eksepsi Kompetensi Absolut, adalah eksepsi yang menyangkut kewenangan badan peradilan, yang dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan berjalan, baik banding maupun kasasi.- Eksepsi Kompetensi relatif harus diajukan pada jawaban pertama. Eksepsi ini terdiridari :a. Eksepsi Error in persona, eksepsi ini dapat dalam bentuk subyek/pihak-pihak yangdigugat dan atau yang menggugat keliru/tidak berwenang. b. Eksepsi plurium litis consortium, kesepsi ini adalah apabila pihak yang ditarik sebagaitergugat tidak lengkap.c. Eksepsi Neb is in Idem (Res Judicata)d. Eksepsi Obscuur libe (gugatan penggugat kabut/tidak jelas baik posita dan atau petitumnya).25. Pengertian Unus testis nullus testis adalah larangan terhadap pengajuan saksi satuorang saja. Sedangkan pengertian Testimonium de Auditu adalah kesaksian yangdiperoleh berdasarkan hasil pendengaran dari orang lain.26. Dalam hal bukti akta asli tidak ada lagi (hilang) maka salinan lain yang dapatdijadikan bukti dengan kekuatan pembuktian yang sama, berturut-turut, yaitu :- Grosse atau salinan yang pertama dikeluarkan ;- Salinan yang dibuat dengan tidak ada bantuan hakim atau tidak dihadiri kedua belah pihak ;

Upload

Browse

of 16

Kisi-kisi Soal Ujian Profesi Advokat

Ratings: (0)|Views: 2,977|Likes: 8

Published by borneo2013

untuk mendapatkan softfile dokumen ini hubungi email : satryawangsa@ymail.com

See More

 

- Pengakuan ;- Sumpah.19. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabatumum yang berwenang untuk itu.20. Tergugat yang dihukum dengna putusan diluar hadir (verstek) apabila tidak menerima putusan tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum verzet.21. Pencabutan perkara perdata (gugatan) dapat dilakukan secara sepihak sepanjangTergugat belum menyampaikan jawaban.22. Perbedaan antara gugatan permohonan dengan gugatan voluntair adalah bahwagugatan permohonan mengikat secara sepihak kepada pihak yang mengajukan yang produknya dalam bentuk penetapan, sedangkan gugatan voluntir mengandung sengketaantara dua pihak atau lebih yang produknya dalam bentuk putusan.23. Apabila Penggugat telah dipanggil secara patut (dua kali berturut-turut) namunPenggugat tidak juga hadir dalam persidangan maka perkara akan diputus dengan putusan gugur, sebaliknya apabila Tergugat yang tidak hadir maka perkara akan diputussecara verstek.24. Eksepsi dibagi dua, yakni :- Eksepsi Kompetensi Absolut, adalah eksepsi yang menyangkut kewenangan badan peradilan, yang dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan berjalan, baik banding maupun kasasi.- Eksepsi Kompetensi relatif harus diajukan pada jawaban pertama. Eksepsi ini terdiridari :a. Eksepsi Error in persona, eksepsi ini dapat dalam bentuk subyek/pihak-pihak yangdigugat dan atau yang menggugat keliru/tidak berwenang. b. Eksepsi plurium litis consortium, kesepsi ini adalah apabila pihak yang ditarik sebagaitergugat tidak lengkap.c. Eksepsi Neb is in Idem (Res Judicata)d. Eksepsi Obscuur libe (gugatan penggugat kabut/tidak jelas baik posita dan atau petitumnya).25. Pengertian Unus testis nullus testis adalah larangan terhadap pengajuan saksi satuorang saja. Sedangkan pengertian Testimonium de Auditu adalah kesaksian yangdiperoleh berdasarkan hasil pendengaran dari orang lain.26. Dalam hal bukti akta asli tidak ada lagi (hilang) maka salinan lain yang dapatdijadikan bukti dengan kekuatan pembuktian yang sama, berturut-turut, yaitu :- Grosse atau salinan yang pertama dikeluarkan ;- Salinan yang dibuat dengan tidak ada bantuan hakim atau tidak dihadiri kedua belah pihak ;

 

27. Yang tidak dapat di dengar sebagai saksi, antara lain :- Keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak yang berperkara ;- Istri atau suami salahs atu pihak meskipun sudah bercerai ;- Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan pasti bahwa mereka sudah berumur 15tahun ;- Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.28. Yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, adalah :a. Saudara dan ipar salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan ; b. Keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara laki-laki/perempuan dari suami/istrisalah satu pihak yang berperkara ;c. Orang yang karena kedudukannya dan pekerjaannya atau jabatannya yang sah,diwajibkan merahasiakan sesuatu karena jabatan/pekerjaannya tersebut.29. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding.30. Keputusan hakim yang dijatuhkan tanpa kehadiran, tidak boleh dijalankan sebelumempat belas hari sesudah pemberitahuan disampaikan.31. Dalam tiap-tiap perkara tergugat berhak mengajukan tuntutan balik (rekonpensi),kecuali :- Bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itumengenai dirinya sendiri ;- Bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriks tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu ;- Dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.32. Dalam hal pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan, maka hakimmenegur pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan paling lama delapan hari sejak dilakukan peneguran tersebut.33. Alasan kasasi, antara lain :- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.- Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.- Lalai memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.34. Alasan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata, antara lain :a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diketahuisetelah perkaranya diputus. b. adanya bukti baru (novum).c. apabila dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari padayang dituntut.d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkansebab-sebabnya.e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yangsama oleh pengadilan diberikan putusna yang bertentangan satu dengan yang lain.

 

f. Apabila suatu putusan hakim terdapat kehilafan dan kekeliruan yang nyata.35. Tenggang waktu untuk Peninjauan Kembali adalah 180 hari, untuk :- Sejak diketahui adanya kebohongan.- Sejak ditemukan bukti baru.- Alasan PK sebagaimana Poin c, d,dan f sejak putusan berkekuatan hukum tetap- Alasan poin e, sejak putusan yang terakhir itu telah berkekuatan hukum tetap dan telahdiberitahukan.36. Syarat pemanggilan sidang yang sah harus dilakukan dengan urutan pemanggilansebagai berikut :- Pemanggilan disampaikan ke tempat tinggal Tergugat ;- Apabila tergugat tidak diketahui, maka pemanggilan disampaikan kepada kepala desatempat tergugat terakhir berdomisili ;- Apabila kedua hal tersebut diatas juga tidak diketahui, maka pemanggilan dilakukanmelalui pengumuman di pengadilan negeri setempat ;- Terhadap tergugat yang berada di luar negeri, maka pemanggilan dilakukan melalui pemerintah (menteri luar negeri) untuk diterukan ke negara dimana Tergugat berada.37. Jangka waktu pemanggilan, meliputi :- 8 hari apabila jarak tempat tinggal tergugat tidak jauh dari Pengadilan Negeri yang akanmemeriksa dan mengadili perkara ;- 14 hari apabila tempat tinggal tergugat agak jauh dari Pengadilan Negeri yang akanmemeriksa dan mengadili perkara ;- 21 hari apabila jarak tempat tinggal Tergugat jauh dari Pengadilan Negeri ;catatan : Dalam hal sidang dilakukan dalam keadaan mendesak maka pemanggilan tidak  boleh kurang dari 3 hari.38. Jawaban (eksepsi) terhadap gugatan, dibagi dua :- Eksepsi yang menyangkut kewenangan relatif hanya dapat diajukan pada saat jawaban pertama ;- Eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dapat diajukan setiap saat selama proses berperkara.39. Terhadap Putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding, karena putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in Krcaht van gewijde).40. Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonpensi dalam suatu gugatan, kecuali dalamhal :- Kalau Penggugat mengajukan gugatan karena suatu sifat, sedangkan gugatan baliknyamengenai dirinay sendiri ;- Kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan a-quo tidak berhak untuk memeriksagugatan balik berhubungan dengan pokok perkaranya ;- Dalam perkara tentang perselisihan menjalankan keputusan hakim.

 

- Jika dalam pemeriksaan pertama tidak diajukan gugatan balik, maka pada pemeriksaantingkat banding gugatan balik tidak dapat diajukan.41. Pengertian testimodium de auditu adalah kesaksian yang didasarkan pada hasil pendengaran dari orang lain, artinya saksi tidak melihat dan mengalami sendiri tentang peristiwa yang menjadi sengketa.42. Permohonan provisos adalah permohonan yang diajukan yang berisi tindakan hukumsementara, cnth : permohonan agar menghentikan pembangunan di lahan sengketaselama pemeriksaan perkara masih berjalan atau selama belum ada keputusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap.43. Permohonan sita terhadap benda/barang apapun diperkenankan, kecuali pensitaanterhadap barang-barang yang sekiranya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau barang-barang yang merupakan alat untuk mata pencaharian.44. Gugatan Class Action (CA) yakni gugatan yang didasarkan pada kepentingan yangsama, berkenaan dengan fakta atau dasar hukum yang sama dan kesamaan tuntutanhukum.45. Syarat-syarat untuk adanya gugatan nebis in idem, antara lain : Objek tuntutan sama,Alasan (dasar hukum) yang sama, Subjek gugatan sama.46. Syarat substansi gugatan :- Identitas para pihak – Posita (fundamentum petendi)- Petitum.47. Perbaikan gugatan diperkenakan sepanjang tidak merugikan tergugat dalam membelahaknya. Dalam hal Penggugat ingin mengadakan perubahan gugatan setelah Tergugatmemberikan jawaban, maka terlebih dahulu harus meminta ijin kepada Tergugat.

Hukum Acara Pidana

1. Alat bukti dalam perkara pidana, berupa :- Keterangan saksi ;- Keterangan ahli ;- Surat ;- Petunjuk ;- Keterangan Terdakwa.2. Fungsi pra-peradilan, antara lain :- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian

 

 penuntutan.- Ganti rugi dan rehabilitasi.3. Putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding. Putusannya berbentuk  penetapan.4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa pengadilan, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka dengan sendirinya permintaan pra peradilan tersebutgugur.5. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila telah diputus bebas atau diputus lepasdari segala tuntutan hukum, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.6. Peradilan koneksitas adalah peradilan yang tindak pidananya dilakukan bersama-samaoleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilanmiliter.7. Tenggang waktu penahanan, meliputi :1) Penyidik ————————————- 20 hari2) Diperpanjang Penuntut umum ———– 40 hari3) Penuntut Umum —————————- 20 hari4) Diperpanjang Ketuan PN —————— 30 hari5) Hakim PN yang memeriksa perkara —– 30 hari6) Diperpanjang Ketua PN ——————- 60 hari7) Hakim PT ———————————– 30 hari8) Diperpanjang Ketua PT ——————- 60 hari9) Hakim MA ———————————– 50 hari10) Diperpanjang Ketua MA —————— 60 hari8. Penggeledaan, dapat dilakukan dengan syarat :- Ada Surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.- Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal pemilik rumah atau tersaksa menyetujui.- Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala desa atau Ketualingkungannya dengan dua orang saksi dalam hal pemilik rumah atau tersangka menolak atau tidak hadir.9. Dalam waktu 2 hari setelah dilakukan penggeledaan, maka dibuat berita acaranya yangturunanya disampaikan kepada tersangka atau pemlik rumah yang bersangkutan.10. Kecuali dalam hal tertanggap tangan, penyidik dilarang memasuki :- Ruang sedang berlangsungnya sidang MPR, DPR, dan DPRD.- Tempat sedang berlangsung ibadah keagamaan.- Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.11. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :- Benda atau tagihan tersangka yang diduga sebagian atau seluruhnya diperoleh dari

Kisi-kisi Soal Ujian Profesi Advokat

Ratings: (0)|Views: 2,977|Likes: 8

Published by borneo2013

untuk mendapatkan softfile dokumen ini hubungi email : satryawangsa@ymail.com

See More

 

 penuntutan.- Ganti rugi dan rehabilitasi.3. Putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding. Putusannya berbentuk  penetapan.4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa pengadilan, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka dengan sendirinya permintaan pra peradilan tersebutgugur.5. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila telah diputus bebas atau diputus lepasdari segala tuntutan hukum, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.6. Peradilan koneksitas adalah peradilan yang tindak pidananya dilakukan bersama-samaoleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilanmiliter.7. Tenggang waktu penahanan, meliputi :1) Penyidik ————————————- 20 hari2) Diperpanjang Penuntut umum ———– 40 hari3) Penuntut Umum —————————- 20 hari4) Diperpanjang Ketuan PN —————— 30 hari5) Hakim PN yang memeriksa perkara —– 30 hari6) Diperpanjang Ketua PN ——————- 60 hari7) Hakim PT ———————————– 30 hari8) Diperpanjang Ketua PT ——————- 60 hari9) Hakim MA ———————————– 50 hari10) Diperpanjang Ketua MA —————— 60 hari8. Penggeledaan, dapat dilakukan dengan syarat :- Ada Surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.- Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal pemilik rumah atau tersaksa menyetujui.- Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala desa atau Ketualingkungannya dengan dua orang saksi dalam hal pemilik rumah atau tersangka menolak atau tidak hadir.9. Dalam waktu 2 hari setelah dilakukan penggeledaan, maka dibuat berita acaranya yangturunanya disampaikan kepada tersangka atau pemlik rumah yang bersangkutan.10. Kecuali dalam hal tertanggap tangan, penyidik dilarang memasuki :- Ruang sedang berlangsungnya sidang MPR, DPR, dan DPRD.- Tempat sedang berlangsung ibadah keagamaan.- Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.11. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :- Benda atau tagihan tersangka yang diduga sebagian atau seluruhnya diperoleh dari

 

tindak pidana.- Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi tindakan penyidikan.- Benda yang khusus dibuat dan diperuntuhkan untuk melakukan tindak pidana- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.12. Penyidik adalah kepolisian dan atau PNS yang diangkat menurut ketentuan UU13. Penyelidik adalah kepolisian14. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari15. Jenis penahan, meliputi :- Penahanan rumah ;- Penahanan rumah tahanan negara ; dan,- Penahanan kota.16. Hal-hak tersangka atau terdakwa :- Berhak segera mendapat pemeriksaan.- Berhak untuk diberitahukan secara jelas tentang apa yang disangkakan atau didakwakan padanya.- Berhak memberikan keterangan secara bebas- Berhak mendapat bantuan hukum- Berhak mendapat bantuan hukum cuma-cuma dalam hal terdakwa dituntut/ diancam pidana lima belas tahun atau lebih.- Berhak mendapat juru bahasa dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mengerti.- Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak diberitahukan kepada keluarganya atauorang lain yang serumah denganya tentang penahanan itu.

HUKUM ACARA P. H. INDUSTRIAL

1. Perundingan Bipartite maksimal 30 hari lamanya.- Konsiliasi maksimal 30 hari lamanya.- Arbitrase maksimal 30 hari lamanya.- Ditingkat Pengadilan Negeri (PHI) 50 hari lamanya.- Ditingkat MA maksimal 30 hari lamanya.2. Jenis perselisihan hubungan industrial, mencakup :- Perselisihan hak ;- Perselisihan kepentingan ;- Perselisihan PHK ;- Perselisihan antara serikat pekerja.

 

3. PHI berwenang untuk mengadili perkara :- Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak ;- Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ;- Ditingkat pertama mengenai PHK ;- Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan.4. Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara :- Mengenai perselisihan hak ;- Mengenai perselisihan PHK.5. Setiap perundingan Bipartit harus dibuat risalah yang ditandatangani para pihak.6. Dalam hal perselisihan hubungan industrial ditingkat tripartit (mediasi), maka mediator harus mengeluarkan anjuran tertulis kepada para pihak paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.7. Apabila penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi gagal, maka para pihak berhak untuk memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase.8. Dalam hal salah satu pihak menolak anjuran dari pihak Mediator, maka dapatmengajukan gugatan.9. Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh.10. Gugatan pekerja atas PHK hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahunsejak diberitahukanya keputusan oleh pihak pengusaha.11. Gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi.12. Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan, dan bila terdapat kekurangan, makahakim meminta penggugat untuk menyempurnakannya.13. Gugatan yang diajukan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus.14. Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib terlebih dahulu memutusterlebih dahulu perkara perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan.15. Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 tujuh) hari kerja setelahmenerima gugatan harus sudah menetapkan majelis hakim yang terdiri dari satu oranghakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim ad-hoc.16. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sejak penetapan majelis hakim, maka ketua

 

majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama.17. Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim.18. Dalam hal para pihak tidak hadir, maka ditetapkan sidang berikutnya paling lamaselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penundaan.19. Penundaan ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak diberi sebanyak dua kali penundaan.20. Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbuktitidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, maka Hakim Ketua harus menjatuhkan putusan sela berupa perintahkepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja yang bersangkutan.21. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela tidak  juga dilaksanakan oleh pengusaha, maka Ketua Majelis sidang memerintahkan SitaJaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.22. Terhadap Putusan sela tidak dapat diajukan perlawanan dan atau tidak dapatdigunakan upaya hukum.23. Apabila terdapat kepentingan mendesak dari para pihak dan atau salah satu pihak,maka dapat dimohonkan pemeriksaan sengketa dipercepat.24. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan pemeriksaan cepat,Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan.25. Dalam hal dikabulkannya permohonan pemeriksaan cepat, Ketua Pengadilan Negeridalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan, menentukanmajelis hakim, hari, tempat dan waktu sidang tanpa melalui proses pemeriksaan.26. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masingditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.27. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah salinan putusanditandantangani, panitera muda harus sudah menerbitkan salinan putusan.28. Putusan PHI mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan kasasi dalamtenggang waktu selambat-lambatnya 14 (hari), sejak : Putusan dibacakan dalam sidang majelis, (bagi pihak yang hadir) ; dan, Tanggal menerima pemberitahuan putusan (bagi yang tidak hadir).29. Tenggang waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak boleh lebih dari

 

140 hari

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

1. Wewenang absolut peradilan agama, mencakup :- Perkawinan.- Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.- Wakah dan sodaqah.2. Wewenang relatif (pengadilan agaman mana yang berwenang mengadili perkara),dalam hal :- Cerai talak (suami pemohon), apabila termohon sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin pemohon atau termohon bertempat tinggal di luar negeri, makagugatan diajukan di pengadilan agama tempat pemohon berada ;- Cerai gugat (istri pemohon), gugatan diajukan di pengadilan agama tempat penggugat berada, tetapi apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijintergugat, maka gugatan diajukan di pengadilan agama dimana tergugat berada.- Dalam hal termohon atau pemohon berada di luar negeri maka gugatan diajukan ditempat peradilan agama yang mewilayahi perkawinan dahulu dilangsungkan.3. Alasan-alasan perceraian, dapat berupa :- salah satu pihak dipidana.- tergugat megnalami cacat badan atau penyakit.- Syqaq (ribut terus menerus).- zina4. Pembuktian dalam hal perceraian yang didasarkan pada alasan rebut terus menerus(syqaq), maka saksi yang didegar adalah keluarga yang terdekat dan berasal dari suamiistri.5. Putusan peradilan agama dimulai dengan kalimat Bissmillahirrahmanirrahim.

HUKUM ACARA PERADILAN MILITER 

1. Penyidiknya adalah atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Polisi Militer danOditur Militer. Sedangkan pembantu penyidik adalah provost angkatan. Penuntutnyaadalah Oditur Militer.

Incoming search terms:

  • soal pilihan ganda ujian hakim dan advokat HUkuM acara perdata pengadilan agama
  • soal ujian pkpa peradi dan jawaban dari taufiq nugroho dan kawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>