Soal Cpns Uud 1945 Terbaru

1. Berapa kali UUD 1945 diamandemen

A. 1 kali

B. 2 kali

C. 3 kali

D. 4 kali

Jawaban : D

2. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali diamandemen

A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21

B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22

C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23

D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24

Jawaban : A

3. Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen

A. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35

B. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36

C. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37

D. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35

Jawaban : B

4. Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali diamandemen .

A. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24

B. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25

C. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26

D. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27

Jawaban : A

5. Kapan amandemen pertama dilakukan

A. 19 Oktober 1998

B. 19 Oktober 1999

C. 19 Oktober 2000

D. 19 Oktober 2002

Jawaban : B

6. Kapan amandemen kedua dilakukan

A. 18 Agustus 2000

B. 18 Agustus 2001

C. 18 Agustus 2002

D. 18 Agustus 2003

Jawaban : A

7. Kapan amandemen ketiga dilakukan

A. 9 November 2001

B 9 November 2002

C. 9 November 2003

D. 9 November 2004

Jawaban : A

8. Kapan amandemen keempat dilakukan

A. 11 Agustus 2001

. B. 11 Agustus 2002

C. 11 Agustus 2003

D. 11 Agustus 2004

Jawaban : B

9. Pasal berapa UUD 1945 keempat kali di amandemen

A. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 30

B. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 35

C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37

D. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 36

Jawaban : C

10. Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembentukan

Mahkamah Konstitusi

A. Aturan Peralihan Pasal I

B. Aturan Peralihan Pasal II

C. Aturan Peralihan Pasal III

D. Aturan Peralihan Pasal IV

Jawaban : C

11. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi

A. UU Nomor 21 tahun 2003

B. UU Nomor 22 tahun 2003

C. UU Nomor 23 tahun 2003

D. UU Nomor 24 tahun 2003

Jawaban : D

12. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi,

kecuali :

A. menguji UU terhadap Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945

B. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945

C. memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

D. memutus sengketa peradilan pidana dan perdata

Jawaban : D

13. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU No 24 tahun 2003

adalah

A. Surat atau tulisan

B. Keterangan saksi

C. Keterangan ahli

D. Semua jawaban benar

Jawaban : D

14. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal :

A. 23A

B. 23B

C. 23C

D 23D

Jawaban : B

15. Menurut pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan

sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena

A. Kedaulatan berada di tanga rakyat

B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung

C. Kedaulatan berada ditangan legeslatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung

D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi

Jawaban : A

16. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum

dalam UUD 1945 pasal

A. 31 ayat 1

B. 31 ayat 2

C. 31 ayat 3

D. 31 ayat 4

Jawaban : A

17. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945

pasal

A. 31 ayat 1

B. 31 ayat 2

C. 31 ayat 3

D. 31 ayat 4

Jawaban : B

18. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia

adalah

A. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia

B. Negara Indonesia dilandasai oleh beragam budaya

C. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memeliharadan mengembangkan nilai-nilai budayanya

D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

Jawaban : C

19. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legeslasi, fungsi

anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal

A. 20 A

B. 20 B

C. 20 C

D. 20 D

Jawaban : A

20. Berikut adalah hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali :

A. Hak interplasi

B. Hak angket

C. Hak menyatakan pendapat

D. Hak mosi tidak percaya

Jawaban : D

21. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia, aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal

A. 28 A

B. 28 B

C. 28 C

D. 28 D

Jawaban : C

22. Menurut UUD 1945 amandemen, Pemerintah Daerah Provinsi,

Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui

A. Pemilu

B. Pemilihan oleh DPRD

C. Pemilihan oleh Partai Politik

D. Organisasi massa

Jawaban : A

23. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui

A. Mekanisme demokratis

B. Pemilihan langsung

C. Pemilihan oleh parpol mayoritas

D. Tidak ada jawaban yang benar

Jawaban : A

24. Siapa yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda

kehormatan

A. DPR

B. Presiden

C. MPR

D. DPD

Jawaban : B

25. Siapa yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi .

A. Presiden

B. DPR

C. MPR

D. DPD

Jawaban : A

26. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah

diatur oleh TAP MPR No IV/MPR/1983 tentang

A. Interpelasi

B. Budget

C. Mosi tidak percaya

D. Referendum

Jawaban : D

27. Apa yang dimaksud dengan referendum

A. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara

Langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap

kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945

B. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara

langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk

menyatakan perang

C. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara

langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk

meminjam bantuan ekonomi

D. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara

langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk

pengunduran diri seorang Presiden

Jawaban : A

28. Upaya pemberantasan KKN harus dilaksanakan secara tegas terhadap

siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga

dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat .. adalah isi

ketetapan MPR RI

A. Pasal 3 TAP MPR RI No XI/1998

B. Pasal 4 TAP MPR RI No XI/1998

C. Pasal 5 TAP MPR RI No XI/1998

D. Pasal 6 TAP MPR RI No XI/1998

Jawaban : B

29. Pemisahan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, dimuat didalam :

A. TAP MPR RI No VI/2000

B. TAP MPR RI No VII/2000

C. TAP MPR RI No VIII/2000

D. TAP MPR RI No IX/2000

Jawaban : A

30. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,

pernyataan tersebut isi dari UUD 1945

A. Pasal 1 ayat 1

B. Pasal 1 ayat 2

C. Pasal 1 ayat 3

D. Pasal 2 ayat 1

Jawaban : A

31. Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundamg-undangan telah diatur dalam

A. UU No 10 tahun 2001

B. UU No 10 tahun 2002

C. UU No 10 tahun 2003

D. UU No 10 tahun 2004

Jawaban : D

32. PP No 19 tahun 2005 tentang SNP, menegaskan bahwa setiap satuan

pendidikan wajib memiliki perpustakaan dan sarana pendidikan yang

memadai, kepanjangan SNP adalah

A. Satuan Nasional Pendidikan

B. Standar Nasional Pendidikan

C. Sistem Nasional Pendidikan

D. Sarana Nasional Pendidikan

Jawaban : B

33. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan anggota Perwakilan Daerah yang dipilih

melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-

undang, adalah isi UUD 1945 yang telah diamandemen

A. Pasal 1 ayat 2

B. Pasal 1 ayat 3

C. Pasal 2 ayat 1

D. Pasal 2 ayat 2

Jawaban : C

34. Ketetapan MPR tentang penjaminan terhadap materi dan status

hukum TAP MPRS/1960 dan TAP MPR RI/2002 adalah

A. TAP MPR RI No I/MPR/2003

B. TAP MPR RI No II/MPR/2003

C. TAP MPR RI No III/MPR/2003

D. TAP MPR RI No IV/MPR/2003

Jawaban : A

35. Setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia haruslah

tidak bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan

sumber dari segala sumber hukum, pernyataan ini termuat di dalam

Ketetapan Majelis

A. TAP MPRS No XXV/1966

B. TAP MPR No II/1978

C. TAP MPR No IV/1973

D. TAP MPRS No XX/1966

Jawaban : D

36. Kaitan Undang-Undang Pemilu dengan UUD 1945 yang menyatakan

penetapan anggota DPD dipilih dari setiap Provinsi melalui Pemilu

adalah

A. Pasal 22 A ayat 1 UUD 1945

B. Pasal 22 B ayat 1 UUD 1945

C. Pasal 22 C ayat 1 UUD 1945

D. Pasal 22 D ayat 1 UUD 1945

Jawaban : C

37. Undang-Undang Pemilu no 15 tahun 1969 adalah untuk

melaksanakan pemilihan umum

A. tahun 1971

B. tahun 1977

C. tahun 1982

D. tahun 1987

Jawaban : A

38. Undang-Undang Pemilu no 2 tahun 1980 adalah untuk

melaksanakan pemilihan umum

A. tahun 1982

B. tahun 1987

C. tahun 1992

D. tahun 1997

Jawaban : A

39. Pemilu Legeslatif yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 April

2009, berdasarkan UU Pemilu

A. No 9 tahun 2008

B. No 10 tahun 2008

C. No 11 tahun 2008

D. No 12 tahun 2008

Jawaban : B

40. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai

A. Dasar negara

B. Dasar kenegaraan

C. Dasar beragama

D. Dasar ketatanegaraan

Jawaban : A

41. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam ..

A. Pidato Bung Karno

B. Proklamasi 17 Agustus 1945

C. Pembukaan UUD 1945

D. Piagam Jakarta

Jawaban : C

42. Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Ditetapkan pada

A. TAP MPR RI No XI/MPR/1998

B. TAP MPRS RI No XXIX/MPRS/1966

C. TAP MPR RI No III/MPR/2000

D. TAP MPR RI No 1/MPR/1983

Jawaban : A

43. Hubungan sosial yang selaras, seimbang antara individu dan

masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yaitu ..

A. Sila kedua

B. Sila ketiga

C. Sila keempat

D. Sila kelima

Jawaban : A

44. Dengan dicabutnya ketetapan MPR RI No II/MPR/1978 berarti ..

A. Bebas menafsirkan Pancasila

B. Pancasila menjadi tidak bermakna

C. Nilai-nilai dasar Pancasila tetap harus dilaksanakan

D. Pancasila tinggal sejarah

Jawaban : C

45. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara

ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun

kekuatannya terletak pada

A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut

B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila

C. Pegawai Negeri Sipil yang menjaganya

D. Kekuatan TNI

Jawaban : B

46. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ditetapkan pada

tanggal

A. 2 Maret 1978

B. 4 Maret 1978

C. 12 Maret 1978

D. 22 Maret 1978

Jawaban : D

47. Dalam rangka membina rasa nasionalis dikalangan masyarakat

Indonesia hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal dibawah

ini, kecuali :

A. Patriotisme

B. Sukuisme

C. Chauvinisme

D. Ekstrimisme

Jawaban : A

48. Pancasila sebagai dasar negara kita terdapat dalam Pembukaan UUD

1945 yang disahkan pada tanggal

A. 1 Juni 1945

B. 22 Juni 1945

C. 18 Agustus 1945

D. 17 Agustus 1945

Jawaban : C

49. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara adalah isi UUD 1945 ..

A. Pasal 17 ayat 1

B. Pasal 17 ayat 2

C. Pasal 17 ayat 3

D. Pasal 17 ayat 4

Jawaban : A

50. Bunyi pasal 23A UUD 1945 adalah Pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-

undang, pernyataan ini adalah hasil amandemen yang

A. Kesatu

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

Jawaban : C

51. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan merupakan

asasi

A. Pribadi

B. Perlakuan dan p[erlindungan

C. Politik

D. Sosial budaya

Jawaban : A

52. Landasan idiil negara kita adalah

A. UUD 1945

B. TAP MPR

C. Pancasila

D. Proklamasi Kemerdekaan

Jawaban : C

53. Hak istimewa (Prerogatif) Presiden dalam bidang yudikatif menurut

UUD 1945, kecuali :

A. Grasi

B. Amnesti

C. Abolisi

D. Petisi

Jawaban : D

54. Manakah yang benar dari pernyataan berikut ini ..

A. Konstitusi tidak sama dengan UUD

B. Konstitusi sama dengan UUD

C. Konstitusi tidak tertulis, UUD tertulis

D. Konstitusi lebih luas dari UUD

Jawaban : D

55. Tugas MPR menurut pasal 3 UUD 1945 adalah

A. Menetapkan Undang-Undang Dasar

B. Memilih Presiden dan Wakil Presiden

C. Mengubah Undang-Undang Dasar

D. Meminta pertanggung jawaban dari Presiden

Jawaban : A

56. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar

Republik Indonesia. Hal ini berarti

A. Disamping UUD 1945 tidak ada dasar yang lainnya

B. Disamping UUD 1945 masih terdapat hukum lain yang tertulis

C. Disamping UUD 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis

D. UUD 1945 tidak dapat diubah

Jawaban : C

57.Undang-Undang Dasar Negara kita adalah:

A. UUD 1945

B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

D. UUD RI 1945

Jawaban : B

58. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Sementara tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme adalah

A. TAP MPRS No X/MPRS/1966

B. TAP MPR No VII/MPR/2000

C. TAP MPRS No XXV/MPRS/1966

D. TAP MPR No III/MPR/1988

Jawaban : C

59. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya, terdapat didalam UUD 1945

A. Pasal 36A

B. Pasal 36B

C. Pasal 36C

D. Pasal 36D

Jawaban : B

60. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka

Tunggal Ika, adalah isi dari UUD 1945 pasal 36A ini merupakan hasil

amandemen

A. Kesatu

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

Jawaban : B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>