Soal Cpns Kumpulan Tes : Wawasan Kebangsaan Twk

Soal CPNS : Tes Wawasan Kebangsaan TWK

1. Pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran pancasila adalah.

A. Negara harus memelopori upaya penghapusan hak milik pribadi

B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh

C. Pemerintah negara harus dijalankan oleh diktator ploterariat

D. Kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas dan menengah

E. Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme

2. Pada umumnya setiap Konstitusi berisi ketentuan tentang.

A. Pembagian kekuasaan negara

B. Dasar negara Pancasila

C. Perlindungan hak asasi manusia

D. Jawaban a dan c benar

E. Semua jawaban diatas benar

3. Paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum dasar yang tertulis disebut.

A. Absolutisme

B. Konstitusionalisme

C. Negara hukum

D. Positivisme

e. Rule of law

4. Menurut C.F. Strong, suatu konstitusi disebut kaku apabila..

A. Hanya mengatur hal-hal yang pokok saja

B. Mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman

C. Perubahannya dilakukan oleh badan legislatif sehari-hari

D. Tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman

E. Perubahannya tidak dapat dilakukan oleh badan legislatif sehari-hari

5. Di negara demokrasi, Konstitusi/Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai sarana.

A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara

B. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara

C. Menjamin hak-hak asasi warga negara

D. Semua jawaban a, b dan c di atas benar

E. Jawaban a dan c benar

6. Semua peraturan prundang-undangan dalam suatu negara harus tidak bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi berkedudukan sebagai hukum yang..

A. Paling bagus

B. Paling mengikat

C. Paling mendasar

D. Paling tinggi

E. Paling lengkap

7. Sebab- sebab perlawanan Diponegoro terhadap Belanda di Yogyakarta antara lain sebagai berikut kecuali …..

A. Adanya kekecewaan dan kebencian kerabat istana terhadap tindakan Belanda yang makin intensif mencampuri urusan keraton

B. Adanya kebencian rakyat dan para petani akibat tekanan pajak yang sangat memberatkan

C. Adanya kekecewaan di kalangan para bangsawan, karena hak-haknya banyak yang dikurangi

D. adanya pembuatan jalan oleh Belanda melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo.

E. Belanda berusaha menguasai pemerintahan Yogyakarta termasuk keraton

8. Suatu gerakan politik yang efektif dan terorganisir yang muncul di Eropa pada abad ke-19 sebagai ekses-ekses dari Revolusi Industri yaitu …..

A. Nasionalisme

B. Liberalisme

C. Sosialisme

D. Kapitalisme

E. Demokrasi

9. Diciptkannya bendera kebangsaan Jepang Hinomoru dan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo adalah pada masa pemerintahan ……

A. Meiji Tenno

B. Shogun Tokugawa

C. Iyeyashu Tokugawa

D. Yoshinobu

E. Kaisar K’ang

10. Salah satu gerakan nasional India yang memiliki konsep aliran Ekstrim (radikal) yang menuntut kemerdekaan penuh (purna swaraj) dengan tokohnya Tilak dan Jawaharlal Nehru yaitu …..

A. Brahma Samad

B. Kongres (All Indian National Congres) 1885

C. Rama Krisna

D. Santineketan

E. Liga Muslim (Muslim League) 1906

11. Salah satu isi pernyataan Unilateral (Unilateral Declaration) pada tanggal 28 Februari 1922 antara Inggris dan Mesir adalah bahwa Inggris berhak atas empat masalah pokok, seperti berikut kecuali …..

A. mempertahankan Terusan Suez

B. mempergunakan daerah militer untuk operasi militer

C. kedaulatan Mesir belum diakui oleh Inggris

D. mempertahankan Mesir terhadap agresi bangsa lain

E. melindungi bangsa asing di Mesir dan kepentingannya

12. Sebab-sebab Kerajaan Turki Usmani terus mengalami kemunduran pada abad ke-19 adalah sebagai berikut kecuali ….

A. Tidak ada lagi sultan-sultan yang kuat dan besar

B. Intrik-intrik dalam istana semakin merajalela

C. Timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern sehingga mereka mengetahui apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi

D. Tentara Janisari yang terkenal telah merosot martabatnya menjadi pengacau kerajaan daripada pembela kerajaan

E. Revolusi Prancis mengilhami negara-negara bagian untuk merdeka (seperti, Yunani, Bulgaria, Serbia, Rumania, dan Mesir)

13. Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir, merupakan isi dari deklarasi …..

A. Pernyataan Unilateral (Unilateral Declaration)

B. Perjanjian Lausanne

C. Perjanjian Sevres

D. Perjanjian Portsmouth

E. Declaration of Independce

14. Salah satu faktor intern lahirnya pergerakan nasional Indonesia adalah …..

A. Adanya All Indian National Congress 1885 dan Gandhiisme di India

B. Adanya kenangan akan kejayaan masa lampau, seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit

C. Adanya Gerakan Turki Muda 1908 di Turki

D. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia (1905) menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat

E. Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti liberalisme, dan lain-lain.

15. Pada masa Dharmawangsa berhasil disadur kitab Mahabarata ke dalam bahasa Jawa Kuno yang disebut ….

A. kitab Arjuna Wiwaha

B. kitab Bharatayudha

C. kitab Hariwangsa

D. kitab Wirataparwa

E. kitab Smaradhahana

16. Kitab Hariwangsa dan Gatotkacasraya disusun oleh ….

A. Empu Kanwa

B. Empu Sedah

C. Empu Panuluh

D. Empu Dharmaja

E. Empu Tan Akung

17. Raja pertama Singasari yang menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni Dinasti Rajasa (Rajasawangsa) atau Girindra (Girindrawangsa) yaitu …..

A. Ken Arok

B. Anusapati

C. Tohjoyo

D. Ranggawuni

E. Kertanegara

18. Kata negara yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta nagari atau negara yang berarti ….

A. tempat tinggal

B. wilayah, kota, atau penguasa

C. menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri

D. suatu keadaan yang menunjukkan sifat

E. keadaan tegak dan tetap

19. Berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah ….

A. Nilai Ketuhanan

B. Nilai Keadilan

C. Nilai Kemanusiaan

D. Nilai Kerakyatan

E. Nilai Kebangsaan

20. Nilai instrumental Pancasila dapat ditemukan dalam perangkat negara berikut ini kecuali …..

A. UUD 1945

B. Keputusan Presiden dan Wakil Presiden

C. Ketetapan MPR

D. Undang-undang

E. Pertaturan pemerintah

21. Pancasila sebagai dasar Negara juga disebut sebagai ….

A. way of life

B. philosofische grondslag

C. idealisme

D. fleksibelitas

E. de Staat

22. Pancasila sebagai paradigma mencakup hal-hal berikut kecuali ….

A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik

B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi

C. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya

D. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kepribadian bangsa

E. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan

23. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ke tiga yaitu ….

A. Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah

B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerja sama dengan bangsa lain

C. Saling menghargai

D. Suka tolong menolong

E. Memiliki wakil rakyat untuk melaksanakan kehendak rakyat melalui pemilu

24. Pada masa kerajaan Majapahit istilah Pancasila dikenali terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang lima , juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yaitu kecuali …..

A. Tidak boleh melakukan kekerasan

B. Tidak boleh mabuk minuman keras

C. Tidak boleh berjiwa dengki

D. Tidak boleh berbohong

E. Tidak boleh mencampuri urusan oranglain

25. Di samping sebagai kekuatan ritual, Pancasila dijadikan sebagai political force pada masa pemerintahan …..

A. Ir Soekarno

B. Suharto

C. Megawati

D. BJ. Habibie

E. SBY

26. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1978 berdasarkan …..

A. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978

B. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/196

C. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998

D. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000

E. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012

27. Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia diatur dalam ……

A. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI Pasal 2

B. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004

C. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

D. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966

E. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967

28. Yang tidak termasuk fungsi hukum di Indonesia adalah …..

A. Untuk menyelesaika pertikaian

B. Memberikan jaminan dan kepastian Hukum

C. Menata kehidupan masyarakat agar terib dalam pergaulan hidup

D. Melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat

E. Memelihara dan mempertahankan aturan tata tertib dalam msyarakat

29. Creema dan Rondinelli (1983) membagi desentralisasi menjadi empat tipe yaitu kecuali …….

A. Desentralisasi politik

B. Desentralisasi administrasi

C. Desentralisasi fiskal

D. Desentralisasi ekonomi

E. Desentralisasi publik

30. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara merupakan konsep otonomi daerah di bidang …..

A. sosial budaya

B. Ekonomi

C. Sosial politik

D. Umum

E. Pusat

31. Salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan daerah otonom di bidang fiskal misalnya ……

A. mendirikan dan membentuk kepolisian negara

B. mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata

C. mencetak uang dan menentukan nilai mata uang

D. menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian

E. memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama

32. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut termasuk dalam kewenangan ……

A. Pusat

B. Provinsi

C. Daerah

D. Daerah kabupaten/kota

E. Wakil kepala daerah

33. Contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam ……

A. UU No. 15 tahun 2002

B. UU Nomor 1 Tahun 1974.

C. UU No.19 Tahun 2002

D. UU No. 4 Tahun 2004

E. UU No. 30 Tahun 2002

34. Salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan …..

A. UU No. 3 Tahun 2003

B. UU No. 4 Tahun 2004

C. UU No. 13 Tahun 2004

D. UU No. 25 Tahun 2002

E. UU No. 19 Tahun 2002

35. Undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Militer yaitu …..

A. UU No. 9 Tahun 2004

B. UU No. 12 Tahun 2002

C. UU No. 7 Tahun 2001

D. UU No. 31 Tahun 1997

E. UU No. 23 Tahun 1996

36. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri dengan menyalahgunakan wewenang karena jabatan atau kedudukan yang berakibat merugikan negara. Pernyataan ini terdapat dalam …..

A. UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001

B. UU No. 28 Tahun 1999

C. UU No. 20 Tahun 2001

D. UU No. 30 Tahun 2002

E. UU No. 28 Tahun 2003

37. UU No. 15 Tahun 2002 mengatur mengenai …..

A. tindak pidana korupsi

B. sistem mane- jemen sumber daya manusia KPK.

C. penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

D. pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. tindak pidana pencucian uang

38. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia ditetapkan dalam …..

A. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999

B. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000

C. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998

D. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998

E. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999

39. Dibawah ini yang merupakan Isi dari Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) adalah

A. Mendobrak kemacetan perekonomian

B. Memakmurkan rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

C. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya

D. Debirokratisasi agar tidak terjadi anarki

E. Menghapuskan aturan yang berbelit-belit

40. Politik Indonesia yang hanya mengejar kemegahan di tengah pergaulan bangsa disebut .

A. bebas aktif

B. NEFO

C. Mercusuar

D. Konfrontasi

E. Adu domba

41. Pemilihan Umum pertama bagi bangsa Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet ….

A. Syahrir

B. Amir Syarifudin

C. Ali Sastroamijoyo

D. Burhanudin Harahap

E. Djuanda

42. Alasan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 karena …

A. tidak membawa suara rakyat

B. DPR tidak setuju dengna suara Demokrasi Terpimpin

C. DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah

D. DPR tidak setuju dengan manifesto politik

E. DPR tidak setuju dengn presiden

43. Pembentukan DPR-GR menurut PenPres No. 3 tahun 1960 didasarkan pada

A. kekuatan partai politik

B. kesanggupan bekerjasama dengan pemerintah

C. perwakilan dari semua golongan

D. hasil pemilu tahun 1955

E. keputusan DPR

44. Indonesia membagi dua kekuatan dunia menjadi Nefo dan Oldefo. Politik yang demikian disebut politik …

A. Konfrontasi

B. Mercusuar

C. Bebas aktif

D. Balance of power

E. Balance of freedom

45. Panglima Tentara Keenam Belas Jepang di Jawa yang melantik BPUPKI tanggal 28 Mei 1945 adalah ….

A. Letnan Jenderal Kumakici Harada

B. Iti Bangase

C. Letnan Jendral Kurachi Ichigawa

D. Jendral Konichiwa

E. Ince Bungase

 

Kunci Jawaban :

1. B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh

2. E. Semua jawaban diatas benar

3. C. Negara hukum

4. E. Perubahannya tidak dapat dilakukan oleh badan legislatif sehari-hari

5. D. Semua jawaban a, b dan c di atas benar

6. D. Paling tinggi

7. E. Belanda berusaha menguasai pemerintahan Yogyakarta termasuk keraton

8. C. Sosialisme

9. A. Meiji Tenno

10. B. Kongres (All Indian National Congres) 1885

11. C. kedaulatan Mesir belum diakui oleh Inggris

12. C. Timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern sehingga mereka mengetahui apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi

13. A. Pernyataan Unilateral (Unilateral Declaration)

14. B. Adanya kenangan akan kejayaan masa lampau, seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit

15. D. kitab Wirataparwa

16. C. Empu Panuluh

17. A. Ken Arok

18. B. wilayah, kota, atau penguasa

19. E. Nilai Kebangsaan

20. B. Keputusan Presiden dan Wakil Presiden

21. B. philosofische grondslag

22. D. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kepribadian bangsa

23. B. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerja sama dengan bangsa lain

24. E. Tidak boleh mencampuri urusan oranglain

25. B. Suharto

26. A. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978

27. C. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

28. D. Melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat

29. E. Desentralisasi publik

30. A. sosial budaya

31. C. mencetak uang dan menentukan nilai mata uang

32. C. Daerah

33. A. UU No. 15 tahun 2002

34. B. UU No. 4 Tahun 2004

35. D. UU No. 31 Tahun 1997

36. A. UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001

37. E. tindak pidana pencucian uang

38. B. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000

39. C. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya

40. C. Mercusuar

41. D. Burhanudin Harahap

42. C. DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah

43. A. kekuatan partai politik

44. D. Balance of power

45. A. Letnan Jenderal Kumakici Harada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>